LombokPost-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan UNICEF sedang menjalankan program lima tahun untuk memperkuat gizi ibu dan menurunkan wasting pada anak melalui dukungan Child Nutrition Fund (CNF).
Program ini menekankan intervensi berdampak tinggi dan berbasis bukti, termasuk peningkatan layanan gizi ibu, pencegahan, deteksi dini dan tata laksana wasting pada anak, akses terhadap komoditas gizi esensial, penguatan sistem informasi gizi, dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Prioritas tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemerintah dan melengkapi kerangka Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dan UNICEF akan menyelenggarakan lokakarya co-creation di Mataram, pada Senin (9/11).
Baca Juga: Stunting Satu Digit, Lombok Tengah Bidik Juara Posyandu
Lokakarya akan memungkinkan pemangku kepentingan provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama-sama meninjau prioritas gizi, menentukan paket intervensi yang fokus dan potensial didukung UNICEF dalam penguatan sistem, memperjelas peran dan pengaturan pelaksanaan, serta menyepakati langkah awal untuk 2026–2027 dalam kerangka kolaborasi yang lebih luas untuk 2026–2030.
Chief Nutrition UNICEF Indonesia Mamadou Ndiaye mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan gizi ibu dan anak, termasuk mempercepat penanganan masalah malnutrisi di NTB.
“NTB telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam perbaikan gizi anak selama lebih dari satu dekade terakhir,” ujarnya, Rabu (11/11).
Dia memaparkan, prevalensi stunting di NTB turun dari 45,2 persen pada 2013 menjadi 29,8 persen pada 2024. Penurunan tersebut mencapai sekitar 15,4 poin persentase.
Pada periode yang sama, prevalensi wasting juga mengalami penurunan dari 11,9 persen menjadi 10,8 persen. Menurut Ndiaye, capaian tersebut mencerminkan komitmen Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, mitra pembangunan, dan masyarakat dalam memperkuat pencegahan serta penanganan masalah gizi anak.
Baca Juga: Stunting di Lombok Barat Turun Jadi 8,93 Persen
Meski demikian, prevalensi stunting NTB pada 2024 masih termasuk yang tertinggi di Indonesia. Karena itu, percepatan perbaikan gizi tetap diperlukan.
Beberapa indikator gizi memang menunjukkan perkembangan baik, tetapi sejumlah lainnya masih membutuhkan penguatan agar setiap anak memperoleh akses terhadap layanan gizi, kesehatan, dan pengasuhan yang optimal.
Dia menjelaskan, tantangan malnutrisi di NTB tidak hanya berkaitan dengan stunting, tetapi juga wasting dan anemia. Persoalan tersebut dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan sehingga membutuhkan penanganan secara menyeluruh.
“Solusi yang dibutuhkan tidak hanya berfokus pada satu intervensi, tetapi pada penguatan sistem secara menyeluruh,” katanya.
Penguatan itu mencakup kualitas layanan kesehatan dan gizi, pemanfaatan data, kapasitas tenaga layanan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan bagi keluarga dan masyarakat. Selain itu, pemerataan akses layanan bagi ibu, bayi, dan anak menjadi bagian penting untuk mempercepat perbaikan kondisi gizi.
Dalam upaya penanganan malnutrisi, UNICEF juga melihat sejumlah praktik baik yang telah dikembangkan di NTB. Salah satunya penerapan Family MUAC atau pendekatan LiLA keluarga yang memungkinkan orang tua melakukan deteksi dini wasting secara mandiri di rumah.
Melalui alat sederhana berupa pita Lingkar Lengan Atas (LiLA), keluarga dapat mengidentifikasi anak yang berisiko mengalami wasting sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
Selain itu, NTB telah terlibat dalam inisiatif Aksi Bergizi untuk pencegahan anemia pada remaja putri dan pendekatan berbasis masyarakat untuk pencegahan wasting.
Ndiaye menegaskan, UNICEF tidak berfokus mencari kelemahan dalam penanganan stunting di NTB. Perhatian ke depan lebih diarahkan pada penguatan kualitas, cakupan, dan integrasi layanan agar menjangkau seluruh kelompok sasaran.
“NTB juga memiliki sejumlah praktik baik yang dapat menjadi pembelajaran, baik di tingkat nasional maupun global,” ungkapnya.
Dia menambahkan, percepatan penurunan malnutrisi, termasuk stunting dan wasting, membutuhkan pendekatan berbasis sistem yang menghubungkan layanan kesehatan dan gizi dengan pengasuhan, perubahan perilaku, pemanfaatan data, serta koordinasi lintas sektor.
Terkait dukungan anggaran dan sumber daya, Ndiaye menegaskan pemerintah tetap menjadi pemimpin utama dalam percepatan penurunan stunting dan masalah gizi lainnya di NTB.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income memiliki kapasitas kuat untuk memimpin agenda tersebut. “Peran UNICEF adalah mendukung melalui bantuan teknis, advokasi, riset, dan penguatan sistem, sehingga program yang dipimpin pemerintah dapat semakin efektif menjangkau ibu dan anak yang paling membutuhkan,” jelasnya.
Dia menyebut nilai tambah UNICEF terletak pada keahlian teknis, pembelajaran global, dan pengembangan bukti untuk mendukung solusi perbaikan gizi yang berkelanjutan.
Baca Juga: Prabowo Larang Telur Dadar di Menu MBG, Khawatir Dicampur Tepung dan Kurangi Gizi Anak
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas Dikes NTB Badarudin mengatakan, kegiatan bersama UNICEF menjadi pengingat pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan berbagai regulasi yang telah mengamanatkan upaya perbaikan gizi.
“Ini sejatinya kita diingatkan kembali oleh UNICEF bahwa regulasi yang memandatkan kita untuk tetap mengikhtiarkan sama-sama,” ujarnya.
Ia memandang, berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program kesehatan sebenarnya bukan hal baru. Sejumlah upaya tersebut telah dimulai sejak lama. Namun, konsistensi dan kontinuitas pelaksanaannya perlu terus dijaga agar memberikan hasil sesuai tujuan program.
Badarudin menekankan, keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan kontribusi dari berbagai sektor. Bahkan, kontribusi sektor kesehatan terhadap keberhasilan program hanya sekitar 30 persen, sedangkan 70 persen lainnya bergantung pada dukungan pihak di luar sektor kesehatan.
“Sehebat apa pun kesehatan itu, kontribusinya 30 persen. Sebanyak 70 persen itu adalah dukungan dari kita semua,” tegasnya.
Terkait hasil lokakarya bersama UNICEF, Dikes NTB berharap pendampingan dapat berlanjut pada tahap berikutnya. Pendampingan tersebut diperlukan untuk memformulasikan hasil rumusan peserta menjadi dokumen yang lebih spesifik sehingga dapat menjadi acuan pelaksanaan program.
Baca Juga: Program Pangan Berdaya InJourney Airports, Sasar 428 Ibu Hamil dan Balita di Lombok Tengah
Selain itu, penguatan kolaborasi lintas sektor juga perlu didukung regulasi yang jelas. Badarudin menyebut saat ini terdapat sejumlah mandat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mendorong pemerintah daerah memperkuat kerja bersama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Salah satu bentuknya melalui pembentukan surat keputusan (SK) bersama, termasuk dalam penyusunan rencana aksi daerah yang nantinya dapat ditetapkan melalui peraturan gubernur (pergub). “Ini tentu lagi-lagi menuntut kerja kolaborasi, kerja bersama,” pungkasnya.
Editor : Rury Anjas AnditaSumber : Liputan