LombokPost-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB mengajukan anggaran sebesar Rp 1,6 miliar dalam APBD Perubahan 2026, untuk memulai rehabilitasi venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
“Permintaan kami segitu, tetapi angka pasti yang disetujui masih menunggu,” terang Kepala Dikpora NTB Syamsul Hadi, Jumat (9/10).
Nilai tersebut masih tercatat dalam perencanaan, dan belum bisa dipastikan sepenuhnya, karena masih berpeluang mengalami perubahan sebelum ditetapkan.
“Biasanya fluktuatif, bisa saja terjadi perubahan. Kita tidak bisa mengatakan itu 100 persen, kecuali kalau sudah ditetapkan dan uangnya tinggal kita eksekusi,” jelasnya.
Baca Juga: Iqbal Tepis Keterangan Mori Terkait Anggaran Perbaikan GOR Turida yang Dinolkan
Namun, lokasi venue yang akan dikerjakan masih menunggu hasil pemetaan tim dan penetapan paket pekerjaan. “Uangnya memang belum ada, tetapi sudah kita rencanakan,” imbuhnya.
Syamsul menjelaskan, tim telah turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi venue yang akan direhabilitasi. Tetapi, hingga kini dia belum menerima hasil pemeriksaan tersebut sebagai dasar menentukan lokasi yang akan dikerjakan.
Dari sekitar 31 venue cabang olahraga (cabor) yang ada, diperkirakan sekitar 50 persen sudah dalam kondisi siap. Karena itu, penentuan venue yang akan direhabilitasi perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan serta kemampuan penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang tersedia.
“Kita mempertimbangkan mana yang kira-kira bisa dikerjakan dalam kurun waktu tiga bulan ini di masa APDB Perubahan 2026 ini, berapa paket, yang mana saja,” ujarnya.
Pekerjaan rehabilitasi tidak dilakukan sekaligus dalam satu paket, artinya dibagi menjadi beberapa paket sesuai kebutuhan masing-masing venue.
Baca Juga: Persiapan PON 2028 Makin Panas, KONI NTB Patok Tenggat Mutasi Atlet Agustus Ini
Pembagiannya akan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil koordinasi dan pemeriksaan lapangan.
Dalam proses tersebut, Dikpora NTB berkoordinasi dengan tim yang juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB. Koordinasi juga dilakukan bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Termasuk kemungkinan rehabilitasi GOR Turida, Syamsul belum bisa memastikan. Koordinasi dengan tim terkait tersebut diperlukan untuk menentukan venue mana yang bisa diselesaikan dalam waktu relatif pendek.
Begitu juga dengan bobot pekerjaan fisik yang akan dikerjakan, Syamsul menyebut tingkat penanganan akan bergantung pada kondisi setiap venue. Meski begitu, pihaknya mengupayakan pekerjaan yang dipilih dapat dituntaskan sesuai waktu yang tersedia.
Harapannya, APBD Perubahan 2026 segera diketok, Dikpora ingin memastikan anggaran dapat segera dieksekusi begitu tersedia. Dengan begitu, waktu pelaksanaan tidak terbuang untuk menunggu proses lanjutan setelah perencanaan dan anggaran ditetapkan. “Begitu uangnya bisa digunakan, kita langsung eksekusi,” tandasnya.
Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menyatakan optimisme terhadap dukungan pemerintah pusat dalam mempersiapkan venue PON 2028.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah GOR Turida yang penanganannya telah dibahas, saat kunjungan Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 22 Juli lalu.
Baca Juga: Persiapan PON 2028, ICF NTB Desak Pembenahan Meninting Bike Park
Dalam peninjauan tersebut, rehabilitasi GOR Turida diarahkan dilakukan secara bertahap. Perbaikan lintasan atletik dan penataan tribun menjadi bagian yang akan diproses agar memenuhi standar penyelenggaraan PON.
“Kementerian PU mengatakan sudah akan menyiapkan DED-nya sebagai dasar perencanaan penanganan dan penghitungan kebutuhan anggaran,” jelas Khalik.
Editor : Jelo JSumber : Liputan