Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meminta seluruh jajaran ASN Pemprov NTB, khususnya di lingkungan Dinas PUPRPKP NTB, menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Pesan itu disampaikan Iqbal saat memberikan arahan kepada jajaran Dinas PUPRPKP NTB, saat apel peluncuran Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur, di kantor Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok, Selasa (21/7).
Baca Juga: Bupati Lobar OTT, Pj Sekda Ahmad Saikhu Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Jalan
Gubernur Iqbal menegaskan, peristiwa OTT yang menimpa Bupati Lombok Barat harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh aparatur pemerintah agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap berpegang pada prinsip good governance.
"Ini adalah pelajaran buat kita semua," ujarnya.
Ia mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Dinas PUPRPKP NTB agar tidak merasa bebas bertindak, karena menganggap tidak ada yang mengawasi.
Menurutnya, setiap tindakan ASN berada dalam pengawasan, baik secara moral maupun oleh pimpinan.
"Mungkin Bapak Ibu merasa bahwa tidak ada yang mengawasi. Satu, Allah mengawasi. Kedua, saya dapat semua informasi apa yang terjadi di dalam. Jadi jangan kira saya tidak mengikuti apa yang terjadi di dalam," tegasnya.
Iqbal mengaku mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di internal organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, ia meminta seluruh kepala bidang, kepala balai, hingga pejabat lainnya segera memperbaiki tata kelola serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan aturan.
"Saya tahu persis dan pasti saya bertindak. Saya minta teman-teman jaga good governance. Tingkatkan, perbaiki, dan tingkatkan tata kelola. Saya tahu tradisi-tradisi yang selama ini sudah terjadi. Yang buruk tinggalkan, yang baik lanjutkan," bebernya.
Baca Juga: Bupati Lobar Terjaring OTT Dugaan Atas Jual Beli Proyek di PT AMGM
Menurut Gubernur Iqbal, kondisi fiskal pemerintah saat ini sedang terbatas. Karena itu, setiap rupiah yang berasal dari masyarakat harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
"Saat ini fiskal kita sangat terbatas. Jadi pastikan dengan fiskal yang terbatas itu kita bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Gunakan setiap rupiah yang didapat dari rakyat, dari masyarakat itu untuk semaksimal mungkin kebaikan pelaksanaan tugas kita, untuk menjalankan pelayanan publik," katanya.
Ia juga menegaskan, amanah yang diberikan masyarakat harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Gubernur Iqbal berharap kasus OTT tersebut, menjadi yang terakhir dan tidak terulang, baik di lingkungan Pemprov NTB maupun pemerintah kabupaten/kota.
"Cukup sekali ini terjadi. Kita diberikan amanah oleh masyarakat dan kita akan gunakan amanah itu. Saya minta semua pejabat di lingkungan PUPR mendengarkan betul apa yang saya sampaikan. Tingkatkan tata kelola, perbaiki tata kelola. Saya mengamati dari dekat. Saya tahu apa yang terjadi. Jangan kira saya tidak mengamati, saya mengikuti apa yang terjadi di dalam PUPR," jelasnya.
Di akhir arahannya, Iqbal mengajak seluruh jajaran Dinas PUPRPKP NTB untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam pemeliharaan infrastruktur dasar dan jalan provinsi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
"Saya mendoakan teman-teman semua diberikan kesehatan dan kekuatan supaya bisa menjalankan tugas pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Mulai saat ini mari kita tingkatkan kinerja kita, khususnya terkait TRC, serta pemeliharaan jalan provinsi dan jalan-jalan yang menjadi kewenangan kita," pungkasnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan