LombokPost-Pembangunan fasilitas Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi oleh PT Berdikari (Persero) di Sumbawa dan Bima, masih menunggu penyelesaian perubahan status lahan menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
“Sekarang prosesnya sedang penyelesaian peralihan status lahan,” terang Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB Muhamad Riadi.
Nantinya, setelah HPL diterbitkan, Bupati Sumbawa dan Bupati Bima akan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Berdikari.
Dengan status tersebut, memungkinkan Berdikari mengajukan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pembangunan kandang. “Nanti itu bisa menjadi asetnya Berdikari,” ujarnya.
Menurut Riadi, perubahan status lahan diperlukan karena HGB tidak dapat diterbitkan, di atas lahan dengan status hak pakai. Sambil menunggu HPL, konsultan Berdikari telah melakukan proses desain kandang yang akan dibangun.
“Kalau yang terakhir kami visit ke lapangan, konsultan ini sedang mendesain kandang yang dibangun. Mudah-mudahan segera keluar HPL,” ujarnya.
Baca Juga: Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Sumbawa-Bima, Targetkan Produksi 6 Juta DOC Per Tahun
Riadi memastikan perubahan status lahan tersebut, tidak menjadi persoalan terhadap kepemilikan aset dalam kerja sama.
Ketentuan mengenai lahan milik pemerintah daerah, dan bangunan yang menjadi aset Berdikari akan dituangkan dalam PKS. “Nggak ada soal, ini kan diatur di PKS itu,” kata Riadi.
Pembagian manfaat kerja sama juga akan didasarkan, pada proses appraisal. Kedua pemerintah kabupaten bisa melakukan penilaian terhadap nilai aset yang digunakan dalam kerja sama tersebut.
Hasil penilaian kemudian dibandingkan dengan appraisal dari Berdikari, sebelum dituangkan dalam PKS.
“Karena ada appraisal dari pemerintah kabupaten, juga akan diuji sama appraisal-nya Berdikari. Kalau sama hasilnya, baru dia dituangkan di dalam PKS,” jelasnya.
Untuk fasilitas yang dibangun, Riadi menyebut konsepnya sama untuk dua lokasi. Baik di Sumbawa maupun Bima akan dibangun fasilitas Parent Stock (PS) dan hatchery.
Di Sumbawa, kapasitas Parent Stock direncanakan sekitar 40 ribu. Fasilitas tersebut diarahkan untuk menyuplai kebutuhan peternak di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.
Sementara di Bima kapasitasnya sekitar 60 ribu untuk memenuhi kebutuhan peternak di Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Keberadaan fasilitas di dua lokasi tersebut juga mempertimbangkan biaya mobilisasi.
Baca Juga: Unram Terapkan Mesin Produksi untuk Tingkatkan Produktivitas UMKM Ayam Bakar Inaq Beleq
Dengan pusat produksi yang lebih dekat dengan wilayah penerima, biaya distribusi dapat ditekan sehingga harga yang diterima peternak di masing-masing wilayah dapat lebih setara.
“Kalau dia bangun keseluruhannya di Sumbawa, biaya mobilisasinya ke Bima, Dompu dan Kota Bima itu kan ada tambahan. Sehingga harga yang diterima peternak di sana pasti lebih tinggi,” bebernya.
Selain memenuhi kebutuhan NTB, fasilitas tersebut ke depan direncanakan dapat menyuplai kebutuhan wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengembangan HAT di Pulau Sumbawa merupakan bagian dari dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN).
Terkait waktu penyelesaian perubahan status lahan, Riadi mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kementerian Pertanian (Kementan) turut memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN agar proses tersebut dapat dipercepat. Kendati didorong untuk segera selesai, proses administrasi tetap harus dilalui sesuai ketentuan. “Tetap dilalui proses administrasi yang semestinya,” tegas mantan kepala Biro Umum Setda NTB tersebut.
Baca Juga: Sumbawa dan Bima Pacu Realisasi Proyek Strategis Hilirisasi Ayam Terintegrasi
Untuk pembangunan fisik, Berdikari menargetkan konstruksi sudah dimulai pada akhir 2026. Riadi menyebut pembangunan dapat dimulai pada November atau Desember, dengan target konstruksi tetap berjalan sebelum tahun 2026 berakhir.
“Entah bulan November, entah bulan Desember. Yang penting targetnya konstruksi di akhir 2026 ini,” tandasnya.
Editor : Rury Anjas AnditaSumber : Liputan