LombokPost-Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) NTB resmi ditutup setelah seluruh rangkaian pembelajaran dan aktualisasi peserta selesai dilaksanakan.
Kepala BPSDMD NTB Fathurrahman mengatakan, penyelenggaraan PKN Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 menggunakan metode blended learning, dengan penjaminan mutu dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
Rangkaian pelatihan meliputi pembelajaran klasikal, pembelajaran mandiri, e-learning, pembangunan komitmen bersama, aktualisasi, hingga pembelajaran klasikal tahap III. “Alhamdulillah, secara umum berjalan baik dan lancar,” kata Fathurrahman dalam sambutannya, Sabtu (26/9).
PKN Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 mengusung tema nasional, yakni “Pengembangan Kepemimpinan Adaptif dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Bangsa Mewujudkan Resiliensi Nasional dan Daya Saing Global”.
Sementara tema yang diangkat BPSDMD NTB adalah “Kepemimpinan Adaptif dalam Mengelola Agenda Strategis Daerah untuk Mewujudkan Resiliensi Tata Kelola Pemerintahan Daerah”.
Rangkaian pelatihan berlangsung sejak 2 Juni-26 September 2026. Tahapan dimulai dengan On Campus I pada 2-4 Juni, dilanjutkan Pembelajaran Mandiri I pada 6-15 Juni, Pembelajaran e-learning 17 Juni-8 Juli, serta pembangunan komitmen bersama pada 9-11 Juli.
Selanjutnya, peserta mengikuti Pembelajaran Mandiri II, Daring II, dan On Campus II 16-23 Juli. Dalam tahap tersebut, peserta juga menjalani evaluasi substansi, seminar rancangan proyek perubahan, serta Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN).
Pada kegiatan VKN, peserta mengunjungi Pemprov Bali dan Pemkab Badung. Kegiatan tersebut bertujuan melakukan adaptasi, adopsi, serta pembelajaran terhadap praktik yang dinilai relevan dari lokus yang dikunjungi.
Di Bali, peserta mempelajari strategi penurunan angka kemiskinan ekstrem serta peningkatan perekonomian kawasan regional Bali, NTB, dan NTT. Sementara di Kabupaten Badung, pembelajaran mencakup strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta inovasi peningkatan pendapatan asli daerah.
“Pada tahap ini peserta sekaligus menyelesaikan pembuatan policy brief,” ujarnya.
Setelah itu, peserta memasuki masa aktualisasi selama 60 hari kalender, terhitung 24 Juli-22 September 2026. Peserta mengimplementasikan penyusunan kertas kerja proyek perubahan dan tetap mendapatkan pembimbingan dari widyaiswara selaku coach.
Tahap akhir dilaksanakan melalui On Campus III 23-26 September. Peserta menyelesaikan sejumlah tugas akhir, di antaranya pembimbingan, seminar implementasi proyek perubahan, berbagi pengalaman VKN, dan policy brief, serta pameran proyek perubahan peserta PKN TK II Angkatan XIII Tahun 2026 di BPSDMD NTB, Sabtu (26/9).
Baca Juga: Tim VKN II Dorong Kepemimpinan Adaptif Peningkatan Perekonomian KRBNN
Kelompok I PKN II menggagas strategi pengentasan kemiskinan ekstrem multidimensi di NTB periode 2026-2029 melalui rekonstruksi Program Desa Berdaya. Strategi ini mencakup pembaruan data sasaran, ketahanan pangan, pelatihan kerja bersertifikasi, serta dua model intervensi utama: Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif untuk mencapai target 0 persen.
Kelompok II mendorong penerapan kepemimpinan adaptif melalui Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KRBNN) untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Strategi ini mencakup integrasi pariwisata berkualitas, rantai nilai perdagangan komoditas, serta pembentukan Sekretariat KRBNN guna mengatasi tantangan logistik dan meningkatkan nilai tambah regional.
Kelompok III merekomendasikan transformasi pariwisata NTB menuju Quality Tourism. Mengadopsi model Badung, kebijakan digeser dari pengejaran kuantitas kunjungan ke peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan. Solusinya meliputi integrasi Local Value Chain, kolaborasi lintas sektor, serta pelibatan UMKM dan budaya lokal dalam rantai pasok pariwisata.
Sementara Kelompok IV, merekomendasikan Diversifikasi PAD Terintegrasi Berbasis Data melalui roadmap 2027–2031, integrasi Satu Data pendapatan, produktivisasi aset dan BUMD, serta usulan evaluasi nasional kepada pemerintah pusat.
Fathurrahman menyebutkan, terdapat 60 peserta yang terinput dalam sistem Smartbangkom Lembaga Administrasi Negara (LAN). Namun, satu peserta tidak dapat melanjutkan pelatihan karena meninggal dunia.
“Peserta yang sampai akhir sebanyak 59 orang dan satu orang peserta tidak dapat melanjutkan pelatihan karena meninggal dunia, yakni H Syarifudin asal KSB. Alfatihah untuk almarhum,” katanya.
Penilaian peserta meliputi evaluasi akademik dengan bobot 15 persen, VKN 10 persen, policy brief 10 persen, proyek perubahan 50 persen, serta sikap dan perilaku 15 persen.
