LombokPost-Keterbatasan dukungan biaya operasi dan pemeliharaan (OP), menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan jaringan irigasi di NTB.
“Itu yang menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan jaringan irigasi kita di NTB,” terang Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) NTB Lalu Gede Teguh Darmawangsa.
Selain persoalan pembiayaan, sejumlah jaringan irigasi di berbagai wilayah, juga membutuhkan penanganan agar tetap berfungsi optimal. Infrastruktur pendukung ketersediaan air, termasuk jaringan irigasi yang berkaitan dengan Bendungan Bintang Bano dan Tiu Suntuk, turut menjadi perhatian.
Baca Juga: Raden Nuna Minta Pemprov Mitigasi Kekeringan, Desak Bendungan Meninting Segera Dioptimalkan
Di sisi lain, ancaman kekeringan turut memperbesar tantangan pengelolaan air di NTB. Berdasarkan paparan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara (NT) I, Wilayah Sungai Lombok diproyeksikan mengalami defisit air hingga 271,83 juta meter kubik pada September 2026.
Sementara Wilayah Sungai Sumbawa diproyeksikan mengalami defisit 104,64 juta meter kubik pada periode yang sama. Defisit tersebut berkaitan dengan pengaruh El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027.
Kondisi ini membuat pengelolaan dan distribusi air untuk kebutuhan pertanian perlu dilakukan secara lebih optimal. Menghadapi ancaman tersebut diperlukan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan kelembagaan petani.
“Pengelolaan irigasi membutuhkan koordinasi yang semakin kuat, mulai dari operasi jaringan, pemeliharaan infrastruktur, pengaturan distribusi air, hingga penyesuaian pola tanam,” ujarnya.
DPUPRPKP NTB juga menerima sejumlah masukan mengenai persoalan di lapangan. Di antaranya pengambilan air tanpa izin, sampah pada jaringan irigasi, alih fungsi lahan pertanian, hingga perlunya sinkronisasi program.
Baca Juga: Tindak Lanjuti Arahan Jusuf Kalla, PMI NTB Kirim Dua Truk Tangki Air ke NTT
Pemutakhiran data kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) juga menjadi perhatian untuk mendukung pengelolaan irigasi. Seluruh hasil pembahasan dan masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan penyusunan rekomendasi Komisi Irigasi NTB.
“Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah ancaman kekeringan dan perubahan iklim,” tandasnya.
Plt Kepala BBWS NT I Mataram Antonius Suryono menegaskan, kondisi sekarang ini menjadi pengingat pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan terhadap pola tanam dalam pengelolaan air irigasi. Pengaturan pola tanam diperlukan agar ketersediaan air dapat dimanfaatkan secara adil serta berkelanjutan.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan