Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda) memimpin langsung jajaran pimpinan daerah se-NTB dalam kunjungan kerja dua hari di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Agenda yang difasilitasi oleh BPJS Ketenagakerjaan ini diikuti oleh deretan pejabat daerah NTB, antara lain Bupati Sumbawa, Wakil Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Utara, Wakil Bupati Lombok Tengah, Sekda Kota Bima, serta para Kepala Perangkat Daerah terkait.
Baca Juga: Program MEDANA PATEN Hadiah HUT Desa, Wujud Kepedulian Pemdes Medana Lindungi Pekerja Rentan
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, turut hadir mendampingi rombongan.
Kunjungan diawali dengan silaturahmi hangat di kediaman Wali Kota Makassar H. Munafri Arifuddin pada Rabu (23/9).
Dalam kesempatan tersebut, Umi Dinda menyoroti inovasi Pemkot Makassar dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal.
"Program 'Makassar Berjasa' (Makassar Berbagi Jaminan Sosial) merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah daerah kepada pekerja rentan. Karena itulah kami hadir langsung ke Makassar untuk mempelajari keberhasilannya," ujar Umi Dinda.
Baca Juga: Produk Pawon Pengsong Sudah Tembus Pasar Global
Wali Kota Makassar menyambut baik kedatangan rombongan NTB. Ia mengapresiasi potensi besar NTB di sektor pertanian dan pariwisata, sekaligus berharap momentum ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas antara Makassar dan NTB.
Rangkaian kunjungan berlanjut ke Kantor Wali Kota Makassar pada Kamis (24/9). Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menerima rombongan dan memaparkan keberhasilan 'Makassar Berjasa' yang merupakan bagian dari 7 Program Prioritas (Sapta Unggulan).
Melalui program tersebut, Pemkot Makassar telah melindungi 81.466 pekerja rentan dengan jaminan dasar, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
"Tidak hanya JKK dan JKM, sebanyak 45 ribu pekerja rentan di Makassar juga mendapatkan perlindungan tambahan berupa Jaminan Hari Tua (JHT) untuk menjamin masa depan mereka," jelas Aliyah.
Tingkat cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kota Makassar kini telah menembus 57,28 persen. Capaian ini mengantarkan Makassar meraih Paritrana Award Tahun 2025 sebagai kabupaten/kota terbaik se-Indonesia di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.
Untuk memperluas jangkauan layanan, Pemkot Makassar mengandalkan 1.005 agen Perisai yang tersebar di setiap RW.
Inspirasi JHT untuk Ketahanan Ekonomi NTB
Merujuk pada data hingga Agustus 2026, cakupan UCJ di Provinsi NTB berada di angka 30,65 persen. Umi Dinda menilai masih ada ruang yang sangat luas untuk meningkatkan kepesertaan pekerja informal di wilayahnya.
Ia menggarisbawahi bahwa skema perlindungan di Makassar memberikan sudut pandang baru bagi jajaran Pemprov NTB. Kehadiran program JHT terbukti tidak hanya melindungi pekerja dari risiko darurat, tetapi juga membina ketahanan ekonomi mereka dalam jangka panjang.
"Kami ingin mendalami skema kebijakannya, alokasi penganggaran melalui APBD, penetapan sasaran penerima, hingga teknis implementasinya di lapangan," tegas Umi Dinda.
Wagub NTB mengimbau seluruh pimpinan daerah dan pejabat yang hadir untuk menyerap praktik terbaik (best practices) dari Makassar agar dapat diterapkan sesuai kondisi wilayah masing-masing di NTB.
"Semoga sinergi antara NTB dan Pemkot Makassar ini membawa manfaat nyata bagi terwujudnya NTB yang lebih sejahtera, inklusif, dan memberikan perlindungan sosial menyeluruh bagi seluruh pekerja," tutupnya.
Editor : Siti Aeny MaryamSumber : Rilis