LombokPost – Pelantikan Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2025–2030 berlangsung khidmat di Aula Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Selasa (21/7/2026).
Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan sesi bincang-bincang bisnis, prosesi pelantikan, hingga Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) pengurus baru.
Acara ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79, yang nantinya juga akan dimeriahkan dengan kegiatan jalan sehat pada 25 Juli mendatang.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan rasa syukur atas selesainya konflik dualisme di tubuh Dekopin yang sempat memicu kepakuman.
Menurutnya, kepemimpinan Dekopin di tingkat pusat kini telah sah di bawah kepemimpinan Bambang Haryadi, sehingga tidak ada lagi hambatan legalitas.
Gubernur juga mengingatkan pengurus baru untuk bergerak cepat karena masa jabatan efektif terpotong satu tahun akibat penundaan.
Baca Juga: Koperasi NTB Didorong Adaptif Digitalisasi
"Masa jabatannya 2025–2030, tapi dilantik 2026. Secara de facto, waktu yang tersisa tinggal empat tahun. Jadi harus 'lari' karena sudah dapat diskon satu tahun," ujarnya.
Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode baru siap melakukan lompatan besar.
Di bawah kepemimpinan pengurus baru, Dekopinwil NTB berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola (governance) serta rebranding masif guna memulihkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi di bumi gora.
Baca Juga: NTB Matangkan Skema Bantuan Keuangan Berbasis Koperasi
Ketua Dekopinwil NTB, Anis Mudjahid Akbar, mengungkapkan bahwa perbaikan manajemen internal dan penguatan tata kelola menjadi fondasi utama sebelum melangkah ke jaringan kerja sama yang lebih luas.
Hal ini juga merespons arahan serta pesan khusus dari Gubernur NTB terkait kebangkitan koperasi daerah.
"Pesan Pak Gubernur menjadi perhatian serius bagi kami. Citra koperasi yang tadinya sempat terpuruk akan kita rebranding. Langkah utamanya dimulai dari perbaikan tata kelola melalui pelatihan, literasi, hingga sertifikasi SDM," ujar Anis usai perhelatan pelantikan pengurus.
Sasar Pasar Pangan Bersama Bulog dan Pembiayaan Bank NTB Syariah
Sebagai wujud nyata pascapelantikan, Dekopinwil NTB langsung menggeber eksekusi program strategis tahun ini. Salah satu langkah taktis yang diambil adalah menjalin kemitraan erat dengan Perum Bulog untuk menggarap potensi pasar pangan regional.
Kerja sama ini mencakup perluasan jaringan ritel komoditas pangan hingga optimalisasi rantai pasok jagung. Dekopinwil NTB saat ini tengah melakukan pendataan gudang-gudang koperasi yang tidak terpakai untuk direhabilitasi dan dikerjasamakan sebagai jejaring pergudangan Bulog.
"Pasar dari Bulog ini sangat besar. Dari sisi pembiayaan dan rehabilitasi jaringan ritel maupun gudang, kami mengintegrasikannya ke dalam ekosistem bersama Bank NTB Syariah. Jadi rantainya jelas dari produksi, penyerapan, ritel, hingga dukungan finansialnya," jelasnya.
Ubah Stigma Generasi Muda dan Perkuat Kolaborasi
Menjawab tantangan terkait pesimisme anak muda terhadap koperasi, Anis menegaskan pentingnya regenerasi pengurus serta digitalisasi usaha. Menurutnya, tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan secara mandiri, melainkan membutuhkan ruang kolaborasi lintas sektor.
Langkah konkret tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Dekopinwil NTB bersama sejumlah lembaga strategis.
Pemerintah & Regulator: Dinas Koperasi NTB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).
Lembaga Keuangan & BUMN: Bank NTB Syariah, Perum Bulog, serta LPDB.
Sektor Pendukung: Perusahaan swasta dan institusi akademisi/perguruan tinggi.
"Bagi kami, MoU ini bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan komitmen melahirkan program nyata yang manfaatnya langsung dirasakan anggota mulai dari akses pembiayaan, digitalisasi, hingga peningkatan kapasitas SDM," tegas Anis.
Ia memungkasi dengan menegaskan tekadnya menjadikan Dekopinwil NTB sebagai 'rumah besar' yang inklusif serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : Liputan Berita Lombok Post