LombokPost--Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) NTB, I Gusti Putu Milawati, mendorong para paralegal yang telah mengikuti pelatihan agar menjadi garda terdepan dalam memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.
Hal itu disampaikan Milawati saat menerima kunjungan Ketua Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Sukran, bersama jajaran di Kantor Wilayah Kemenkum NTB, Jumat (10/7).
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga serta Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB.
Dalam pertemuan itu, Sukran melaporkan perkembangan pelatihan paralegal hasil kerja sama LPA NTB dengan Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR) Mataram.
Seluruh peserta telah menyelesaikan pembelajaran di kelas dan kini memasuki tahap aktualisasi sebagai bagian dari proses pelatihan.
Milawati menilai keberadaan paralegal sangat penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.
Menurutnya, lulusan pelatihan diharapkan mampu menggerakkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di wilayah masing-masing, terutama di daerah yang belum aktif memberikan layanan dan pelaporan bantuan hukum.
"Paralegal yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan dapat menjadi motor penggerak di daerahnya masing-masing. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan fungsi Pos Bantuan Hukum, terutama di wilayah yang masih belum aktif dalam pelaporan dan pelaksanaan layanan bantuan hukum kepada masyarakat," ujarnya.
Selain membahas penguatan peran paralegal, LPA NTB juga memaparkan keterlibatannya dalam program pendampingan terhadap individu yang terpapar paham radikalisme melalui pendekatan humanis bersama Pemerintah Provinsi NTB.
Milawati menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap pengalaman LPA NTB dapat dibagikan kepada para Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB guna memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat.
Pada kesempatan itu, Milawati juga mengingatkan pentingnya persiapan akreditasi Pemberi Bantuan Hukum tahun 2027.
Ia mendorong LPA NTB untuk meningkatkan kapasitas organisasi, memperbanyak paralegal bersertifikat, serta memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi di NTB agar kualitas layanan bantuan hukum terus meningkat dan mampu meraih akreditasi yang lebih baik.
Editor : Kimda Farida