Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Gubernur NTB Dorong Manajemen Risiko Jadi Budaya Kerja ASN

Siti Aeny Maryam • Dipublikasikan Sabtu, 8 Agustus 2026 | 12:26 WIB
Gubernur Iqbal membuka Workshop Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi NTB di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (8/8/2026).
Gubernur Iqbal membuka Workshop Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi NTB di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (8/8/2026).
LombokPost - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, membuka secara resmi Workshop Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi NTB di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris OPD, serta Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

​Sebagai hasil utama kegiatan tersebut, Pemprov NTB menyepakati penguatan sistem tata kelola risiko daerah melalui kemitraan strategis bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca Juga: 27.343 Jiwa Terancam "Kehausan", Pemkab Bima Minta Warga Hemat Air

Langkah ini meliputi kewajiban program sertifikasi manajemen risiko bagi pejabat Eselon III hingga Eselon II, serta penetapan Kepala OPD (Eselon II) sebagai pemilik risiko (risk owner) di instansi masing-masing guna mewujudkan birokrasi yang antisipatif dan terukur.

Dalam arahannya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa penerapaan manajemen risiko tidak boleh terjebak sekadar pemenuhan formalitas administratif atau pemenuhan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP).

Manajemen risiko ditargetkan menjadi pola pikir dasar dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan publik.

Baca Juga: 27.343 Jiwa Terancam "Kehausan", Pemkab Bima Minta Warga Hemat Air

​Ia menjelaskan bahwa jajaran aparatur perlu memetakan dan mengantisipasi potensi hambatan sejak awal, mencakup aspek risiko hukum maupun risiko politik.

Penggunaan instrumen evaluasi terstruktur seperti analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ditekankan untuk membedah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebelum kebijakan dieksekusi.
​Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa penerapan manajemen risiko bukan instrumen untuk menimbulkan keraguan aparatur dalam mengambil keputusan, melainkan landasan agar pejabat berani mengeksekusi kebijakan yang telah dihitung dan dimitigasi dampak risikonya.

​"Tidak boleh ada risiko yang terjadi tanpa diantisipasi sejak awal. Segala sesuatu harus dihitung dan dimitigasi di depan," tegas Lalu Muhamad Iqbal.

Melalui penguatan kapasitas ini, Pemprov NTB berkomitmen mentransformasi manajemen risiko menjadi budaya kerja kelembagaan yang mendorong tata kelola pemerintahan lebih proaktif, berani, dan akuntabel.

Editor : Siti Aeny Maryam
Sumber : Liputan
ASN Gubernur iqbal NTB opd