LombokPost-Belasan negara sahabat sudah menjajaki potensi kerja sama dengan Pemprov NTB. Namun, kunjungan diplomatik tersebut belum banyak berujung pada kerja sama konkret.
Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Jamaluddin Malady mengatakan, kunjungan duta besar (dubes) tidak sekaligus menghasilkan kerja sama.
“Setiap agenda harus melalui tahap penjajakan, untuk menentukan sektor yang memungkinkan dikembangkan bersama,” terangnya, Senin (5/10).
Setelah penjajakan, pembahasan dilanjutkan bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi NTB. Tahapan tersebut diperlukan agar kerja sama yang dibangun memiliki sektor dan bentuk yang jelas.
Baca Juga: Dubes Rumania Lirik Produk UMKM di Bale KITA, Peluang Perluasan Jaringan Pemasaran
Dalam beberapa bulan terakhir, setidaknya ada 13 negara dan perwakilan diplomatik yang datang atau melakukan penjajakan dengan NTB.
Dari Eropa, terdapat Duta Besar Rumania H.E. Dan Adrian Bălănescu, Duta Besar Bulgaria H.E. Tanya Dimitrova, serta Kepala Misi Diplomatik Albania Nikson Ballco.
Dari kawasan Asia, kunjungan dilakukan Duta Besar Kazakhstan H.E. Serzhan Abdykarimov dan Duta Besar Azerbaijan H.E. Ramil Rzayev. Sementara dari Timur Tengah, terdapat Duta Besar Oman H.E. Mohamed Ahmed Salim Al-Shanfari, Duta Besar Qatar H.E. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, Duta Besar Palestina H.E. Zuhair Saleh Muhammad Al-Shun, serta Duta Besar Suriah H.E. Abdulmonem Annan.
Penjajakan juga datang dari Afrika melalui Duta Besar Tunisia H.E. Mohamed Trabelsi dan Duta Besar Maroko H.E. Redouane Houssaini. Selain itu, Duta Besar Saint Lucia H.E. Menissa Rambally mewakili kawasan Karibia. NTB juga menerima Kuasa Usaha Bosnia dan Herzegovina Momcilo Vukovic.
“Dari ini, Kazakhstan dan Rumani sudah masuk ke pembahasan lebih lanjut,” ujar mantan kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB tersebut.
Baca Juga: Dubes Tunisia Jajaki Investasi, Gubernur Miq Iqbal Siapkan NTB Capital
Kerja sama dengan Rumania, diarahkan pada sektor peternakan, terutama ternak kuda dan sapi beserta industri turunannya.
Kazakhstan dinilai memiliki pengalaman dalam pengembangan industri berbahan susu sapi dan susu kuda, dan pengembangan industri pengolahan di bawahnya. “Besar industri itu di sana,” ujarnya.
Sedangkan Rumania, saat ini sedang mengurus pendirian kantor kehormatan di Lombok. Prosesnya telah berlangsung selama beberapa bulan dan disebut sudah melalui pengurusan dengan pihak terkait.
Jamaluddin mengatakan, kantor kehormatan tersebut ditargetkan diluncurkan, bertepatan dengan HUT NTB 17 Desember mendatang.
Kehadiran kantor tersebut diharapkan menjadi salah satu pintu untuk memperkuat hubungan NTB dengan Rumania, termasuk membuka peluang kerja sama sister province.
Penjajakan dengan Rumania juga telah dilakukan melalui kunjungan ke sejumlah destinasi di NTB. Perwakilan negara tersebut sempat melihat Gili Trawangan dan Gili Air untuk melihat langsung potensi pariwisata.
Baca Juga: NTB Perluas Jejak Diplomasi dan Investasi Dalam Pertemuan Dengan Tiga Dubes Negara Sahabat
Selain pariwisata dan energi, Rumania juga disebut tertarik dengan komoditas tembakau NTB untuk kebutuhan industri cerutu.
“Mereka butuh untuk buat cerutu, dan lainnya. Karena tembakau kita terkenal, seperti Virginia,” ujarnya.
Di luar Rumania dan Kazakhstan, proses komunikasi dengan negara lain tetap berjalan. Qatar dan Tunisia termasuk yang masih ditindaklanjuti.
Kendati demikian, kecepatan proses sangat bergantung pada pihak yang menawarkan kerja sama dan tahapan yang harus mereka lalui.
Menurutnya, Pemprov NTB pada prinsipnya siap merespons ketika proses dari negara atau pihak mitra sudah bergerak. Sebab, posisi NTB dalam berbagai penjajakan tersebut, lebih banyak sebagai pihak yang menerima tawaran kerja sama.
“Kalau dia cepat, kita juga cepat. Otomatis kita sebagai yang menerima. Kan mereka yang menawarkan, bukan kita,” tegas Jamal.
Bagaimana pun proses kerja sama luar negeri, berbeda dengan di dalam negeri. “Kalau dengan negara lain memang butuh proses lebih panjang,” tambahnya.
Pemprov NTB tidak bisa langsung mengambil keputusan karena sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat harus dilibatkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Termasuk aspek keamanan diperhatikan sehingga lembaga seperti Badan Intelejen Negara (BIN) dilibatkan. “Tidak langsung simsalabim, gitu loh. Jadi banyak yang terlibat,” tandasnya.
Kedatangan sejumlah tokoh internasional ke NTB, dinilai harus diikuti dengan langkah konkret agar tidak berhenti pada agenda penyambutan.
“Pemerintah daerah didorong lebih agresif menggali peluang kerja sama,” terang Dosen dan pengamat sosial politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Ihsan Hamid.
Editor : Kimda FaridaSumber : Liputan