LombokPost-Pemprov NTB memastikan prestasi qori dan qoriah yang menang, di Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-31 Tingkat Nasional Jawa Tengah, mendapat penghargaan yang setara dengan capaian atlet maupun prestasi di bidang lainnya.
“Artinya ini tidak lagi hanya atlet yang mendapat apresiasi dan bonus,” tegas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi, terhadap anak-anak muda NTB yang berprestasi di bidang kajian Alquran dan MTQ.
Baca Juga: Provinsi NTB Peringkat 9 MTQ Nasional, Gubernur Apresiasi Perjuangan Kafilah NTB
Pada MTQ tahun ini, NTB berhasil masuk 10 besar, dengan menempati posisi ke-sembilan dengan nilai 34. Gubernur mengatakan, capaian tersebut tidak hanya penting dari sisi prestasi, tetapi juga dapat menjadi modal untuk membangun kepercayaan diri masyarakat NTB.
Menurutnya, setiap prestasi perlu diangkat sebagai syiar untuk menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa anak-anak dan pelatih NTB memiliki kapasitas yang luar biasa dan mampu bersaing.
“Semua anak-anak muda NTB yang mendapatkan prestasi-prestasi di berbagai bidang akan kita berikan penghormatan dan penghargaan yang sama. Khususnya di qori dan qoriah ini,” jelas Iqbal.
Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, bonus tersebut perlu disiapkan setelah kafilah NTB menyelesaikan kompetisi dan berhasil menempati posisi sembilan besar tingkat nasional. “Kita harus beri hadiah,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, kebutuhan anggaran untuk bonus tersebut mencapai Rp 600 juta lebih. Penerima tersebut berasal dari peraih juara serta kategori harapan. Bonus tersebut juga belum mencakup pelatih.
Baca Juga: MTQ Dukung Pembangunan SDM di Desa Jenggala
Diakui Nelly, kebutuhan bonus itu menjadi tambahan yang harus dicarikan ruang anggarannya oleh Pemprov NTB, karena pembahasan APBD Perubahan 2026 telah dikunci, dan masuk dalam proses reviu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Karena menurutnya, opsi pembayaran pada 2027 dinilai terlalu jauh karena prestasi tersebut baru saja diraih oleh Kafilah NTB di September ini.
Mengenai solusinya, Nelly akan membahasnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB. “Ya nanti kami rapatin untuk cari solusi,” tandasnya.
Di sisi lain, Nelly menyebut masih menunggu hasil reviu Inspektorat terhadap sejumlah alokasi anggaran yang sebelumnya dibahas dalam pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasil review tersebut akan menjadi salah satu bahan dalam mencari ruang anggaran untuk kebutuhan bonus kafilah.
Editor : Rury Anjas AnditaSumber : Liputan