LombokPost--Upaya memperkuat pembangunan daerah yang responsif gender terus dilakukan Pemerintah Kota Bima.
Terbaru, Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Bima tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Tahun 2027–2031 dibahas melalui harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB).
Harmonisasi Raperwali RAD PUG Kota Bima tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum NTB, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan dibuka Kepala Kanwil Kemenkum NTB Risman Somantri secara daring melalui Zoom. Dalam kesempatan itu, Risman menegaskan pentingnya harmonisasi dalam memastikan setiap rancangan regulasi daerah memiliki substansi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Risman, harmonisasi menjadi salah satu tahapan penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.
“Harmonisasi merupakan tahapan penting untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Risman.
Ia juga mengapresiasi kehadiran Pemerintah Kota Bima beserta perangkat daerah dalam proses pembahasan tersebut.
Baca Juga: Tutup MTQ ke-32 Gerung, Ummi Nurul Tekankan Pengamalan Alquran dalam Keluarga
Risman berharap Raperwali RAD PUG Kota Bima yang tengah disusun nantinya dapat menjadi landasan yang kuat dalam mendorong pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan gender.
Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
RAD PUG Jadi Pedoman Pembangunan Responsif Gender
Dalam pembahasan, Kepala Bagian Hukum Kota Bima Ahsanurrahman menjelaskan, penyusunan RAD PUG memiliki peran penting dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai tahapan pembangunan daerah.
Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga penganggaran pembangunan daerah.
Dengan adanya RAD PUG, pemerintah daerah memiliki pedoman untuk memastikan perspektif gender turut diperhatikan dalam kebijakan dan program pembangunan.
Sementara itu, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB melakukan pencermatan terhadap sejumlah aspek dalam rancangan Raperwali.
Beberapa catatan yang disampaikan berkaitan dengan konsistensi penggunaan istilah dan definisi agar tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.
Tim perancang juga memberikan masukan terkait penyeragaman istilah Gender Analysis Pathway (GAP) serta penyempurnaan rumusan langkah analisis gender.
Catatan tersebut dinilai penting agar substansi Raperwali lebih objektif sekaligus memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
Draf Raperwali Segera Disempurnakan
Pemrakarsa bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota Bima menerima sejumlah saran dan catatan perbaikan yang disampaikan tim perancang Kanwil Kemenkum NTB.
Baca Juga: Zakaria Buka Kran Medali SOIna NTB di PESONas NTT 2026
Selanjutnya, hasil harmonisasi tersebut akan menjadi bahan dalam penyempurnaan draf Raperwali RAD PUG Kota Bima Tahun 2027–2031.
Setelah seluruh perbaikan dilakukan sesuai hasil pembahasan, proses pembentukan produk hukum daerah akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Harmonisasi ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam mendukung pemerintah daerah menghasilkan regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, serta memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Bagi Kota Bima, Raperwali RAD PUG 2027–2031 diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif gender dalam beberapa tahun ke depan.
Editor : Kimda FaridaSumber : siaran pers