LombokPost - Pemprov NTB mengoptimalkan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan hingga November. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menekan biaya operasional kendaraan tangki air, agar anggaran yang tersedia bisa dialihkan untuk menambah pasokan air bersih.
“Peta sebaran air dan distribusi air harus sinkron biar tidak buang-buang solar atau bensin,” jelas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Selasa (13/10).
Iqbal memang menyoroti efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional kendaraan tangki air milik pemprov, pemkab/pemkot, dan BAZNAS. Ia bahkan menghubungi pihak Pertamina secara langsung untuk meminta dukungan pengalihan BBM kendaraan tersebut dari Dex ke solar subsidi.
Baca Juga: Mina Tenun Sukarara, Cara Unik Pertamina Ubah Gerakan Menenun Jadi Energi Listrik dan Air Bersih
Langkah itu diharapkan dapat menghemat biaya operasional, sehingga anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak pembelian pasokan air bersih bagi masyarakat.
Selain itu, Iqbal telah memerintahkan BPBD NTB segera menerbitkan surat edaran (SE) kepada pemerintah kabupaten/kota agar mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November 2026.
Percepatan distribusi diperlukan karena Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) baru bisa dilakukan pada November mendatang. Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat harus dipercepat.
“Sambil kita menyiapkan langkah antisipasi karhutla (kebakaran hutan dan lahan, Red) serta membersihkan saluran air sebelum hujan turun,” tandasnya.
Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin menjelaskan, peningkatan status siaga menjadi darurat kekeringan dan karhutla disepakati dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Dari per 7 Oktober ini, empat kabupaten/kota di NTB telah menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan, sedangkan empat kabupaten telah menetapkan status Tanggap Darurat Kekeringan. “Sedangkan Provinsi NTB berstatus Siaga Darurat Kekeringan dan segera tetapkan Tanggap Darurat,” jelasnya.
Baca Juga: Abdul Hadi Dorong Percepatan IPA Cerorong, Penuhi Kebutuhan Air Bersih 20 Ribu KK di Loteng
Di Pulau Lombok, Lombok Timur menjadi daerah terdampak populasi terbesar dengan 32.728 KK atau 90.272 jiwa di delapan kecamatan, berstatus Siaga Darurat dan penyaluran 85.000 liter air.
Lombok Tengah dengan status siaga darurat, mencatat 11.232 KK atau 33.695 jiwa terdampak di sembilan kecamatan dengan distribusi 555.000 liter air. Kekeringan di Lombok Utara berstatus siaga darurat, berdampak pada 9.078 KK atau 29.003 jiwa, di lima kecamatan dan penyaluran 495.000 liter air.
Sedangkan Lombok Barat menetapkan Tanggap Darurat karena 8.451 KK atau 25.322 jiwa, di enam kecamatan terdampak kekeringan, dengan penyaluran 151.650 liter air.
Di Pulau Sumbawa, kekeringan Sumbawa meluas di 13 kecamatan dengan status Tanggap Darurat, berdampak pada 10.703 KK atau 42.728 jiwa dan bantuan 640.000 liter air.
Sumbawa Barat mencatat distribusi air tertinggi sebanyak 1.350.000 liter untuk 4.296 KK atau 14.770 jiwa di empat kecamatan, dengan status Tanggap Darurat. Bima telah menetapkan status Tanggap Darurat, karena kekeringan berdampak pada 9.222 KK atau 28.894 jiwa di 14 kecamatan dengan penyaluran 795.000 liter air.
Sementara siaga darurat kekeringan di Dompu berdampak pada 2.235 KK atau 8.940 jiwa di empat kecamatan, dengan 505.000 liter air telah disalurkan. “Untuk Kota Bima mencatat 2.866 KK atau 9.453 jiwa terdampak di lima kecamatan mengalami kekeringan,” jelasnya.
Baca Juga: Dandim 1615/Lotim Salurkan 15 Tangki Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Jerowaru
BPBD NTB juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta mengajukan rencana pelaksanaan TMC, untuk mendukung penanganan kekeringan.
Sebagai dukungan awal, BPBD NTB menyiapkan anggaran logistik sebesar Rp 500 juta dan anggaran operasional Rp 500 juta.
“Penanganan akan diprioritaskan di kawasan Bima yang menjadi fokus dukungan awal ini,” pungkasnya.
Editor : Prihadi ZoldicSumber : Liputan