LombokPost-Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, memberikan sinyal dukungan pada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Jika bersedia maju mencalonkan diri sebagai ketua KONI NTB Periode 2026-2030, dukungan tampaknya tak sukar diraih. Sinyal tersebut disampaikan Marciano, di Mataram, Jumat (7/8).
Jelang Pekan Olahraga Nasional (PON) NTB-NTT 2028, menurut dia, kesuksesan pelaksanaannya, sangat ditentukan oleh sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pengurus olahraga.
“Keberhasilan Pekan Olahraga Nasional itu ditentukan pertama oleh gubernur dan ketua KONI-nya. Ketua KONI mempersiapkan atlet-atletnya, sementara gubernur adalah ketua PB PON,” jelasnya.
Baca Juga: Marciano Norman sebut Kejuaraan Internasional Petanque Undikma 2026 Modal Sukses PON 2028
Ia mencontohkan kondisi di NTT yang dinilainya sangat ideal, karena jabatan gubernur dan ketua KONI berada di bawah satu kepemimpinan. Marciano mendorong para tokoh olahraga di NTB dapat duduk bersama untuk menyatukan visi.
“Semuanya duduk bersama dan kita sama-sama memberikan dukungan penuh kepada gubernur sebagai ketua KONI,” kata mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.
Meski belum melakukan pembicaraan khusus dengan Gubernur Iqbal terkait pencalonan tersebut, Marciano menegaskan secara aturan AD/ART organisasi, tidak ada larangan untuk memimpin KONI.
Bahkan mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, membuka peluang bagi gubernur dan pejabat publik lainnya untuk memimpin organisasi olahraga. Termasuk menduduki posisi sebagai pengurus atau ketua umum KONI.
“Beliau adalah pejabat tertinggi di provinsi ini. Kalau pejabat provinsi tertinggi mencalonkan diri sebagai ketua KONI, kita harus dukung penuh," tegas Marciano.
Baca Juga: Mori Hanafi Mantap Maju Pemilihan Ketua KONI NTB, Siap Kawal Langsung PON 2028
Di kesempatan itu, Marciano juga memberi tanggapan terkait pelaksanaan pendaftaran calon ketua KONI NTB. Saat ini proses pemilihan akan digelar melalui Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) akan berlangsung 20-21 Agustus 2026.
Mengenai isu yang beredar, adanya syarat kepemilikan saldo rekening sebesar Rp 5 miliar, untuk yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua KONI NTB, Marciano menegaskan aturan tersebut sama sekali tidak ada.
“Dari mana itu ya? Saya ketua KONI Pusat saja nol, tidak pernah pakai hal-hal seperti ini. Tidak ada syarat Rp 5 miliar itu, mengada-ada,” jelasnya.
Terkait adanya ketentuan biaya pendaftaran bakal calon sebesar Rp 200 juta yang ditetapkan panitia Musorprov KONI NTB, Marciano memilih untuk tidak mencampuri urusan internal daerah.
“Itu tim penyaringan yang menentukan. Saya tidak mau intervensi," pungkasnya.
Mantan ketua KONI NTT sekaligus Wakil Gubernur NTT periode 2018–2023 Josef Adreanus Nae Soi menilai, gubernur menjabat sebagai Ketua KONI merupakan pilihan yang lebih realistis, dalam menghadapi persiapan PON.
Baca Juga: Kodrat NTB Siapkan Skuad Tarung Derajat NTB untuk PON 2028
Menurutnya, meski secara ideal posisi gubernur dan ketua KONI dipegang oleh orang yang berbeda, kondisi saat ini membutuhkan langkah yang lebih fleksibel agar penyelenggaraan PON berjalan lancar.
Dengan gubernur merangkap sebagai ketua KONI sekaligus ketua PB PON, koordinasi dinilai akan lebih mudah dan proses persiapan dapat berlangsung lebih efektif.
“Kalau sekarang kita ambil dimensi fleksibilitas. gubernur kita berikan sebagai ketua KONI,” jelasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal hanya menanggapi santai dan tidak berkomentar lebih jauh. Gubernur bahkan mengaku dirinya baru mendengar pernyataan dukungan tersebut dari Ketua KONI pusat.
“Kita tunggu saja, kita istikharah dulu, saya sih maunya fokus saja mengisi agenda-agendanya NTB yang besar,” ujarnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Liputan