Gubernur Miq Iqbal Dorong Sistem Terpadu Pengentasan Kemiskinan

Kimda Farida • Dipublikasikan Jumat, 25 September 2026 | 09:40 WIB
INTERVENSI KEMISKINAN: Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat meninjau keluarga penerima program rumah layak huni di Desa kabul, Kabupaten Lombok Tengah.
INTERVENSI KEMISKINAN: Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat meninjau keluarga penerima program rumah layak huni di Desa kabul, Kabupaten Lombok Tengah.

 

LombokPost--Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan kategori miskin tidak semata-mata diukur dari kondisi rumah yang layak huni.

Tempat tinggal yang sehat dan aman juga merupakan bagian dari upaya menciptakan kehidupan keluarga yang lebih baik, sekaligus memberikan ruang yang lebih layak bagi anak-anak untuk tumbuh dan belajar.

Pernyataan tersebut diugkapkan Gubernur Miq Iqbal saat mengunjungi keluarga penerima program Rumah Layak Huni (Mahyani) di Desa Kabul, Kabupaten Lombok Tengah.

Peninjauan tersebut sebagai tindak lanjut kunjungan Gubernur Miq Iqbal ke Desa Kabul, Kabupaten Lombok Tengah awal Januari 2026. Sejumlah warga yang dikunjungi menempati rumah dengan kondisi yang belum memenuhi standar kelayakan.

Salah satunya keluarga yang dikunjungi adalah Saimum yang tinggal bersama dua anaknya masih menempati rumah dengan dinding tidak permanen dan atap seadanya.

Kondisi serupa dialami Seremah, warga lainnya yang kini juga mendapatkan intervensi melalui pembangunan Rumah Layak Huni yang dilakukan Pemprov NTB.

Baca Juga: Pemkab Sumbawa Diminta Buka Akses Jalan untuk Percepatan Realisasi Program Lisdes

Karena kondisi tersebut, perhatian Gubernur Miq Iqbal tidak berhenti pada kondisi rumah.

Namun lebih banyak menanyakan terkait pendidikan anak-anak sambil memperkenalkan Program Sekolah Rakyat yang menyediakan pendidikan secara gratis.

“Sekarang kita ada program Sekolah Rakyat, semuanya gratis, nanti kita daftarkan ya,” ujarnya.

Gubernur Miq Iqbal juga menyerahkan buku dan perlengkapan sekolah. Sementara itu, dukungan kebutuhan dasar diberikan Pemprov NTB melalui Baznas berupa bahan pangan, vitamin, dan kebutuhan bayi.

Persoalan lain yang ditemukan saat kunjungan tersebut juga berkaitan dengan akses listrik.

“Warga yang belum memiliki sambungan listrik segera didata agar dapat diusulkan melalui program listrikisasi PLN. PLN punya program listrikisasi, itu pemasangan listrik dan bohlamnya sekalian, nanti agar segera didaftarkan,” katanya.

Pendataan warga yang belum terlayani akses listrik tidak hanya mencakup penerima Mahyani, tetapi juga warga lain di sekitar lokasi yang menghadapi persoalan serupa.

Langkah ini menunjukkan bahwa intervensi kemiskinan diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar secara lebih menyeluruh, bukan berhenti pada satu bentuk bantuan.

Baca Juga: Kuasa Hukum Yaqut Sebut Arahan Jokowi Ditindaklanjuti dengan Kajian Kuota Haji 50-50

Pendekatan tersebut sejalan dengan Program Desa Berdaya Transformatif yang diterapkan di Desa Kabul sebagai salah satu lokus penanganan kemiskinan ekstrem.

Program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi diarahkan pada proses graduasi keluarga melalui perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, inklusi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kerangka itu, pembangunan rumah layak menjadi salah satu pintu masuk untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga.

Intervensi kemudian perlu terhubung dengan pendidikan, kesehatan, kebutuhan pangan, akses dasar serta peluang ekonomi agar keluarga memiliki jalan untuk meningkatkan kemandirian.

Dari Desa Kabul, pesan kebijakannya menjadi jelas. Rumah layak tidak berdiri sendiri.

Tapi harus terhubung dengan pendidikan, listrik, kesehatan, pangan dan pemberdayaan.

Ukuran keberhasilan penanganan kemiskinan bukan hanya berapa banyak rumah yang dibangun, tetapi seberapa jauh keluarga penerima manfaat mampu membangun kehidupan yang lebih sehat, aman, dan mandiri.

Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
rumah layak huni Gubernur NTB Miq Iqbal Lalu Muhamad Iqbal Mahyani