LombokPost--Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan karakteristik geografis, kekayaan sumber daya kelautan, potensi pariwisata, hingga kebutuhan penguatan kewenangan dan pembiayaan daerah kepulauan dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (16/11).
RDP tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, Gubernur NTT E. Melkiades Laka Lena, serta pimpinan dan anggota Baleg DPR RI.
Saat membuka sidang, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.
Pembahasan diarahkan untuk mengakomodasi kekhasan NTB dan NTT, terutama karakteristik wilayah kepulauan dan potensi pariwisata yang menjadi keunggulan kedua provinsi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan dukungan terhadap penguatan pengaturan kekhasan daerah.
Baca Juga: Bobby Nasution Dukung Dasco Jadi Wapres, Perintahkan Foto Gibran Diturunkan
Menurut Bima Arya, karakteristik daerah perlu dilihat secara utuh, meliputi kondisi geografis, sumber daya alam, sosial budaya, kehidupan keagamaan, serta potensi sumber pendapatan.
Pengakuan atas kekhasan tersebut penting agar pengaturan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Dukungan juga disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti.
Perspektif kedua kementerian tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan pengembangan potensi pariwisata serta penguatan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.
Menanggapi agenda tersebut, Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa pengakuan terhadap kekhasan daerah merupakan substansi paling mendasar dari revisi undang-undang.
“Bagi kami, hal yang paling penting dari revisi undang-undang ini adalah adanya pengakuan terhadap kekhasan daerah kami,” ujarnya.
Gubernur Miq Iqbal kemudian memaparkan fakta geografis NTB. Dari total luas wilayah 49.312,19 kilometer persegi, perairan laut mencapai 29.159,04 kilometer persegi atau 59,13 persen.
Sementara daratan hanya 20.153,15 kilometer persegi atau 40,87 persen. NTB terdiri atas dua pulau utama, Lombok dan Sumbawa, serta 403 pulau kecil, dengan garis pantai sepanjang 2.992,52 kilometer.
Posisi geografis NTB juga strategis. Selat Lombok merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Bagi NTB, laut bukan sekadar pemisah antarpulau, melainkan ruang kehidupan, jalur konektivitas, sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi.
Namun, karakter kepulauan juga membawa konsekuensi terhadap biaya pembangunan, distribusi logistik, transportasi, dan jangkauan pelayanan publik.
Menurut Gubernur Miq Iqbal, potensi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang sepadan. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kelautan tidak cukup hanya mengandalkan promosi dan investasi.
Baca Juga: Polisi Waspadai Kembalinya Tambang Emas Ilegal di Lombok Tengah
Tetapi juga memerlukan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dermaga, infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan, serta pembiayaan yang memadai.
Karena itu, Gubernur Miq Iqbal mengemukakan pentingnya penguatan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah.
Gubernur Miq Iqbal juga menyampaikan sejumlah alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan pengembangan skema penerimaan dari aktivitas pariwisata dan pemanfaatan obligasi daerah.
“Opsi tersebut memerlukan landasan hukum dan pengaturan yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Gubernur Miq Iqbal menambahkan, NTB dan NTT memiliki kedekatan geografis serta kepentingan pembangunan yang saling berkaitan.
Kerja sama kedua provinsi bersama Bali juga telah diperkuat melalui forum regional KR-BNN.
“NTB dan NTT ini bukan cita-cita untuk bersatu, tetapi sebuah takdir untuk bersatu,” ungkapnya.
Gubernur Miq Iqbal berharap revisi undang-undang menghasilkan pengakuan yang lebih operasional terhadap karakteristik daerah, disertai penguatan kewenangan, kebijakan fiskal, dan dukungan pembiayaan yang memperhitungkan beban geografis kepulauan.
Baca Juga: Raffi Ahmad Minta Maaf Terkait Isu Endorsement Rp14 Miliar, Komitmen Gelontorkan Dana Rp15 Miliar
Dengan begitu, kekayaan laut dan pariwisata tidak hanya menjadi potensi di atas kertas, tetapi dapat diolah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan menghadirkan pemerataan pembangunan hingga pulau-pulau kecil.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post