Sinergi pengucuran dana melalui Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara nyata menyokong lima fungsi pelayanan dasar publik.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb NTB Adi Widyandana menegaskan, realisasi APBN di NTB dirancang untuk memberikan dampak langsung hingga ke lapisan masyarakat terbawah.
"Dukungan APBN di NTB terus kita akselerasi melalui skema Belanja K/L maupun TKD, untuk memastikan seluruh fungsi pelayanan publik, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, pelayanan umum, hingga perlindungan sosial, dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” terangnya, di acara temu media, tema APBN KiTA, di Mataram, Selasa (20/10).
Baca Juga: Pemprov NTB Tanggapi Soal Rp 400 Miliar Rehabilitasi GOR Turida untuk PON Tak Masuk APBN 2027
Pada Fungsi Ekonomi, APBN menyalurkan Belanja K/L sebesar Rp 1,41 triliun guna membiayai Program Ketahanan Sumber Daya Air, Program Infrastruktur Konektivitas, serta Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
Penguatan ini ditopang kucuran TKD sebesar Rp 857,69 Miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rp 260,47 miliar, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp 587,69 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Konektivitas Rp 7,44 miliar, dan DAK Fisik Bidang Pangan Pertanian Rp 2,09 miliar.
Sektor Fungsi Kesehatan menyerap Belanja K/L hingga Rp 159,88 miliar untuk Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (KB), Sistem Ketahanan Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pengawasan Obat dan Makanan, hingga Dukungan Manajemen.
Sementara itu, dukungan TKD kesehatan mencapai Rp 410,77 miliar, yang didistribusikan ke Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rp 110,27 miliar, BO Keluarga Berencana Rp 20,43 miliar, BOK Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Rp 3,68 miliar, BOK Tunjangan Khusus Dokter Rp 24,55 miliar, serta Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Rp 1,73 miliar.
“Berikutnya, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Rp 181,55 miliar, DAU Bidang Kesehatan Rp 56,77 miliar, serta DAK Fisik Bidang Kesehatan Rp 11,79 miliar,” bebernya.
Baca Juga: DPR Sahkan UU APBN 2027 Sebesar Rp 4.106 Triliun, Targetkan Percepatan Pembangunan Daerah
Memasuki Fungsi Pendidikan, Belanja K/L telah terealisasi sebesar Rp 2,08 triliun yang mengover Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Pendidikan Tinggi, Wajib Belajar 13 Tahun, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, serta Prasarana Strategis.
Sektor pendidikan ini mendapat dukungan TKD yang tak kalah besar, yakni Rp 2,67 triliun. Alokasinya melingkupi DAK Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Rp 1.05 triliun, DAU Bidang Pendidikan Rp50,38 miliar, Tunjangan Guru ASN Daerah Rp 1,42 triliun, BOP Pendidikan Kesetaraan Rp 34,01 miliar, dan BOP PAUD Rp 119,52 miliar.
Adi melanjutkan, di sisi Fungsi Pelayanan Umum, realisasi Belanja K/L menembus angka Rp 344,89 miliar yang dialokasikan bagi Program Pemeriksaan Keuangan Negara, Pengawasan Pembangunan, Pengelolaan Penerimaan Negara, serta Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.
Adapun alokasi TKD pada fungsi ini mencapai Rp 8,07 triliun yang disalurkan melalui BOP Museum dan Taman Budaya Rp 1,75 miliar, BOP Perpustakaan Rp 1,45 miliar, DAU Pendanaan Kelurahan Rp 12,40 miliar, DAU Block Grant Rp 8,03 triliun, DAK Fisik Bidang Air Minum Rp 17,33 miliar, serta DAK Fisik Bidang Sanitasi Rp 6,20 miliar.
Baca Juga: TKD 2027 Melenceng dari Proyeksi, Fiskal Pemprov NTB Masih Tertekan
Sebagai jaring pengaman bagi kelompok rentan, pada Fungsi Perlindungan Sosial, APBN menyalurkan Belanja K/L sebesar Rp 15,92 miliar untuk Program Perlindungan Sosial khususnya Rehabilitasi Sosial.
“Komitmen ini semakin lengkap dengan penyaluran TKD sebesar Rp 11,48 miliar melalui skema Dana Desa yang diperuntukkan bagi Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa,” tandasnya.
Editor : Prihadi ZoldicSumber : Liputan