LombokPost-Pemprov NTB mengungkap alasan sejumlah proyek yang sudah direncanakan dalam APBD murni 2026 tidak dilanjutkan dalam APBD perubahan. “Tidak berlanjutnya sejumlah program itu dipengaruhi berbagai pertimbangan,” kata Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, Senin (5/10).
Mulai dari keterbatasan fiskal, waktu pelaksanaan yang terbatas, hingga adanya program yang masih terbentur regulasi. Seperti rencana optimalisasi landfill tahap III Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok yang batal dilaksanakan tahun ini.
Proyek tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 23 miliar untuk seluruh paket optimalisasi. Namun, pembiayaan proyek tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov NTB.
Baca Juga: Gubernur Miq Iqbal: Pembangunan NTB Berkeadilan, Lombok dan Sumbawa Tumbuh Bersama
Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat juga harus ikut mengalokasikan anggaran. Pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab tiga pemerintah daerah.
Hal lain, meski anggaran tersedia dalam APBD perubahan, waktu yang tersisa dinilai tidak memungkinkan. Selain itu, terdapat program pembangunan yang sudah direncanakan dalam APBD murni, tetapi belum bisa dieksekusi karena proses appraisal belum dilakukan.
Di APBD perubahan, Pemprov NTB kemudian mengalokasikan anggaran untuk appraisal tersebut, pelaksanaan programnya baru diarahkan di 2027.
Namun, Pemprov NTB kembali mempertimbangkan kelanjutannya, setelah munculnya Permendagri terbaru yang mengatur larangan pemberian hibah kepada instansi vertikal, kendati anggarannya sudah dialokasikan. “Jadi ya dipertimbangkan lagi,” kata dia,
Di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), keterbatasan fiskal juga membuat sejumlah program utama dan unggulan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Misal, persiapan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB yang harus dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: Pemprov NTB Tanggapi Soal Rp 400 Miliar Rehabilitasi GOR Turida untuk PON Tak Masuk APBN 2027
Pembangunan venue tersebut memang sudah mulai disiapkan, tetapi belum seluruh kebutuhan dapat dipenuhi. Kondisi serupa terjadi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, ada Village Breeding Center (VBC) di Lombok Timur, untuk meningkatkan mutu genetik, produktivitas, dan populasi sapi potong secara berkelanjutan melalui sistem pembibitan yang terintegrasi. “Dari sekian yang mereka usulkan, mungkin tidak semua bisa kami penuhi,” jelas Nelly.
Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB mengusulkan program hilirisasi garam dan sejumlah program lainnya. Tapi dukungan anggaran yang diberikan, juga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan. Belum lagi di OPD lainnya.
Meski demikian, Pemprov NTB tetap berupaya agar keterbatasan anggaran tidak menghentikan seluruh program pembangunan.
“Dengan anggaran yang sedikit, kami sangat berharap fiskal yang sedikit ini juga tetap bisa melaksanakan program pembangunan yang ada di NTB,” jelas mantan Plt kepala Dinas Perkim NTB tersebut.
Editor : Rury Anjas AnditaSumber : Liputan