LombokPost-Untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Yayasan Parinama Astha (ParTha), Pemprov NTB dan stakeholder terkait menggelar diskusi dalam Forum Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan TPPO di NTB, di Mataram, Rabu (12/8).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pencegahan TPPO tidak cukup dilakukan setelah kasus terjadi, tetapi harus dimulai dari akar persoalan yang membuat masyarakat rentan menjadi korban.
Menurut Gubernur Iqbal, NTB memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap praktik perdagangan orang karena merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia.
Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, proporsi pekerja migran NTB juga termasuk tinggi secara nasional.
“Sebagian besar kasus TPPO yang terjadi di NTB berkaitan dengan pekerja migran, terutama mereka yang berangkat melalui jalur nonprosedural. Karena itu, kita tidak bisa hanya fokus pada penanganan kasus setelah terjadi, tetapi harus memperkuat upaya pencegahan,” bebernya.
Baca Juga: TNI AL Gagalkan Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin dari Selat Thailand, Nilainya hingga Rp 4,5 Triliun
Ia menilai penanganan TPPO selama ini cenderung bersifat kuratif. Padahal, berbagai persoalan dapat dicegah sejak awal melalui penguatan perlindungan masyarakat di tingkat keluarga dan desa.
Gubernur Iqbal mengatakan kemiskinan menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat mengambil risiko bekerja melalui jalur tidak aman.
Karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas Pemprov NTB, bersama penguatan ketahanan pangan dan pembangunan pariwisata.
Saat ini angka kemiskinan di NTB berada di kisaran 12 persen, dengan dua persen di antaranya masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Kelompok masyarakat dalam kondisi tersebut dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap praktik perdagangan orang.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov NTB menjalankan Program Desa Berdaya yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin melalui berbagai intervensi pemberdayaan.
Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Keras Seleksi Hakim Agung, KY Dinilai Tak Serius
Setiap tahun sekitar 40 desa menjadi sasaran program melalui pengembangan sektor produktif, antara lain peternakan, perikanan, dan usaha ekonomi masyarakat.
“Target kami pada 2029 kemiskinan ekstrem bisa mendekati nol persen dan angka kemiskinan turun menjadi satu digit. Ketika kemiskinan berkurang, kerentanan terhadap TPPO juga akan menurun,” tegasnya.
Selain pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB memperkuat perlindungan bagi pekerja migran melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI.
Program tersebut diarahkan untuk membantu calon pekerja migran memperoleh pembiayaan secara aman dan terjangkau sehingga tidak bergantung kepada rentenir sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.
Menurut Gubernur Iqbal, jeratan utang menjadi salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan pelaku perdagangan orang untuk mengeksploitasi pekerja migran dan keluarganya. Karena itu, akses pembiayaan resmi menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.
Baca Juga: Perkuat Peran Linmas dan Desa Berdaya, Satpol PP NTB Gelar Sambang Linmas di Pagutan Timur
Perlindungan juga disiapkan setelah pekerja migran berada di negara penempatan.
Pemprov NTB mulai menyiapkan skema kerja sama dengan lembaga perbankan di Malaysia agar pekerja migran, dapat mengelola penghasilannya secara lebih produktif, termasuk untuk investasi rumah, tanah, maupun usaha keluarga.
Perhatian khusus juga diberikan kepada anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan orang tua untuk bekerja di luar negeri.
Ia menilai anak yang tumbuh tanpa pendampingan orang tua berpotensi menghadapi persoalan sosial dan psikologis yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk eksploitasi.
Karena itu, Pemprov NTB tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat yang sebagian kapasitasnya akan diperuntukkan bagi anak-anak pekerja migran. Selain memperoleh pendidikan dan pengasuhan, mereka juga akan difasilitasi untuk tetap berkomunikasi dengan orang tua yang bekerja di luar negeri.
“Negara tidak hanya bertanggung jawab melindungi pekerja migrannya, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak mereka,” katanya.
Baca Juga: Pilihan Calon Hakim Agung KY Disorot, Lebih Pilih Politisi Golkar Ketimbang eks Anggota Dewa KPK
Gubernur Iqbal juga menyoroti kondisi lansia yang harus mengasuh cucu karena anak-anak mereka bekerja di luar negeri. Kelompok tersebut, menurutnya, membutuhkan perlindungan sosial yang lebih kuat karena berada dalam kondisi rentan dan sulit diberdayakan secara ekonomi.