Baca Juga: Komitmen Tingkatkan SDM, Pemkab Lobar Kirim Peserta PKN Terbanyak Se-NTB
Berdasarkan hasil tabulasi nilai dalam sistem Smartbangkom LAN RI dan rapat evaluasi akhir kelulusan, seluruh 59 peserta dinyatakan lulus. Dari 59 peserta tersebut, sebanyak enam orang merupakan perempuan dan 53 orang laki-laki.
Mereka berasal dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI satu orang, Kementerian Lingkungan Hidup RI satu orang, Pemprov NTB 11 orang, Kota Mataram dua orang, Lombok Barat 14 orang, Lombok Utara lima orang, Lombok Tengah dua orang, Lombok Timur enam orang, Sumbawa Barat sembilan orang, Sumbawa empat orang, dan Bima empat orang.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, dinamika global yang cepat, kompleks, dan penuh ketidakpastian menuntut birokrasi meninggalkan pola kerja konvensional.
Digitalisasi, tuntutan pelayanan publik yang cepat, serta persoalan ekonomi dan sosial membutuhkan pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu mengambil keputusan strategis.
Karena itu, para lulusan PKN Tingkat II diharapkan menjadi pemimpin pembaharu yang mampu membuat pemerintahan lebih lincah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan program NTB Good & Smart Governance, salah satu dari 10 program unggulan Pemprov NTB yang diarahkan pada birokrasi bersih, sistem merit, dan transformasi digital.
“Inovasi-inovasi yang saudara gagas selama PKN ini harus mampu menjadi instrumen penggerak program unggulan tersebut,” kata Iqbal.
Baca Juga: Lombok Utara Luncurkan Lima Inovasi Hasil PKN
Ia juga meminta para peserta mendukung program NTB Terampil & Tangkas, termasuk kesiapan tenaga kerja terampil dan PON 2028, serta NTB Inklusif untuk memperkuat perlindungan sosial dan kohesi masyarakat.
Iqbal menegaskan, kelulusan PKN bukan akhir, melainkan awal pelaksanaan tugas. Jangan biarkan inovasi-inovasi yang telah dirancang berhenti di atas kertas.
“Segera implementasikan, evaluasi, dan pastikan inovasi tersebut memberikan dampak nyata bagi perbaikan kualitas pelayanan publik di NTB,” tandasnya.
Sekretaris Utama LAN RI Andi Taufik mengatakan, kelulusan PKN Tingkat II bukan menjadi akhir pelatihan, melainkan awal dari ujian kepemimpinan yang sesungguhnya.
Para alumni dituntut membawa gagasan dan proyek perubahan yang dirancang selama pelatihan menjadi perubahan nyata di instansi masing-masing.
“Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apa yang akan berubah setelah saudara kembali?” kata Andi Taufik.
Menurutnya, peserta akan menghadapi persoalan yang lebih kompleks setelah kembali ke instansi, mulai dari keterbatasan sumber daya, sekat kewenangan, kepentingan yang beragam, resistensi terhadap perubahan, hingga tuntutan masyarakat yang terus meningkat.
Karena itu, kepemimpinan strategis tidak cukup hanya dengan kemampuan melihat ke depan, tetapi juga membutuhkan keberanian menentukan prioritas dan konsistensi mengawal pelaksanaan hingga menghasilkan dampak.
Ia menekankan pentingnya institusionalisasi perubahan agar proyek perubahan tidak bergantung pada satu orang.
Setiap inovasi perlu didukung dasar kebijakan, proses bisnis yang jelas, sumber daya, indikator hasil, tata kelola data, evaluasi, serta regenerasi agar dapat terus berjalan meski terjadi pergantian pejabat.
Nilai proyek perubahan tidak ditentukan oleh seberapa menarik paparannya atau seberapa baik dokumennya.
“Nilainya ditentukan oleh apakah perubahan tersebut tetap berjalan ketika perhatian pimpinan bergeser, anggaran mengalami penyesuaian, tim kerja berubah, bahkan ketika penggagasnya berpindah jabatan,” jelas Andi.
Baca Juga: PKN LAN RI Puji NTB, Siap Jadi Laboratorium Inovasi Pangan Nasional
Ia juga mengingatkan alumni untuk melihat persoalan pembangunan secara lintas sektor. Agenda seperti pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting, kata dia, tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah karena berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, infrastruktur, perlindungan sosial, hingga ketepatan data.
Khusus NTB, ia menilai capaian pembangunan tetap perlu diikuti pemerataan manfaat. Pada Maret 2026, kemiskinan NTB tercatat 11,17 persen atau sekitar 628,50 ribu orang. Sementara ekonomi NTB tumbuh 13,64 persen secara tahunan pada triwulan I 2026.
Karena itu, Andi menitipkan empat agenda kepada alumni, yakni memimpin dengan data tanpa kehilangan empati, membangun kolaborasi lintas sektor, membedakan persoalan teknis dan tantangan adaptif, serta menjaga integritas dan orientasi hasil.
“Jangan ukur keberhasilan hanya dari jumlah rapat, serapan anggaran, aplikasi yang diluncurkan, atau dokumen yang dihasilkan. Ukurlah dari perubahan yang terjadi,” tegasnya.
Ia meminta alumni kembali ke instansi masing-masing sebagai penggerak perubahan, menjaga jejaring, dan memastikan setiap gagasan berkembang menjadi kebijakan, tindakan, serta manfaat bagi masyarakat.
Editor : Kimda FaridaSumber : Liputan