LombokPost-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB akan mengaudit kinerja program prioritas daerah di sektor ketahanan pangan dan pendidikan.
“Saya sudah meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, membuka akses data dan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair, saat memimpin entry meeting BPK Perwakilan NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (22/10).
Pemeriksaan ini akan menelusuri pelaksanaan program hingga pemenuhan kriteria yang menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah.
Baca Juga: Belum Kembalikan Dana Temuan BPK sebesar Rp 18,19 Miliar, 91 SPPG Dihentikan Operasionalnya
Sekda juga meminta Inspektorat Daerah mendampingi OPD selama proses audit berlangsung. Adapun sektor ketahanan pangan dan pendidikan dipilih karena keduanya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan kualitas hidup pada masa mendatang.
“Ketika bicara ketahanan pangan, tentu berbicara tentang bagaimana manusia bisa hidup dengan baik saat ini,” ujarnya.
“Sementara pendidikan berbicara tentang bagaimana manusia bisa merencanakan hidup menjadi lebih baik di masa depan dan masa kini,” sambung Sekda Abul Chair.
Ia juga meminta OPD tidak mempersulit pengumpulan data maupun penyediaan dokumen. Dia berharap pemeriksaan tidak hanya menjadi proses penilaian, tetapi juga kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan program dan memperbaikinya.
“Jadikan pemeriksaan ini kesempatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan jika memang didapati kelemahan, dan untuk itu kita minta pembimbingan serta solusi-solusi terbaiknya,” tegasnya.
Baca Juga: Dikpora NTB Dukung Sidang TPTGR, Temuan BPK Segera Dituntaskan
Inspektur NTB Budi Herman juga meminta tim BPK mempertimbangkan kondisi OPD dalam proses pemeriksaan, terutama terkait pemenuhan kriteria audit.
“Kondisi OPD juga memengaruhi terkait dengan pemenuhan kriteria nanti,” ujarnya.
Harapannya, komunikasi antara pemeriksa dan perangkat daerah berjalan baik agar kekurangan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti.
“Tolong dibimbing OPD-OPD kami terkait dengan pemenuhan kriteria, itu jadi permintaan kami supaya sangat-sangat dipertimbangkan dan dikomunikasikan,” kata Budi.
Pemeriksa Ahli Madya BPK Perwakilan NTB I Gusti Ngurah Kawindra menjelaskan, tim pemeriksa akan menyelaraskan matriks desain pemeriksaan bersama kepala entitas sebelum audit dilanjutkan secara teknis di masing-masing OPD pengampu.
“Keterbukaan itu sangat penting, sehingga nanti desain pemeriksaan kami itu berdasarkan daripada pertanyaan-pertanyaan, dari tujuan audit sampai pada kriterianya,” bebernya.
Baca Juga: BPK NTB Rampung Periksa Saksi Kasus Korupsi Dana Banper LSMC
Matriks tersebut akan memuat pertanyaan pemeriksaan, tujuan audit, hingga kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja program.
Penyusunannya membutuhkan keterbukaan dan pembahasan bersama agar ruang lingkup pemeriksaan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Nanti hal ini akan dibuat dalam satu matriks yang akan didiskusikan secara teknis di masing-masing OPD pengampu,” kata Kawindra.
Editor : Jelo JSumber : Liputan