LombokPost – Istri Gubernur NTB Sinta M. Iqbal resmi dipercaya memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTB periode 2026-2031.
Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) XII PMI NTB yang digelar di Lombok Astoria Mataram, Sabtu (3/10).
“Ini bukan tentang jabatan. PMI ini adalah tentang pengabdian, bukan tentang siapa yang paling depan, tetapi dengan siapa kita bersedia hadir ketika sesama kita membutuhkan,” kata Sinta usai terpilih.
Sinta mengaku memiliki kedekatan dengan dunia kepalangmerahan sejak masih duduk di bangku sekolah. Saat itu, ia aktif mengikuti kegiatan Palang Merah Remaja (PMR).
Pengalaman tersebut menjadi salah satu fondasi yang membuatnya memahami bahwa menjadi relawan membutuhkan kesiapan memberikan waktu dan tenaga.
Menurutnya, medan pengabdian PMI bukanlah tempat yang selalu menawarkan kenyamanan. Justru, relawan kerap hadir dalam situasi sulit, termasuk ketika terjadi bencana maupun saat masyarakat menghadapi kedukaan.
“PMI tidak hadir di acara hura-hura atau party. Biasanya PMI itu akan hadir di saat ada masalah, kedukaan, air mata, dan kebutuhan yang menuntut gerak cepat, di mana kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi,” ujarnya.
Sinta menyadari dirinya masih tergolong baru secara administratif dalam kepengurusan PMI.
Karena itu, ia meminta dukungan serta bimbingan dari para senior dan Pengurus Pusat PMI dalam menjalankan amanah tersebut.
Baca Juga: Kesal Dipecat, Eks Pegawai Konter HP di Mataram Gondol iPhone
Di sisi lain, ia berkomitmen memperluas jangkauan pelayanan PMI. Tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh masyarakat di pelosok NTB.
Pada tahap awal kepemimpinannya, pembenahan Unit Donor Darah (UDD) dan manajemen stok darah menjadi salah satu prioritas.
Sinta juga akan memetakan berbagai persoalan kemanusiaan di Pulau Lombok dan Sumbawa. Pemetaan tersebut dinilai penting agar program dan intervensi PMI benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita akan memetakan persoalan kemanusiaan di Lombok dan Sumbawa. Dari sana kita bisa melihat intervensi apa yang paling tepat,” katanya.
Sinta juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan Pemprov NTB. Menurutnya, kolaborasi antara PMI dan pemerintah daerah harus terus dilanjutkan agar pelayanan kemanusiaan semakin optimal.
“PMI dan Pemprov itu harus berjalan seperti rel kereta; harus sama-sama, satu jalan, dan arahnya sama. Insyaallah kita bisa bekerja sama melanjutkan kolaborasi yang sudah terjalin sebelumnya,” paparnya.
Sementara Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PMI Sudirman Said menjelaskan saat ini, PMI sangat diminati oleh masyarakat. Banyak yang ingin bergabung dengan PMI di masing-masing kabupaten kota, hingga provinsi.
"Maka sangat penting menjaga kredibilitas PMI karena kunci dari PMI ini adalah kepercayaan publik," paparnya.
Baca Juga: MA Tolak PK Pemkab Lobar, Lahan Eks SMPN 2 Gunungsari Kini Dikuasai Gus Ari
Dia menyebut belakangan banyak persoalan yang muncul di PMI kaitannya dengan dana hibah maupun pengelolaan UDD. Sehingga PMI memiliki tim komite etik yang bertugas menyelesaikan persoalan seperti ini.
Sudirman Said juga mengingatkan tiga hal yang wajib dimiliki para anggota PMI. Mulai dari jiwa sosial hingga keluangan waktu.
"Yang pertama, seorang anggota PMI harus memiliki jiwa sosial atau kecenderunga membantu sesama sebagai pengabdian. Kedua amanah atau berintegritas, dan ketiga memiliki keluangan waktu. Tiga hal ini tak bisa dipisahkan," paparnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post