LombokPost-Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah mendaftarkan diri, sebagai calon Ketua KONI NTB Periode 2026-2030, pada Jumat (14/8).
Keputusan tersebut diambil setelah mendapat dukungan dari sejumlah pihak, dan menjelang berakhirnya masa pendaftaran.
Iqbal mengatakan dirinya sebenarnya tidak memiliki rencana untuk maju dalam pemilihan Ketua KONI NTB. Namun, dukungan dari sejumlah pihak membuat dirinya akhirnya mendaftarkan diri.
“Tidak ada rencana juga, tapi teman-teman sudah memberikan dukungan dan sudah mempersiapkan semua persyaratannya,” jelas Iqbal.
Baca Juga: Gubernur Miq Iqbal Ajak Ciptakan Musorprov KONI Damai, Satukan Energi Positif Menuju PON 2028
Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua KONI NTB Periode 2022-2026 Mori Hanafi, mengenai pencalonan tersebut.
Menurutnya, komunikasi itu dilakukan, untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama terkait persiapan NTB sebagai tuan rumah PON 2028 sekaligus meningkatkan prestasi olahraga daerah.
“Intinya menyamakan persepsi dan satu komitmen, bahwa komitmen kita untuk menjadikan NTB sebagai tuan rumah yang baik untuk PON, dan juga untuk meningkatkan prestasi,” jelas dia.
Terkait biaya pendaftaran calon yang mencapai Rp 200 juta, Iqbal menegaskan dana tersebut bukan berasal dari dirinya sebagai Gubernur NTB. Biaya itu, kata dia, merupakan bantuan yang dikumpulkan oleh para pendukungnya. “Itu pun bantuan. Teman-teman yang kumpulkan,” katanya.
Iqbal juga menepis anggapan, pencalonannya merupakan bentuk pertarungan langsung dengan Mori Hanafi. Ia meminta pencalonan tersebut tidak dipandang dalam perspektif kompetisi yang berhadap-hadapan.
“Enggak ada head to head atau bertarung, ini biasa. Jangan pakai bahasa tinju,” ujarnya.
Baca Juga: Diduga Berasal dari Obat Nyamuk Bakar, Rumah Warga di Perumahan Graha Permata Kota Lingsar Terbakar
Mengenai sorotan atas kemungkinan dirinya memegang dua posisi sekaligus, sebagai Gubernur NTB dan Ketua KONI NTB, Iqbal mengatakan persoalan utamanya bukan pada rangkap jabatan, melainkan kebutuhan untuk memastikan sinkronisasi antara KONI dan pemerintah provinsi.
“Bukan masalah dua jabatan, tapi masalah perlunya sinkronisasi antara KONI dan pemerintah provinsi,” jelasnya.
Menurut Iqbal, sinkronisasi tersebut menjadi penting, karena penyelenggaraan PON 2028 nantinya tidak hanya berkaitan dengan KONI.
Sebagai tuan rumah, Pemprov NTB juga akan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh pelaksanaan berjalan baik. “Karena apapun yang terjadi dengan PON, pada akhirnya tanggung jawab adalah Gubernur,” katanya.
Ia menegaskan konteks pencalonannya saat ini lebih kepada persiapan PON 2028, sebab memiliki skala yang jauh lebih besar dan membutuhkan perhatian serta koordinasi yang lebih serius.
Baca Juga: Cegah Henti Jantung Fatal! Intip Aksi Tim PSC 119 MEMS Bekali Jurus BHD ke Mahasiswa Baru
Iqbal juga menyoroti pentingnya aspek akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan PON 2028. Menurutnya, perhatian terhadap dua aspek tersebut menjadi semakin penting karena pelaksanaan sejumlah PON sebelumnya juga menghadapi persoalan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban.
“2028 yang sampai level presiden pun memberi perhatian serius terhadap masalah akuntabilitas, efisiensi, dan sebagainya,” pungkas Gubernur.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto menilai kepala daerah merupakan figur yang tepat, untuk KONI NTB. Terutama dalam persiapan menghadapi PON 2028.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan