LombokPost-Aspirasi penguatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional (TN) Tambora, mendapat respons dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
“Alhamdulillah, Balai TN Tambora memperoleh usulan Top Up Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 sebesar Rp 3,63 miliar,” terang Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan NTB I Pulau Sumbawa Johan Rosihan, Rabu (2/9).
Baca Juga: Ancaman Karhutla Mengintai, Balai TN Tambora Tutup Jalur Pendakian
Usulan tambahan anggaran itu merupakan tindak lanjut persoalan keterbatasan sarana, personel, dan mobilitas pengendalian karhutla yang disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama menteri kehutanan, 18 Agustus 2026 lalu.
“Aspirasi yang kita sampaikan dalam rapat kerja mendapat respons cepat dan ini tentu patut kita apresiasi,” jelasnya.
Kebutuhan pengendalian karhutla di TN Tambora memang mendesak dan tidak boleh menunggu sampai kebakaran kembali meluas. Adapun rincian usulan, anggaran tersebut diarahkan untuk pengadaan dua unit mobil double gardan.
Kemudian tiga unit drone thermal, satu unit drone pertanian berkapasitas besar, satu unit drone fixed wing VTOL, enam pompa apung, 102 selang, 11 tangki air lipat, tiga tenda pleton, serta lima mesin blower gendong.
Anggaran itu juga mencakup dukungan seragam dan sepatu bagi 15 personel Manggala Agni, perlengkapan bagi 27 personel Polisi Kehutanan dan jajaran struktural. Operasional peralatan pengendalian kebakaran, serta enam unit perlengkapan standar pertolongan pertama.
Johan mengatakan kondisi geografis Tambora yang luas dan memiliki medan berat membutuhkan sistem deteksi dini. Juga sarana mobilitas, serta peralatan pemadaman yang memadai.
Baca Juga: Antisipasi Karhutla, Akses Pendakian Rinjani Dibuka Terbatas dan Layanan Booking Ditutup
Penggunaan drone thermal dan drone fixed wing, menurutnya, bisa membantu petugas memantau titik panas dan menjangkau kawasan yang sulit didatangi melalui jalur darat.
Tambora bukan hanya kawasan konservasi, tetapi juga benteng ekologis dan ruang hidup masyarakat di sekitarnya. “Jika terjadi kebakaran, yang terancam bukan hanya vegetasi dan satwa, tetapi juga kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Meski mengapresiasi respons (Kemenhut), Johan menegaskan usulan tersebut harus dikawal sampai benar-benar direalisasikan, dan dapat digunakan oleh petugas di lapangan.
Proses pengadaan juga harus dilaksanakan secara transparan dengan memastikan spesifikasi peralatan sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.
Artinya, jangan berhenti pada dokumen usulan. “Kita akan mengawal agar anggarannya benar-benar terealisasi, pengadaannya tepat waktu dan tepat mutu, serta seluruh peralatan terpelihara dan dioperasikan oleh personel yang sudah terlatih,” tegasnya.
Johan juga meminta penguatan sarana dilakukan bersamaan dengan peningkatan kapasitas personel. Lalu patroli terpadu, pemetaan wilayah rawan, ketersediaan sumber air, dan pelibatan masyarakat desa penyangga.
Pencegahan, katanya, harus menjadi prioritas karena biaya dan dampaknya jauh lebih kecil dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas. “Saya menyampaikan terima kasih kepada kepala balai dan seluruh keluarga besar TN Tambora yang terus bekerja menjaga kawasan,” jelasnya.
Baca Juga: Kebakaran Lahan Landa Bukit Loco Senggigi, Tiga Armada Damkar Dikerahkan
Dukungan anggaran ini bukan tujuan akhir, melainkan instrumen agar negara hadir lebih cepat. Dalam mencegah kebakaran serta melindungi hutan, satwa, petugas, dan masyarakat Tambora.
Kepala Balai TN Tambora Abdul Azis Bakry mengatakan, peralatan yang tersedia saat ini masih sangat terbatas. “Itu yang kami rasakan,” ujarnya.
Keterbatasan peralatan membuat proses pengecekan titik panas dilakukan manual. Tim terkadang harus menuju lokasi terlebih dahulu untuk memastikan kondisi di lapangan.
Kendala komunikasi juga menjadi persoalan, karena terdapat titik yang tidak memiliki sinyal. Kondisi tersebut dinilai cukup menyita waktu, terlebih jarak menuju lokasi titik kebakaran dapat ditempuh dalam waktu berjam-jam.
Karena itu, pihaknya menyambut baik adanya bantuan anggaran, untuk menambah peralatan penanggulangan Karhutla.
“Jadi untuk penanggulangan kebakaran di TN Tambora bisa menjadi lebih cepat, dengan kapasitas peralatan yang akan diadakan nanti,” ujar Azis.
Harapannya, anggaran tersebut segera masuk ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai TN Tambora, kemudian dilakukan pengadaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan