LombokPost - Pembebasan lahan menjadi pekerjaan awal yang harus dituntaskan, untuk mendukung transformasi RS Mutiara Sukma dari rumah sakit khusus jiwa menjadi rumah sakit umum.
Manajemen RS Mutiara Sukma mengajukan, agar anggaran pembebasan lahan dialokasikan di APBD Murni 2027.
“Makanya sekarang kita sedang desain, karena sekarang kita lagi susun APBD murni 2027,” kata Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, Jumat (20/11).
Awalnya Pemprov NTB memperkirakan kebutuhan anggaran pembebasan lahan tersebut, baru diperlukan pada pertengahan 2027.
Baca Juga: RS Mutiara Sukma Tegaskan Surat Keterangan Sehat Bacalon Kades Kabul Benar
Namun, penganggarannya terlebih dulu dimasukkan dalam APBD Murni 2027, agar pembangunan fisik bisa langsung dieksekusi menggunakan dukungan dana dari pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari pendampingan Pemprov NTB terhadap pengembangan RS Mutiara Sukma. Sebab, rumah sakit itu berpeluang mendapatkan hibah dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp 128 miliar untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan non-jiwa.
Pengembangan fasilitas tersebut mencakup pembangunan Gedung Terpadu (CMU), Gedung Rawat Inap, dan Gedung Poliklinik Non-Jiwa, termasuk pemenuhan kebutuhan alat kesehatan.
Namun, pencairan dukungan anggaran dari pusat mensyaratkan status lahan yang akan digunakan harus jelas. “Lahan ini harus clean and clear dulu,” kata mantan kepala Dinas Perdagangan NTB tersebut.
Adapun lahan yang disiapkan berada di dekat area rumah sakit. Luasnya sekitar 68 are dan merupakan milik beberapa warga yang harus dibebaskan Pemprov NTB.
Baca Juga: Mutiara Sukma Bertransformasi jadi RS Umum, Siapkan Tiga Layanan Unggulan
Kebutuhan anggaran pembebasan lahan seluas 68 are itu diperkirakan mencapai Rp 15 miliar. Meski demikian, angka tersebut masih berupa estimasi dan belum menjadi nilai final karena harus melalui perhitungan tim appraisal.
“Karena kemampuan fiskal, mungkin kita bayar setengah dulu. Untuk lokasi pembangunan dulu sekitar 40-an are. Kita bayar-lah,” jelasnya.
Pemprov NTB juga perlu berkoordinasi dengan Pemkot Mataram, terkait penyesuaian tata ruang untuk lokasi pembangunan. Rencana penganggaran pembebasan lahan ini juga akan dikomunikasikan kepada DPRD NTB.
“Artinya kita harus sampaikan juga ke DPRD. Bahwa ini ada anggaran pusat turun, tetapi kita butuh lahan,” ujarnya.
Dia menambahkan, Kemenkes menargetkan pembangunan fisik pengembangan RS Mutiara Sukma dapat dimulai pada 2027. Karena itu, kepastian ketersediaan lahan menjadi syarat penting agar dukungan hibah sebesar Rp 128 miliar tersebut bisa direalisasikan.
“Dari Kemenkes ditargetkan membangun fisik 2027, jadi kalau punya lahan dikasih duitnya, kalau tidak punya ya tidak dikasih duitnya. Jadi lahan itu harus ada dulu,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur RS Mutiara Sukma Wiwin Nurhasida mengatakan, pengembangan RS diharapkan berjalan sesuai roadmap yang telah disusun.
Baca Juga: Kementerian Kesehatan RI Beri Hibah Rp 128 Miliar Dukung Transformasi RS Mutiara Sukma
RS Mutiara Sukma ditargetkan mulai beroperasi dengan konsep baru pada 2028. Namun, apabila terdapat penyesuaian dalam proses pembangunan dan pengembangan, batas waktu paling lama ditargetkan pada 2030.
“Targetnya 2028 sudah beroperasi RS Mutiara Sukma dengan konsep RS umum plus layanan unggulan,” ujarnya.
Wiwin menjelaskan, transformasi tersebut tidak hanya menyasar perubahan status pelayanan dari rumah sakit khusus jiwa menjadi rumah sakit umum.
Pengembangan fisik juga diarahkan pada konsep bangunan modern yang mengedepankan pemanfaatan teknologi.
“Rumah sakit masa depan, meski rumah sakit pemerintah, juga harus punya semangat untuk memberikan konsep baru, modern, dan yang smart. Nah, itulah konsepnya,” jelas Wiwin.
Editor : Rury Anjas AnditaSumber : Liputan