LombokPost-Krisis air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara, mulai berdampak terhadap operasional industri pariwisata. “Ada efek berantai,” kata Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB Lalu Kusnawan, Rabu (9/9).
Ada tiga hotel telah memutuskan untuk tidak menerima tamu, akibat krisis air bersih tersebut. Ia mengingatkan, apabila kondisi terus berlangsung, jumlah usaha lain yang berhenti beroperasi dapat bertambah. “Kalau ini terus-terusan, ya semua bakalan berhenti beroperasi,” terang dia.
Menurutnya, kemampuan setiap industri untuk bertahan berbeda-beda. Ada usaha yang hanya mampu bertahan beberapa hari, sementara lainnya mungkin dapat bertahan lebih lama. Karena itu, ia menilai dampak krisis air bersih tidak bisa dianggap sepele.
Apabila hotel dan usaha pariwisata berhenti beroperasi, dampaknya akan merembet kepada pekerja. Ia juga mengingatkan, banyak orang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pariwisata di Gili Trawangan.
Baca Juga: Dropping Air ke Gili Trawangan Masih Jauh dari Kebutuhan
Kusnawan turut menyoroti kerugian yang harus ditanggung pengusaha akibat krisis air bersih. Di lapangan, pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sementara pelayanan kepada tamu tetap harus berjalan.
Persoalan tersebut bukan risiko bisnis yang seharusnya ditanggung pengusaha. Ia menilai, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi.
Kondisi tidak tersedianya pasokan air bersih hingga zero service, ini bukanlah kejadian alam semata (force majeure), melainkan persoalan kelola yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal.
Jika terus dibiarkan tanpa penanganan cepat, krisis ini dikhawatirkan memicu efek domino berupa penutupan operasional secara total di seluruh kawasan Gili Trawangan.
Kenyataan sekarang, pemerintah belum mampu menyediakan daya dukung yang paling vital dari suatu destinasi. “Ini kan seharusnya tidak perlu terjadi sampai zero service air kayak sekarang ini,” katanya.
Baca Juga: Atasi Krisis Air Bersih di Gili Trawangan, Sudirsah Sujanto Dorong Solusi Pipa Bawah Laut
Pemenuhan kebutuhan air masyarakat sangat bergantung pada PDAM, terlebih untuk skala industri yang membutuhkan debit air jauh lebih besar.
Mengandalkan pengiriman air dari darat, tidak akan bertahan lama karena pelaku usaha dipastikan tidak mampu terus-menerus menanggung kerugian operasional.
“Sampai berapa lama pengusaha bisa bertahan. Tidak ada orang yang mau berbisnis kalau rugi terus,” tegasnya.
Ia memaparkan sejumlah risiko besar yang mengintai, jika masalah ini dibiarkan melarut.
Selain memicu potensi kerusakan lingkungan akibat pembuatan sumur bor mandiri oleh pemilik properti, terdapat pula ancaman kebakaran di musim kemarau yang sulit dimitigasi, karena keterbatasan armada pemadam kebakaran di area pulau.
Di samping itu, kerugian materiil juga dirasakan pengusaha akibat penggunaan air payau yang merusak mesin pendukung seperti water heater, tanpa adanya kompensasi dari pihak manapun.
Dampak sosial lainnya yang tak terelakkan, adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja lokal.
Ia menegaskan, krisis air bersih bisa merusak reputasi suatu destinasi bisa terjadi secara instan, tetapi proses pemulihan dan penataan kembali citra pariwisata membutuhkan biaya yang sangat mahal serta waktu yang panjang.
“Kalau mau menjatuhkan reputasi destinasi secara instan bisa. Tetapi melakukan recovery lagi, rebrandingnya tidak mudah dan tidak murah,” ujarnya.
Baca Juga: Ancam Citra Pariwisata NTB, Dewan Lobar-KLU Desak Langkah Cepat Penanganan Krisis Air Gili Trawangan
Kusnawan mendesak pemerintah segera merumuskan solusi jangka pendek guna menghentikan dampak buruk yang sedang berjalan, sekaligus mematangkan solusi jangka panjang agar krisis serupa tidak terulang di destinasi pariwisata berskala internasional tersebut.
Pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut, melalui sejumlah akses, termasuk ke sejumlah kementerian dan anggota DPR.
Informasi terbaru juga telah masuk ke Kementerian Sekretariat Negara. Begitu juga Kementerian Pariwisata telah menerima informasi tersebut.
“Rapat antar kementerian telah dilakukan Senin (7/9), sebagai bagian dari upaya mencari solusi,” katanya.
Harapannya, penanganan krisis air bersih dilakukan dengan pendekatan yang saling mendukung antara pemerintah dan pelaku usaha.
“Keberlangsungan industri pariwisata dan kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian bersama secara serius,” tandasnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTB Amri Nuryadin mengatakan, pemasangan pipa bawah laut dari daratan utama (mainland) Pulau Lombok ke Gili Trawangan, bisa menjadi opsi.
“Kami memandang, pipa bawah laut merupakan pilihan yang paling ramah lingkungan, apalagi pipa yang dipasang dari Pulau Besar ke Gili Air telah memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal),” jelasnya.
Baca Juga: Krisis Air Bersih di Juga Terjadi di Senggigi, Sebulan Lebih Air PAM Giri Menang Macet
Bahkan, menurut kesaksian para penyelam, struktur pipa tersebut kini menjadi media tumbuh baru bagi terumbu karang dan membentuk ekosistem perairan yang baik.
WALHI NTB mengingatkan pemerintah daerah, tidak memaksakan diskresi kepada PT TCN yang justru mengulang kesalahan serupa, dan menambah kerusakan lingkungan di perairan tiga Gili.
Data dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, aktivitas penyulingan air laut atau Seawater Reverse Osmosis (SWRO) milik perusahaan tersebut, telah mencemari dan merusak kawasan esensial terumbu karang.
“Lepaskan TCN dan jalankan mandat terakhir untuk mengakses air bersih dengan pipa bawah laut,” tegasnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan