LombokPost-Pemprov NTB tetap optimistis pemerintah pusat memberikan dukungan untuk kesiapan venue PON 2028.
Namun faktanya, anggaran Rp 400 miliar untuk keperluan rehabilitasi GOR 17 Desember (Turida), tidak tercantum dalam APBN 2027 yang tengah dibahas di DPR RI.
“Kami tetap optimis dukungan pusat untuk kesiapan venue PON 2028 pasti akan tetap maksimal,” kata Jubir Pemprov NTB Ahsanul Khalik, Kamis (1/10).
Pernyataan tersebut disampaikan merespons informasi, dari Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi terkait perkembangan anggaran rehabilitasi GOR Turida.
Perubahan usulan dalam setiap tahapan pembahasan anggaran, tidak serta-merta berarti dukungan pemerintah pusat terhadap kebutuhan penyelenggaraan PON di NTB dihentikan.
Baca Juga: Pusat Hapus Anggaran Revitalisasi GOR 17 Desember, Persiapan PON 2028 di NTB Terancam Terhambat
Menurut Khalik, informasi tersebut diterima Pemprov NTB sebagai perhatian sekaligus pengingat agar seluruh pihak mempercepat persiapan PON 2028. Terutama dalam memastikan kebutuhan venue dipetakan secara cermat.
Ia mengatakan, Pemprov NTB memahami setiap program pemerintah pusat, memiliki tahapan, mekanisme, prioritas, serta persyaratan yang harus dipenuhi.
Karena itu, perubahan suatu usulan pada setiap tahapan pembahasan anggaran tidak bisa langsung dimaknai sebagai berhentinya dukungan pemerintah pusat.
Khusus GOR Turida, kata Khalik proses penyiapannya telah menjadi perhatian pemerintah pusat. Pada 22 Juli lalu, rombongan Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), telah melakukan kunjungan ke sana.
Dalam peninjauan itu, rehabilitasi GOR Turida diarahkan dilakukan secara bertahap. Perbaikan lintasan atletik dan penataan tribun disebut menjadi bagian yang akan diproses agar memenuhi standar PON.
“Kementerian PU mengatakan sudah akan menyiapkan DED-nya sebagai dasar perencanaan penanganan dan penghitungan kebutuhan anggaran,” jelas kepala Diskominfotik NTB tersebut.
Ia memandang, perkembangan ini perlu ditempatkan dalam konteks kebijakan anggaran pemerintah pusat secara keseluruhan. Komisi V DPR RI pada 24 September, telah menyetujui pagu anggaran Kementerian PU untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp 114,59 triliun.
Baca Juga: Ratusan Kenshi Unjuk Gigi di Kejurprov Kempo NTB, Siap Lestarikan Tradisi Emas PON
Dari pagu tersebut, terdapat Rp 32,57 triliun untuk prasarana strategis yang mencakup berbagai sektor, termasuk pembangunan dan rehabilitasi prasarana olahraga.
“Ini kita belum berani mengatakan seberapa besar dari anggaran Rp 32,57 triliun untuk prasarana strategis, yang di dalamnya ada disebutkan termasuk pembangunan dan rehabilitasi prasarana olahraga,” terangnya.
Penetapan setiap kegiatan, lanjutnya akan bergantung pada prioritas, kesiapan teknis, kelengkapan dokumen, serta berbagai persyaratan lainnya.
Karena itu, Pemprov NTB tidak ingin mendahului proses maupun keputusan final pemerintah pusat mengenai bentuk dan besaran dukungan untuk masing-masing venue PON.
“Yang lebih penting sekarang, bagaimana memastikan bahwa kebutuhan yang memang diperlukan untuk penyelenggaraan PON dapat kita komunikasikan dengan baik,” ujarnya.
Pemprov NTB tetap melakukan persiapan teknis, sekaligus mencari solusi pembiayaan sesuai mekanisme yang berlaku. Persiapan tersebut juga akan dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota, sesuai kewenangan masing-masing.
“Tidak ada yang PHP. Saya sudah katakan kan itu ada anggaran. Ada anggaran yang sudah ada di Kementerian PU itu,” tegasnya lagi.
Menurut dia, masih terbuka ruang bagi Pemprov NTB untuk mengomunikasikan kebutuhan GOR Turida kepada pemerintah pusat. “Insya Allah nanti juga akan terus dengan perangkat daerah terkait berbicara dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Baca Juga: Porprov NTB Cabang Judo Dimulai, GOR Poltekpar Bersiap Jadi Venue PON 2028
Khalik menambahkan, dinamika anggaran tersebut justru membutuhkan komunikasi yang lebih intensif, antara Pemprov NTB dan pemerintah pusat.
Perencanaan juga harus semakin matang dan seluruh pihak diminta mempercepat tanggung jawab masing-masing.
“Karena PON ini bukan tanggung jawab Pemprov NTB, NTT yang ditambah dengan Jakarta saja. Tetapi juga tanggung jawab pemerintah pusat,” katanya.
Sementara terkait isu dinamika Musda KONI NTB, khususnya pencalonan Mori Hanafi sebagai calon ketua yang dikaitkan dengan dukungan pemerintah pusat terhadap persiapan PON NTB, Khalik mengatakan hal tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan perorangan.
Khalik meyakini sikap pemerintah pusat tidak terpengaruh hal itu. Justru setiap dinamika yang terjadi, harus disikapi dengan memperkuat kebersamaan
Khalik juga berharap seluruh pihak mengedepankan kepentingan bersama, agar penyelenggaraan PON 2028 di NTB dapat berjalan sukses.
“Saya yakin tidak ada kepentingan pribadi. Yang adalah kepentingan bersama bagaimana PON ini lebih sukses,” tandasnya.
Baca Juga: Pemprov NTB Usulkan Rp 355 Miliar untuk Penataan Venue PON 2028
Saat kunjungan kerja di Mataram sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan kebutuhan untuk merevitalisasi total GOR Turida diperkirakan mencapai Rp 700 miliar.
Namun, dengan waktu persiapan PON 2028 yang terbatas, renovasi sementara menjadi salah satu opsi yang dibahas sebelum revitalisasi dilakukan secara penuh.
Editor : Kimda FaridaSumber : Liputan