LombokPost--Tiga rancangan peraturan gubernur (Rapergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dimatangkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB.
Harmonisasi yang berlangsung Selasa (20/10/2026) itu menyasar sejumlah regulasi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pajak daerah, pengadaan barang dan jasa, hingga tata kelola data di NTB.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Mandalika Lantai III Kanwil Kemenkum NTB dan dibuka Kepala Kanwil Kemenkum NTB Risman Somantri.
Risman didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Erbata Sri Muliatni serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB.
Tiga Rapergub Jadi Sorotan
Risman mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB sebagai pemrakarsa yang terus mendorong pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Gubernur NTB Dorong Konflik Agraria Lantan - Karang Sidemen Diselesaikan Secara Damai
Menurutnya, harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan regulasi daerah tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum NTB merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, selaras, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Risman.
Ia meminta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan memberikan pendampingan secara profesional dan komprehensif selama proses pembahasan.
Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan bersifat operasional, implementatif, dan memiliki kualitas normatif yang baik.
Aturan Pajak Daerah Ikut Dimatangkan
Salah satu Rapergub yang dibahas mengatur tata cara pemeriksaan dan penagihan pajak daerah.
Pembahasan diarahkan pada penyempurnaan sejumlah ketentuan, termasuk kewenangan penyitaan barang di luar wilayah kerja, dasar hukum, serta teknik penyusunan pasal.
Penyempurnaan ini menjadi penting agar pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak daerah memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan dalam implementasinya.
Pengadaan Barang dan Jasa BLUD
Rapergub kedua berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pada BLUD UPTD Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Dalam pembahasannya, tim menyoroti persyaratan kompetensi bagi Pemimpin BLUD yang menjalankan fungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Ketentuan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pengadaan sekaligus memastikan pejabat yang menjalankan fungsi tersebut memiliki kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Baca Juga: Tips Menyiapkan Biaya Pernikahan Supaya Tidak Overbudget
NTB Satu Data Juga Diperbarui
Sementara Rapergub ketiga mengatur perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data.
Pembahasan difokuskan pada penyesuaian tata kelola data dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024.
Beberapa hal yang disempurnakan meliputi tugas koordinator, penetapan rencana aksi, hingga mekanisme hak akses data.
Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola data pemerintah daerah sehingga pemanfaatan data untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan semakin efektif.
Pemrakarsa Sepakati Hasil Harmonisasi
Setelah melalui pembahasan, pemrakarsa menyepakati hasil harmonisasi dan penyempurnaan substansi ketiga Rapergub tersebut.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Selesai Harmonisasi oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota selaku wakil pemrakarsa.
Baca Juga: 5 Alasan MU Jadi Ayam Sayur, Dibantai Como 4-1! Nico Paz Bikin Setan Merah Tak Berkutik
Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam membentuk regulasi yang berkualitas.
Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di NTB.
Editor : Kimda FaridaSumber : siaran pers