LombokPost--Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menegaskan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) harus mampu menemukan akar persoalan kebijakan dan menghasilkan rekomendasi yang konkret. DSK tidak boleh hanya menjadi kegiatan formalitas atau rutinitas tahunan.
Penegasan tersebut disampaikan Andry saat membuka DSK yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), Senin (14/9).
Menurut Andry, setiap pelaksanaan DSK harus diawali dengan identifikasi permasalahan atau underlying causes yang kemudian dikaji secara mendalam. Hasil analisis tersebut harus bermuara pada rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus mendukung penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
“Harapannya, hasil DSK ini benar-benar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan bantuan hukum,” ujar Andry.
Baca Juga: MotoGP Mandalika 2026, NTB Lebih Siap, Lebih Baik, dan Lebih Berdampak
Soroti Layanan Bantuan Hukum dan Posbankum
Andry menilai tema standar layanan bantuan hukum yang diangkat Kanwil Kemenkum NTB sangat relevan. Sebab, masih terdapat persoalan dalam pelaksanaannya yang berulang dan membutuhkan intervensi kebijakan.
Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperluas akses layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dalam penyusunan Analisis Evaluasi Kebijakan (AEK), Andry meminta para Analis Kebijakan di Kantor Wilayah tidak berhenti pada persoalan yang terlihat di permukaan.
Analisis harus menggali akar masalah sekaligus menguraikan faktor yang menyebabkan sebuah kebijakan perlu diperbaiki atau disempurnakan.
Salah satu hal yang perlu dikaji adalah kesenjangan antara substansi Permenkum Nomor 20 Tahun 2021 dengan dinamika penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) saat ini.
Posbankum kini berkembang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Mulai dari paralegal, mediator, lurah, kepala desa, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Menurut Andry, perkembangan tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi agar kebijakan yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Anggaran Posbankum Jadi Perhatian
Andry juga mengungkapkan pemerintah pusat tengah mendorong dukungan anggaran untuk penguatan Posbankum melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Di sisi lain, Kementerian Hukum dapat melakukan intervensi melalui penguatan dan penyempurnaan kebijakan. Langkah tersebut diharapkan membuat penyelenggaraan Posbankum semakin efektif dan mampu menyesuaikan kebutuhan setiap daerah.
Khusus di NTB, Andry mengingatkan agar kebijakan bantuan hukum tidak dilepaskan dari kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat.
Baca Juga: Tiga Srikandi NTB Bawa Kekayaan Budaya Mendunia, Hadir di Art Gallery of South Australia
Keragaman wilayah NTB serta keberadaan hukum adat harus menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan Posbankum.
“Penyelenggaraan Posbankum perlu diselaraskan dengan kearifan lokal dan karakteristik masyarakat setempat agar layanan hukum dapat benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
DSK Terbaik Bakal Dikurasi
DSK Kanwil Kemenkum NTB diikuti pejabat dan pegawai Kanwil Kemenkum NTB, perwakilan Kanwil Kemenkum seluruh Indonesia, analis kebijakan, pemerintah daerah se-NTB, Organisasi Bantuan Hukum, pelaksana bantuan hukum, akademisi, perguruan tinggi, serta masyarakat umum.
Peserta mengikuti kegiatan secara langsung di Aula Kanwil Kemenkum NTB maupun secara daring melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube Kanwil Kemenkum NTB.
Dalam kesempatan tersebut, Andry mengapresiasi Kanwil Kemenkum NTB yang telah bekerja menyusun AEK dan mempersiapkan pelaksanaan DSK.
Ia menyampaikan Badan Strategi Kebijakan Hukum akan melakukan kurasi terhadap DSK terbaik berdasarkan hasil AEK terbaik setiap tahun. Hasil kurasi tersebut nantinya dipresentasikan kepada Menteri Hukum di Jakarta sekaligus menjadi bagian dari pemberian penghargaan.
Andry kemudian secara resmi membuka DSK Kanwil Kemenkum NTB.
Baca Juga: Purbaya Dicopot lewat Telepon, Siang Ikut Rapat Bareng DPD, Sore Kehilangan Jabatan
Ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi dan penyampaian persoalan, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan hukum serta pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.
Editor : Kimda FaridaSumber : siaran pers