LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Pada Triwulan II Tahun 2026, seluruh indikator utama Program Kekayaan Intelektual (KI) berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.
Capaian tersebut dipaparkan dalam kegiatan Verifikasi dan Penilaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Program Kekayaan Intelektual Triwulan II Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel InterContinental Jakarta Pondok Indah, Senin (29/6).
Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terhadap 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia. Tujuannya memastikan kesesuaian antara target, realisasi kinerja, serta kelengkapan data pendukung yang disampaikan setiap kantor wilayah.
Dalam proses verifikasi, Kanwil Kemenkum NTB melakukan pemaparan capaian program sekaligus menjelaskan berbagai strategi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan selama pelaksanaan Program Kekayaan Intelektual pada Triwulan II 2026.
Paparan disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita. Ia menjelaskan bahwa seluruh indikator utama menunjukkan hasil yang melampaui target.
Pada indikator Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual terhadap Standar Pelayanan, Kanwil Kemenkum NTB mencatat capaian sebesar 87 persen, lebih tinggi dari target 85 persen.
Sementara itu, indikator Persentase Penyelesaian Pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah mencapai 42,8 persen, jauh melampaui target 31 persen.
Baca Juga: Distan Lotim Minta Petani Perkuat Mitigasi Tembakau
Prestasi juga diraih pada indikator Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang berhasil mencapai Level 3,38, melebihi target Level 2,50 yang ditetapkan untuk tahun 2026.
Tak hanya menyampaikan capaian indikator, Kanwil Kemenkum NTB juga memaparkan berbagai program strategis yang telah dijalankan, mulai dari sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual, optimalisasi layanan KI di daerah, pemberdayaan potensi kekayaan intelektual masyarakat, hingga penguatan penyediaan data dan informasi KI sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di tempat terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa proses verifikasi menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap program berjalan secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Verifikasi dan penilaian ini menjadi momentum bagi setiap Kantor Wilayah untuk memastikan seluruh program berjalan secara terukur, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Capaian yang diraih Kanwil Kemenkum NTB merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan Kekayaan Intelektual di Nusa Tenggara Barat," ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTB untuk terus meningkatkan pelayanan hukum, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual, sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat, pelaku usaha, UMKM, dan pelaku ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat.
Ke depan, Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen memperkuat implementasi Program Kekayaan Intelektual melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan tata kelola yang akuntabel, serta inovasi pelayanan hukum yang profesional dan berdampak bagi pembangunan ekonomi daerah.
Editor : Kimda Farida