LombokPost-Pembangunan gedung baru DPRD NTB, terus dimatangkan demi merespons dorongan Komisi V DPR RI, agar proyek tersebut segera memasuki tahap lelang dini.
Karenanya, lebih dari 20 unit rumah dinas yang berada di belakang kompleks gedung dewan, segera dibongkar karena masuk area penataan kawasan dan perluasan lahan parkir.
“Kami mengatensi situasi ini,” kata Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Muhammad Baihaki, Kamis (23/7).
Ia menjelaskan, rumah dinas tersebut memang masih berdiri kokoh, lantaran sebelum dirobohkan, harus melalui proses taksiran nilai pembongkaran aset oleh Dinas PUPRPKP NTB.
Penilaian yang dilakukan, murni berfokus pada nilai ekonomis dari sisa material bangunan atau pembongkaran, bukan nilai fisik bangunan rumah secara keseluruhan.
“Dari bongkaran itu dilihat mana yang masih punya nilai ekonomis. Teman-teman PUPRPKPK punya mekanismenya,” tegas dia.
Menurut dia, material yang masih memiliki nilai jual sebagian besar berasal dari komponen kayu bangunan.
“Kalau yang bisa dimanfaatkan mungkin hanya bongkaran kayunya saja. Kalau kisaran nilai semuanya mungkin ratusan juta,” ujar Baihaki.
Semula hanya 14 unit rumah dinas yang terdampak langsung pembangunan gedung baru legislatif tersebut. Tetapi, atas dukungan DPRD NTB, seluruh kompleks rumah dinas harus dirobohkan karena akan ditata ulang.
Mengacu desain Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB, proyek pembangunan gedung baru DPRD NTB direncanakan memiliki luas bangunan 9.700 meter persegi, dengan masa pengerjaan sekitar 11 bulan.
Baca Juga: Atap Bocor Ganggu Belajar Siswa SMP Satap 4 Jerowaru Lombok Timur
Kompleks ini dirancang lima lantai dengan tiga bangunan utama, yaitu gedung paripurna, kantor anggota, dan gedung aspirasi untuk pelayanan masyarakat.
Untuk kenyamanan dan keamanan, kawasan ini dilengkapi sirkulasi kendaraan yang teratur, jalur entrance, outrance, drop off, akses darurat, fasilitas parkir khusus mobil, motor, dan sepeda, serta area hard standing untuk armada pemadam kebakaran.
Terkait dengan jadwal eksekusi, pihak BKAD NTB kini tengah menanti penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang saat ini, sedang diproses di Biro Hukum Setda NTB.
Begitu SK resmi diterbitkan, permohonan lelang bongkaran akan langsung diajukan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Mekanisme lelang dilakukan seperti saat, pelelangan bongkaran gedung utama DPRD NTB sebelumnya. Pemerintah menetapkan nilai limit, sementara harga akhir ditentukan melalui penawaran peserta lelang.
Baca Juga: Gedung Baru DPRD NTB Jadi Atensi DPR RI, Minta Kementerian PU Lakukan Lelang Dini
BKAD NTB menargetkan seluruh proses lelang dapat dimulai pada Agustus. Namun, Baihaki mengakui keberhasilan target tersebut, bergantung pada hasil lelang pertama.
“Harapannya di lelang pertama langsung laku semua. Kalau tidak, lelang kedua. Kalau lelang kedua juga tidak ada yang minat, masih ada proses lanjutan sampai laku,” tandasnya.
Kepala BPBPK NTB Dades Prinandes menegaskan pihaknya telah menyampaikan tiga alternatif desain gedung baru tersebut, dan yang dipilih oleh Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaedah adalah alternatef dua.
“Pilihan alternatif itu kami serahkan kepada user, saya kira kita siap (eksekusi, Red),” ujarnya.
Secara keseluruhan bentuk bangunan pada masing-masing desain alternatif tidak jauh berbeda.
Ciri khas arsitektur daerah seperti bentuk lumbung tetap dipertahankan, meski ada sedikit penyesuaian teknis berdasarkan masukan dari pimpinan dewan.
“Ini melambangkan tradisi dan budaya dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, jadi NTB diwakili di sini,” jelasnya.
Baca Juga: Lelang Randis Sumbang PAD Loteng Rp 226 Juta
Meski ada perbaikan desain, Dades optimistis proses pengerjaan proyek fisik, berjalan sesuai target waktu, yakni selama 11 bulan masa konstruksi.
Mengenai estimasi anggaran pembangunan, Dades belum bisa membeberkan lebih jauh, karena proses penyusunan Detail Engineering Design (DED), masih berlangsung. “Kita targetkan rampung di September atau Oktober,” kata dia.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan