LombokPost-Alokasi 8.000 ton jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk NTB, terancam dialihkan ke provinsi lain. Itu karena hingga kini terdapat 800 ton masih tersisa dan belum ditebus peternak. “Ini jadi atensi serius kami,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB Muhamad Riadi, Selasa (6/10).
Menurut Riadi, belum terserapnya 800 ton jagung itu, bukan berarti peternak NTB tidak membutuhkan jagung. Penebusan dilakukan bertahap, karena kemampuan keuangan peternak maupun asosiasi masih terbatas.
Peternak harus menyesuaikan penebusan dengan kemampuan modal. Setelah memperoleh jagung, mereka membeli pakan, menjual telur, kemudian kembali melakukan penebusan pada tahap berikutnya. “Peternak kita kapasitas kemampuannya terbatas, jadi bertahap,” ujarnya.
Baca Juga: BULOG Kejar Penyaluran SPHP Jagung, Pemerintah Tambah 150 Ribu Ton hingga Desember
Ia yakin, 800 ton tersebut dapat terserap Oktober ini. Sehingga Pemprov NTB akan berupaya keras mempertahankan, karena 8.000 ton jagung ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peternak pada Oktober, November, dan Desember 2026, serta Januari dan Februari 2027.
Riadi menegaskan, kebutuhan jagung peternak unggas Bumi Gora cukup besar. Berdasarkan data Agustus, populasi ayam layer di NTB mencapai 3.000.000 ekor.
Dengan populasi tersebut, kebutuhan jagung peternak secara keseluruhan, mencapai lebih dari 5.000 ton per bulan. “Kalau semuanya serempak diserap sama peternak kita di asosiasi, satu bulan saja selesai 8.000 ton itu. Cuma kemampuan keuangan peternak kita terbatas,” katanya.
Karena itu, Pempov NTB meminta agar sisa 800 ton yang belum ditebus tidak dijadikan dasar, untuk menyimpulkan bahwa kebutuhan jagung di NTB rendah. “Memang ada yang belum ditebus, tapi jangan dialihkan ke provinsi lain karena sangat dibutuhkan sama masyarakat kita,” tegas Riadi.
Untuk mempercepat penyerapan sisa 800 ton, Disnakeswan NTB telah bersurat kepada dinas peternakan kabupaten/kota agar segera mendorong peternak melakukan penebusan. Selain itu, Pemprov NTB juga berupaya memperluas akses peternak terhadap jagung SPHP.
Baca Juga: Dilema Jagung di Lereng Gunung Bima Dompu, Dachlan Leo Dorong Solusi Wisata Diversifikasi Ekonomiy
Sebab, dari sekitar 3.000.000 populasi ayam layer, sekitar 2.000.000 ekor berada pada peternak yang sudah tergabung dalam kelompok, asosiasi, atau koperasi. Sementara sekitar 1.000.000 populasi lainnya, berada di peternak mandiri yang belum tergabung, dalam kelompok maupun asosiasi.
Mengacu ketentuan, peternak mandiri tidak bisa mengakses jagung SPHP karena penyalurannya dipersyaratkan melalui koperasi, kelompok, atau asosiasi. Penyaluran juga menggunakan sistem geo tagging sehingga lokasi penerima, kandang, dan jumlah ayam dapat diketahui oleh Bapanas dan Bulog.
Untuk membuka akses bagi peternak mandiri, belum lama ini Disnakeswan NTB berkoordinasi dengan Perhimpunan Peternak Unggas Rakyat (PETARUNG) NTB. Ada 40 peternak mandiri disebut mendaftar untuk bergabung, sementara jumlah populasi ayam mereka masih dalam pendataan. “Sedang kita lengkapi datanya,” kata mantan plt kepala Distanbun NTB tersebut.
Baca Juga: Bulog NTB Kembalikan Potongan Pajak 1,5 Persen ke Petani Jagung
Situasi ini direncanakan untuk dipaparkan Riadi, di hadapan Bapanas sebagai upaya mempertahankan 8.000 ton jagung tersebut untuk NTB, dan berharap mendapatan respons positif.
“Rabu ini Insya Allah, saya mau antar sekalian surat pak gubernur ke Bapanas, sekaligus saya jelaskan bagaimana situasi penyerapan sekarang ini,” tandasnya.
Editor : Jelo JSumber : Liputan