LombokPost-Pemprov NTB memastikan pembangunan gedung baru DPRD NTB, berlangsung menggunakan skema single years, artinya proyek dikerjakan dalam satu tahun anggaran.
Dengan pola tersebut, pekerjaan fisik ditargetkan dimulai pada Januari 2027 dan diselesaikan dalam waktu sekitar 11 bulan, sehingga gedung baru dapat difungsikan pada awal 2028.
“Karena ini sifatnya single years, jadi diharapkan 2027 itu sudah selesai. Dan 2028 bisa digunakan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB Lalu Kusuma Wijaya.
Baca Juga: Cegah Sengketa Tanah Pemda! Pemkot Mataram Bawa Raperda Tata Kelola Aset ke Paripurna DPRD
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) sedang berlangsung, dan ditargetkan rampung September. Setelah itu, proses lelang diperkirakan berlangsung pada November hingga selesai Desember 2026, sehingga kontrak pekerjaan fisik bisa diteken pada Januari 2027.
Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, kebutuhan anggaran konstruksi diperkirakan mencapai sekitar Rp 200 miliar.
Namun, Pemprov NTB juga mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk pengadaan mebeler dan perlengkapan interior agar gedung dapat langsung dimanfaatkan setelah proses pembangunan selesai.
“Memang ada masukan, kalau bisa diupayakan juga untuk kebutuhan mebeler,” ujarnya.
Menurut Wijaya, pengadaan mebeler menjadi bagian penting agar seluruh ruang kerja dan fasilitas penunjang dapat langsung digunakan tanpa harus menunggu pengadaan pada tahun berikutnya.
Karena itu, usulan tambahan anggaran diharapkan dapat diakomodasi bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan fisik.
Sementara itu, berkaitan dengan desain gedung, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB telah menyiapkan tiga alternatif desain gedung.
Baca Juga: Respon Keluhan Petani, DPRD Sumbawa Cek Sawah Terdampak Kekeringan dan Jaringan Irigasi
Ketiganya mengusung identitas budaya NTB dengan menampilkan bentuk lumbung pada bagian depan sebagai representasi arsitektur Sasambo. “Insyaallah desainnya tentu saja bertemakan lokal,” kata dia.
Mengacu peta lokasi dan site plan, gedung baru DPRD NTB memiliki luas bangunan 9.700 meter persegi, terdiri atas lima lantai dan satu lantai basement.
Area basement akan dimanfaatkan sebagai fasilitas pendukung, termasuk penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Selain mengedepankan fungsi, desain bangunan juga memperhatikan aspek keamanan.
Wijaya memastikan gedung telah dirancang sebagai bangunan tahan gempa. Seluruh jaringan utilitas, mulai dari instalasi listrik hingga sistem pendukung lainnya, sudah terintegrasi dalam desain sehingga tidak ada pemasangan kabel yang terekspos setelah bangunan beroperasi.
“Harus tahan gempa. Itu sudah terakomodir di dalam desain. Seluruh instalasi juga sudah dimasukkan dalam perencanaan supaya lebih presisi dan tidak ada kabel-kabel yang terekspos,” bebernya.
Pemprov NTB juga mengarahkan gedung baru DPRD mengusung konsep green building. Desainnya disiapkan agar siap memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi alternatif guna meningkatkan efisiensi operasional.
Kawasan gedung juga akan dilengkapi ruang aspirasi, lanskap hijau, serta kolam retensi yang berfungsi mengendalikan drainase, dan mengurangi genangan.
Baca Juga: Delapan Penyuka Sesama Jenis Terjangkit HIV, Ketua DPRD Dompu Dorong Penanganan Terpadu
Sekaligus menjadi cadangan air untuk kebutuhan darurat, termasuk mendukung pasokan hidran saat kebakaran. “Seperti itulah rancangannya,” pungkas Wijaya.
Adapun alasan gedung baru DPRD NTB dilengkapi ruang aspirasi, kata Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, untuk memfasilitasi masyarakat menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi di lingkungan DPRD NTB.
Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan mengingat tingginya intensitas unjuk rasa yang berlangsung di kantor dewan. “Kita perlu namanya ruang aspirasi. Karena dalam sebulan saja bisa terjadi 200 demo di DPRD NTB,” tegasnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Liputan