LombokPost-Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB bergerak mengejar ketertinggalan realisasi anggaran, setelah mencatat serapan terendah di lingkup Pemprov NTB pada Semester I APBD 2026, baru mencapai 17,15 persen.
“Sebelumnya memang segitu angkanya, tetapi saya rasa sekarang sudah bergerak maju,” kata Kepala Dinas PUPRPKP NTB Lalu Kusuma Wijaya, Rabu (5/8).
Ia mengungkapkan, rendahnya serapan anggaran, tidak terlepas dari proses penataan organisasi setelah terbentuknya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru.
Diketahui, Dinas PUPR dan Dinas Perkim NTB demerger menjadi satu sehingga bekerja dengan nomenklatur baru yaitu Dinas PUPRPKP NTB.
Di awal 2026 sebagai tanda berjalannya SOTK baru Pemprov NTB, sejumlah jabatan struktural di lingkup Dinas PUPRPKP NTB belum terisi dan memengaruhi jalannya pelaksanaan program dan kegiatan.
Wijaya mengaku, kondisi itu berlangsung di triwulan pertama hingga memasuki triwulan kedua 2026.
“Di awal, pejabat kami banyak yang belum terisi. Bagaimana mau melaksanakan kegiatan kalau kepala bidang atau kepala seksi belum ada. Itu yang menyebabkan ada sedikit perlambatan di awal,” jelasnya.
Sekarang hambatan tersebut telah teratasi. Sejak SDM di struktur organisasi terisi, dan Wijaya pun dilantik sebagai kepala dinas di 9 April 2026, pelaksana kegiatan langsung dipercepat.
Hasilnya, dalam waktu sekitar satu setengah bulan seluruh proses kontrak pekerjaan berhasil diselesaikan. Percepatan dilakukan tanpa mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan.
Maksudnya, bukan dengan memangkas proses administrasi maupun perencanaan, melainkan meningkatkan kecepatan kerja agar target pelaksanaan dapat segera dikejar.
“Aturan tetap, perencanaan tetap dilakukan, tahapannya tetap ada, nah yang kami percepat adalah metode kerja, cara kerja, dan strategi pelaksanaannya,” ujarnya.
Baca Juga: Anggaran Belanja Buku Baru Perpustakaan Mataram Tahun 2026 Dipastikan Nihil
Wijaya menjelaskan, tahun ini Dinas PUPRPKP menangani lebih dari seribu paket pekerjaan. Sebagian besar berasal dari bidang PKP, terutama pembangunan prasarana dan sarana umum, seperti jalan lingkungan dan infrastruktur permukiman.
“Jumlah paket pekerjaan kami lebih dari seribu, dan yang mendominasi itu pekerjaan bidang PKP, seperti prasarana, sarana umum, dan jalan lingkungan,” kata dia.
Pihaknya tidak akan mengabaikan kualitas pekerjaan maupun menabrak regulasi. Ini sebagai tanggapan, adanya kekhawatiran terkait potensi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kerap menemukan penurunan kualitas proyek, akibat pengerjaan terburu-buru.
Dalam hal ini, Dinas PUPRPKP NTB telah melakukan evaluasi dan perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Ada dua hal utama yang diperketat, yakni ketersediaan waktu pengerjaan yang dinilainya masih sangat memadai.
Serta peningkatan kontrol pelaksanaan, melalui penguatan peran pengawas dan konsultan yang mencakup tahap perencanaan, pemilihan material, hingga kualifikasi tenaga kerja.
Sekarang seluruh proses penandatanganan kontrak untuk 1.000 lebih paket pekerjaan tersebut telah rampung, dan pekerjaan fisik mulai berjalan di lapangan.
Baca Juga: Defisit APBN Diproyeksikan Melebar, Kenaikan Belanja Negara Tertinggi dalam 15 Tahun Terakhir
Mengingat durasi pengerjaan mayoritas paket, berkisar antara 2 hingga 2,5 bulan, pihaknya optimistis target serapan anggaran akan melonjak signifikan pada triwulan ketiga tahun ini.
“Insya Allah di September hingga Oktober pekerjaan sudah selesai. Target kami di September nanti serapan anggaran paling tidak sudah mencapai 60 hingga 70 persen,” tandasnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Nursalim menegaskan, secara umum masih rendahnya realisasi belanja OPD di lingkup Pemprov NTB dipengaruhi sejumlah faktor.
Mulai dari proses pengadaan barang dan jasa yang masih berlangsung, pekerjaan fisik yang baru memasuki tahap kontrak maupun awal pelaksanaan, hingga proses verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen pencairan pada sejumlah OPD yang belum selesai.
Baca Juga: Mulai Dikerjakan, Proyek Pengendali Banjir Kota Bima Sedot Anggaran Rp 62 Miliar
Selain itu, penyaluran bantuan keuangan dan hibah masih menunggu pemenuhan persyaratan administrasi, sementara sebagian kegiatan memang dijadwalkan pelaksanaannya pada semester kedua tahun anggaran.
“Dengan kondisi tersebut, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan maupun akuntabilitas penggunaan anggaran,” jelasnya.
Editor : Rury Anjas AnditaSumber : Liputan