LombokPost-Pemprov NTB masih menunggu terbitnya regulasi Program Beasiswa Kuliah–Bekerja melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Meski demikian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB telah menyiapkan sekitar 2.040 calon peserta yang akan mengikuti proses seleksi untuk diberangkatkan ke Jepang melalui skema magang, kerja, maupun beasiswa.
“Kami sudah menghimpun calon yang akan berangkat. Yang ikut seleksi sudah sekitar 2.040 orang. Tinggal menunggu regulasi kerja sama dengan Mendes PDT,” kata Kepala Disnakertrans NTB Aidy Furqan, Rabu (5/8).
Baca Juga: Kemiri NTB Bersiap Ekspor ke Jepang
Ribuan calon tersebut merupakan peserta yang telah mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Jepang, maupun masyarakat yang telah mendaftar untuk bekerja ke Jepang.
Mereka nantinya akan mengikuti proses seleksi sesuai skema yang tersedia. Menurutnya, terdapat tiga jalur yang akan disiapkan, yakni program magang, penempatan kerja, dan beasiswa.
Peserta yang memenuhi syarat usia dan kompetensi akan diarahkan ke program magang. Sementara peserta yang telah melampaui batas usia magang dapat mengikuti jalur penempatan kerja.
Adapun jalur beasiswa diperuntukkan bagi peserta yang memiliki kemampuan bahasa Jepang tingkat akademik.
“Nanti mereka akan mengikuti seleksi. Apakah lulus di program magang, bekerja, atau beasiswa. Tiga skema itu yang akan disiapkan,” ujarnya.
Aidy mengakui, tingginya minat masyarakat NTB untuk bekerja di Jepang belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan kompetensi tenaga kerja.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dibenahi agar peluang penempatan kerja di Negeri Sakura dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia menjelaskan, kemampuan bahasa Jepang para peserta umumnya belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Untuk jalur beasiswa, peserta harus memiliki kemampuan bahasa Jepang minimal level N3, sedangkan program kerja dan magang mensyaratkan kemampuan minimal N4 hingga N5.
Selain itu, keterbatasan instruktur, belum tersedianya fasilitas uji kompetensi di NTB, serta tingginya biaya sertifikasi juga menjadi kendala.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi, membuat lulusan gagal terserap di perusahaan Jepang atau bahkan dipulangkan karena tidak mampu memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
Karena itu, Aidy menegaskan pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga menjadi akselerator yang memastikan persoalan di tahap awal dapat diselesaikan sebelum peserta diberangkatkan.
“Kita tidak bisa lagi berjalan parsial. Bahasa dan sertifikasi harus kita bereskan dari awal. Kalau ini tidak kita intervensi, peserta kita akan kalah di seleksi atau gagal bertahan di Jepang,” jelasnya.
Baca Juga: Dorong Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani, BRIDA NTB Adopsi Inovasi Pertanian Jepang
Untuk mendukung target tersebut, Disnakertrans NTB menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya mengintegrasikan pembelajaran bahasa Jepang di SMK sejak dini, mengoptimalkan Skill Center sebagai pusat pelatihan sekaligus uji kompetensi, serta mendorong kehadiran lembaga sertifikasi resmi di NTB.
Editor : Rury Anjas AnditaSumber : Liputan