Penanganan Jalan Rusak di NTB oleh TRC Infrastruktur Didukung Anggaran Rp 3 Miliar dan 15 Unit Alat Berat

LombokPost-Pemprov NTB resmi meluncurkan Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur Pemeliharaan Jalan Provinsi, di Mataram, Selasa (21/7).

Tim ini diperkuat oleh 15 unit alat berat, senilai Rp 25–30 miliar yang berhasil didapatkan tanpa menggunakan APBD satu rupiah pun.

“Alhamdulillah dengan perjuangan bersama, terus coba cari kiri-kanan dari berbagai sumber untuk bantuan, hari ini kita sudah punya 15 alat berat. Dan tanpa anggaran satu rupiah pun,” terang Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

Pemprov NTB memperoleh alat berat melalui hibah, dari berbagai kementerian dan instansi. Upaya itu dilakukan dengan mengajukan permohonan bantuan ke sejumlah pihak, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Sosial (Kemensos), hingga Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca Juga: Jalan Rusak Picu Amarah Warga Praya Barat

Menurut Iqbal, sebagian alat yang diterima merupakan unit bekas, tetapi masih layak digunakan untuk mendukung pekerjaan pemeliharaan jalan Provinsi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Selain memperkuat armada alat berat, Pemprov NTB juga telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Adapun TRC Infrastruktur dibentuk dengan lima tim yang ditempatkan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. “Ada lima tim yang kita bentuk,” ujarnya.

Masing-masing tim akan menyesuaikan jumlah personel berdasarkan kebutuhan penanganan di lapangan. Pemprov NTB juga menyiapkan standar operasional prosedur (SOP), serta anggaran operasional bagi Balai Pemeliharaan Jalan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Kemudian anggaran, dialokasikan melalui pergeseran anggaran untuk mendukung operasional tim. Pemprov NTB saat ini bertanggung jawab memelihara sekitar 1.500 kilometer jalan provinsi, terdiri atas sekitar 500 kilometer di Pulau Lombok dan 1.000 kilometer di Pulau Sumbawa.

Gubernur Iqbal mengakui, selama ini perhatian pemerintah lebih banyak diarahkan pada pembangunan jalan baru, sementara pemeliharaan belum menjadi fokus utama.

Padahal, menurutnya, penanganan kerusakan sejak dini akan jauh lebih efisien dibandingkan memperbaiki jalan yang telanjur rusak berat. 

Baca Juga: Wabup Loteng Sebut Pinjaman Rp 200 Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak

Melalui pembentukan TRC Infrastruktur, setiap laporan kerusakan jalan provinsi ditargetkan dapat diverifikasi di lapangan paling lambat 24 jam setelah pengaduan diterima.

Tim akan memastikan status kewenangan ruas jalan, mengidentifikasi tingkat kerusakan, menentukan metode penanganan, serta memastikan jalan tetap dapat difungsikan sambil menunggu perbaikan permanen apabila diperlukan.

“Harapan saya, setiap ada pengaduan, maksimal dalam 24 jam TRC sudah berada di lokasi,” jelasnya.

Untuk mendukung operasional tim hingga akhir tahun, Pemprov NTB juga menambah alokasi anggaran sebesar Rp 3 miliar. Anggaran tersebut disiapkan khusus untuk enam bulan ke depan.

Iqbal memastikan TRC Infrastruktur mulai bekerja pada Rabu (22/7). Ia memerintahkan seluruh jajaran, khususnya Balai Pemeliharaan Jalan di Pulau Sumbawa, untuk segera turun ke lapangan menangani ruas-ruas jalan yang menjadi prioritas. 

Sejumlah ruas jalan di kawasan perkotaan di Sumbawa yang kondisinya dinilai sudah tidak layak juga akan diperbaiki secara bertahap sesuai kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah. 

“Mohon warga juga sabar. Ini baru mulai, baru dapat anggaran, baru punya alat,” kata Gubernur Iqbal.

Proses perbaikan tidak bisa dilakukan sekaligus, mengingat pekerjaan baru dimulai. Karena itu, penanganan akan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan alat berat yang kini telah dimiliki Pemprov NTB. 

Iqbal mengatakan, penanganan jalan ke depan akan dilakukan melalui tiga skema utama. “Kita bikin tiga kluster untuk perbaikan jalan ini,” kata dia.

Kerusakan ringan akan ditangani melalui program pemeliharaan, sedangkan ruas yang membutuhkan pekerjaan lebih besar akan masuk dalam program peningkatan jalan yang dikerjakan Bidang Bina Marga Dinas PUPRPKP NTB.

Baca Juga: Resmi Jalankan Tugas Bupati Lombok Barat, Nurul Adha Jalin Komunikasi dengan Dewan Agendakan Paripurna Ulang LKPJ APBD 2025

Selain itu, Pemprov NTB juga akan mengoptimalkan dukungan dari program Inpres Jalan Daerah (IJD) dan pembiayaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, untuk mempercepat perbaikan jalan di berbagai wilayah di NTB. “Ini kita upayakan,” tandasnya.

Kepala Dinas PUPRPKP NTB Lalu Kusuma Wirajaya mengatakan, penanganan jalan akan diawali dengan identifikasi kondisi kerusakan, sambil menyiapkan desain, RAB, dan spesifikasi teknis.

Editor : Akbar Sirinawa
Sumber : Liputan