LombokPost – Krisis air bersih yang hampir selalu berulang setiap musim kemarau di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai tidak cukup ditangani dengan langkah darurat semata.
BMKG NTB menegaskan pemerintah daerah perlu menyusun strategi jangka panjang berbasis data iklim agar persoalan kekeringan tidak terus terjadi setiap tahun.
Prakirawan Stasiun Klimatologi BMKG NTB, Tri Putri Ganesh Suadnya S.Tr. Klim, menjelaskan musim kemarau 2026 diprediksi lebih panjang dari kondisi normal di sebagian besar wilayah NTB.
Berdasarkan pemetaan BMKG melalui analisis curah hujan, sifat hujan, dan hari tanpa hujan (HTH), daerah dengan HTH terpanjang saat ini berada di wilayah Bima.
“Untuk daerah-daerah yang memiliki nilai curah hujan rendah terdapat di beberapa wilayah seperti Lombok Utara, Lombok Timur, dan Bima,” ujarnya kepada Lombok Post.
BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada Agustus 2026. Durasi kemarau diperkirakan berlangsung antara 25–27 dasarian atau sekitar delapan hingga sembilan bulan. Kondisi tersebut diprediksi terjadi di sekitar 89–93 persen wilayah NTB sehingga risiko kekeringan perlu diantisipasi lebih awal.
Menurut Tri Putri, dalam lima tahun terakhir pola curah hujan di NTB mengalami perubahan yang dipengaruhi variabilitas iklim dan perubahan iklim global. Akibatnya, pola musim tidak lagi sama dari tahun ke tahun.
“Pengelolaan sumber daya air tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola musim masa lalu. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan dengan informasi iklim terbaru,” katanya.
Ia menjelaskan fenomena iklim global seperti El Niño dan La Niña sangat memengaruhi ketersediaan air di NTB. El Niño cenderung mengurangi curah hujan dan memperpanjang musim kemarau, sedangkan La Niña meningkatkan curah hujan.
Di sisi lain, perubahan iklim membuat pola musim semakin tidak menentu dan kejadian ekstrem lebih sering terjadi.
Karena itu, BMKG mendorong pemerintah daerah memanfaatkan prakiraan iklim sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya air, mulai dari distribusi air bersih hingga perencanaan infrastruktur.
Secara klimatologis, wilayah yang tergolong rawan kekeringan tahunan dan memerlukan perhatian khusus dalam penyediaan sumber air jangka panjang meliputi Lombok Utara, Lombok Timur, Dompu, dan Bima.
BMKG menyebut akurasi prakiraan musim dan peringatan dini kekeringan yang disampaikan kepada pemerintah daerah mencapai sekitar 70 persen. Informasi tersebut secara rutin disebarluaskan kepada BPBD, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
“BMKG memiliki tugas membuat dan menyebarluaskan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Untuk kebijakan publik sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah dan instansi terkait,” jelasnya.
Tri Putri menilai kelemahan terbesar penanganan kekeringan selama ini bukan terletak pada kurangnya informasi iklim, melainkan belum optimalnya pemanfaatan informasi tersebut.
Penanganan masih sering bersifat reaktif, misalnya baru dilakukan ketika masyarakat sudah mengalami kekurangan air dan membutuhkan distribusi air bersih.
“Langkah antisipasi seharusnya dilakukan sejak awal musim kemarau melalui pemanfaatan prakiraan iklim, penguatan koordinasi lintas sektor, dan penyampaian informasi peringatan dini hingga tingkat daerah,” tegasnya.
Terkait pembangunan embung, bendungan, sumur resapan, maupun sistem pemanenan air hujan, BMKG merekomendasikan agar seluruh investasi tersebut berbasis data curah hujan jangka panjang, prakiraan musim, peta kekeringan, dan kondisi hidrologi setempat.
Dengan pendekatan itu, infrastruktur air dapat dirancang sesuai karakteristik wilayah dan lebih efektif menghadapi perubahan iklim.
BMKG juga menilai potensi hujan lebat dalam waktu singkat tetap perlu diperhatikan sebagai sumber air yang dapat dimanfaatkan melalui teknologi penampungan dan konservasi air, meski berdasarkan pemantauan terbaru belum terdapat indikasi kejadian cuaca ekstrem signifikan dalam waktu dekat.
Baca Juga: Dinsos Mataram Siagakan Tangki Air Bersih dan Logistik Antisipasi Kemarau
Sebagai langkah adaptasi, BMKG merekomendasikan pemerintah daerah memperkuat konservasi daerah tangkapan air, memperluas pembangunan embung dan sumur resapan, meningkatkan efisiensi penggunaan air, serta menjadikan informasi iklim sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Masyarakat juga diimbau mulai menerapkan penghematan air dan memanfaatkan air hujan selama musim penghujan.
“Pengelolaan air harus lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Jika langkah antisipasi dilakukan sejak dini dan berbasis data iklim, risiko krisis air bersih setiap musim kemarau dapat ditekan,” pungkas Tri Putri.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Lombok Post