LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) dan Pemerintah Kota Mataram mulai menjajaki kerja sama pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK).
Forum ini disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk mendorong kebijakan publik yang lebih berbasis data dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Penjajakan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan Kanwil Kemenkum NTB dengan Pemkot Mataram di Ruang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (12/8/2026).
Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum NTB memperluas jejaring FKK bersama pemerintah daerah. Forum tersebut nantinya dapat mempertemukan Kementerian Hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat proses penyusunan dan evaluasi kebijakan.
Dorong Kebijakan Berbasis Data
Dalam pertemuan tersebut, Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga bersama Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan Analis Kebijakan memaparkan sejumlah program yang dapat dikolaborasikan.
Di antaranya Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), Policy Talks, serta kajian terhadap berbagai isu strategis yang dihadapi daerah.
Baca Juga: Dipanggil PB IPSI, Empat Pesilat NTB Siap Tempur di Seleknas Menuju Uzbekistan
Kerja sama juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas Analis Kebijakan melalui pelatihan, workshop, pertukaran pengetahuan, hingga evaluasi kebijakan.
Selain itu, kedua pihak membahas pemanfaatan platform Legal Policy Hub, seminar, serta Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari pengembangan jejaring dan komunikasi kebijakan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, berbasis data, dan mampu menjawab persoalan masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram H. Lalu Martawang menyambut baik rencana kerja sama tersebut.
Menurutnya, kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum NTB dapat membantu meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat koordinasi antarinstansi, sekaligus memperluas jejaring dalam pengembangan kebijakan daerah.
Kemenkum NTB Dorong Sinergi Pemerintah Daerah
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.
“Kebijakan yang baik harus lahir dari proses yang kolaboratif, didukung data dan analisis yang kuat, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum NTB dan Pemkot Mataram juga membahas mekanisme kerja sama, mulai dari tahap perencanaan, penjajakan, perumusan naskah hingga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Baca Juga: Gili Festival Dinilai Belum Mampu Dongkrak Lama Tinggal Wisatawan
Kedua pihak sepakat melanjutkan koordinasi teknis untuk menyusun ruang lingkup kerja sama yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas Kota Mataram.
Melalui Forum Komunikasi Kebijakan, sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih terukur, berbasis data, dan berkelanjutan.
Editor : Kimda FaridaSumber : siaran pers