Di sisi lain, Pemprov NTB tengah mengupayakan pembangunan safe house atau rumah aman bagi korban TPPO. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan sementara sekaligus mendukung proses pemulihan korban.
Gubernur Iqbal menegaskan penanganan TPPO membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pengentasan kemiskinan, perlindungan pekerja migran dan anak, hingga penguatan layanan bagi korban.
“Pencegahan TPPO harus dimulai dari hulu. Ketika masyarakat sejahtera, terlindungi, dan memiliki akses yang baik terhadap pendidikan serta pekerjaan yang layak, maka ruang bagi praktik perdagangan orang akan semakin sempit,” pungkasnya.
Baca Juga: Targetkan 20 Ribu Kunjungan, MIF 2026 Usung Inovasi Sains, Budaya, dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Sementara itu, Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (JarNas APO) Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan kesiapan organisasinya untuk bersinergi dengan Pemprov NTB dalam memperkuat pencegahan dan penanganan TPPO.
Di pertemuan tersebut, Rahayu bahkan mengapresiasi Gubernur Iqbal dan jajaran yang sangat memahami, berbagai regulasi maupun persoalan TPPO yang menurutnya tidak dapat dilihat hanya sebagai permasalahan kriminalitas semata.
“Saya jujur baru pertama kali bertemu dan berdiskusi secara mendalam dengan seorang pimpinan daerah yang memahami persoalan perdagangan orang dari A sampai Z. NTB patut bersyukur memiliki pemimpin yang memahami isu ini secara menyeluruh,” ujarnya.
Menurut politisi Gerindra tersebut, TPPO berkaitan erat dengan berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, perlindungan sosial, migrasi, pemberdayaan perempuan, hingga perlindungan anak.
Baca Juga: Korwil SPPG Dicopot Karena Abaikan Aturan Acuan, Pembelian dari Peternak Tetap Rp 26.500 Per Kg
Karena itu, ia menilai kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan yang efektif.
“Tidak ada satu lembaga, organisasi, ataupun institusi yang bisa mengatasi persoalan ini sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi semua pihak,” tegasnya.
Rahayu juga mengungkapkan pengalaman mendampingi korban, bahwa persoalan ekonomi keluarga kerap menjadi pintu masuk berbagai persoalan sosial.
Kemiskinan, pengangguran, jeratan rentenir, hingga pinjaman daring ilegal dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap perdagangan orang.
Ia pun menyambut baik Program Desa Berdaya yang mengintegrasikan pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat rentan.
“Kalau melihat konsep yang dibangun NTB hari ini, saya melihat ini bisa menjadi best practice nasional. Pencegahan dilakukan dari hulu, mulai dari kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan pekerja migran, hingga perlindungan anak,” jelas anggota Komisi VII DPR RI tersebut.
Baca Juga: Pemprov NTB Sudah Cairkan Rp 13,5 Miliar untuk Desa Berdaya Tematik
Selain penguatan ekonomi, Rahayu menilai ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi faktor penting dalam pencegahan TPPO.
“Data yang benar dan valid sangat penting. Dengan sinergi yang baik, kita bisa membangun sistem yang lebih kuat dalam mencegah dan menangani perdagangan orang,” ujarnya.
Ia juga mendukung rencana pembangunan safe house bagi korban TPPO di NTB, serta penyediaan layanan pemulihan yang lebih komprehensif.
Menurutnya, korban tidak hanya membutuhkan penyelamatan, tetapi juga tempat aman, pendampingan, dan waktu untuk memulihkan diri dari trauma.
Rahayu turut mengapresiasi rencana penyediaan Sekolah Rakyat bagi anak-anak pekerja migran. Program tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya melindungi kelompok rentan sekaligus memutus mata rantai perdagangan orang.
Di era digital, ia mengingatkan bahwa modus perekrutan korban juga semakin berkembang melalui media sosial dan platform daring. Karena itu, literasi digital serta kapasitas penegakan hukum di ruang siber perlu diperkuat.
Ia juga mengingatkan agar pengembangan sektor pariwisata di NTB dibarengi sistem perlindungan perempuan dan anak untuk mencegah potensi eksploitasi seksual dan perdagangan orang.
Sebagai bentuk komitmen bersama, pada kegiatan tersebut Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi NTB.
Pembentukan gugus tugas tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial.
Ia optimistis NTB dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam upaya pencegahan perdagangan orang.
“Semangat yang saya lihat di NTB hari ini sangat luar biasa. Jika kolaborasi ini terus diperkuat, saya yakin NTB bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari perdagangan orang,” pungkasnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan