LombokPost-Lalu lintas ternak dari Pulau Sumbawa ke berbagai wilayah Indonesia cukup tinggi. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan penguatan fasilitas dan layanan karantina.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan, meminta Badan Karantina Indonesia (Barantin) memastikan, usulan tambahan anggaran Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan karantina di daerah, termasuk Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB.
“Tambahan anggaran harus benar-benar memperkuat pintu-pintu karantina di daerah,” tegasnya, Kamis (20/8).
Baca Juga: Pemerintah Tegas Tanah Negara di Gili Trawangan Tak Boleh Jadi SHM
Johan mendukung penguatan anggaran Barantin, karena berkaitan langsung dengan perlindungan sumber daya hayati, keamanan pangan, dan kelancaran perdagangan komoditas.
Namun, usulan tambahan sebesar Rp 4,851 triliun harus disertai rincian program, lokasi kegiatan, skala prioritas, indikator keberhasilan, serta manfaat bagi masyarakat.
“Barantin perlu menjelaskan distribusi anggaran per UPT dan memastikan daerah dengan lalu lintas komoditas tinggi memperoleh dukungan yang proporsional,” tegasnya.
Johan juga secara khusus mengusulkan, penguatan layanan Karantina NTB, terutama Satuan Pelayanan Pelabuhan Badas di Sumbawa. Usulan itu merupakan tindak lanjut dari aspirasi dan temuan Komisi IV saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Badas pada masa reses.
Pulau Sumbawa merupakan salah satu sentra peternakan sekaligus pintu utama distribusi sapi, kerbau, dan kuda ke berbagai wilayah Indonesia. Sepanjang 2025 tercatat sebanyak 59.905 ekor ternak dilalulintaskan dari NTB.
Baca Juga: Pulihkan Desa Adat Sade, Pemerintah Daerah Butuh Bantuan Pusat juga Swasta
Sementara hingga 27 Juli 2026, jumlah ternak yang telah keluar mencapai 43.235 ekor. Besarnya lalu lintas ternak dari Pulau Sumbawa, kata Johan, harus diimbangi dengan fasilitas pemeriksaan, laboratorium, instalasi karantina, biosekuriti, dan tenaga teknis yang memadai.
“Penguatan Pelabuhan Badas bukan hanya kepentingan NTB, tetapi juga untuk menjaga kesehatan ternak dan ketahanan pangan nasional,” terang legislator dari Dapil NTB I Pulau Sumbawa tersebut.
Johan mengusulkan peningkatan kapasitas laboratorium dan fasilitas PCR, pemenuhan alat serta bahan pengujian, penguatan Instalasi Karantina Hewan, kendaraan operasional, mobile inspection, sistem ketertelusuran digital, serta penambahan dokter hewan, paramedik, dan analis laboratorium.
Selain untuk mendukung lalu lintas ternak, Johan turut mendorong Pelabuhan Badas dikembangkan sebagai gerbang ekspor komoditas unggulan Pulau Sumbawa.
Penguatan layanan karantina harus mencakup komoditas peternakan, pertanian, dan perikanan, disertai pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor bagi petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
Dengan mengusulkan Program Penguatan Sistem Karantina dan Gerbang Ekspor Pulau Sumbawa Tahun 2027.
“Jangan sampai komoditas kita melimpah, tetapi harus dikirim melalui daerah lain karena fasilitas pengujian dan sertifikasi ekspor di daerah belum memadai,” kata dia.
Johan meminta Barantin memasukkan aspirasi tersebut ke dalam matriks program dan pagu indikatif Tahun 2027, agar dapat dikawal dan dievaluasi oleh Komisi IV DPR RI.
“Aspirasi daerah jangan hanya dicatat atau ditampung. Harus ada nomenklatur kegiatan, lokasi, kebutuhan anggaran, target keluaran, dan jadwal pelaksanaan yang jelas,” tandasnya.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB Muhamad Riadi menegaskan, pengawasan lalu lintas ternak dan produk asal hewan di NTB dinilai membutuhkan keterlibatan Balai Karantina yang lebih kuat.
Peran karantina penting untuk memastikan setiap komoditas hewan yang keluar, maupun masuk daerah memenuhi persyaratan kesehatan dan ketentuan pengangkutan.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan