LombokPost -Besarnya produksi udang vaname di NTB, belum sebanding dengan nilai tambah ekonomi yang dinikmati daerah.
“NTB memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra produksi udang nasional. Namun, sekitar 90 persen udang kita masih dikirim ke luar daerah dalam bentuk bahan mentah,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim, Jumat (20/11).
Pada 2025, produksi udang vaname NTB mencapai 198.609,30 ton. Besarnya produksi tersebut belum sepenuhnya diikuti pengembangan industri pengolahan di daerah.
Baca Juga: Dubes Australia Tinjau Riset BRIN di Lombok Utara, Limbah Udang dan Pakan Lobster Jadi Fokus
Akibatnya, nilai tambah ekonomi, aktivitas industri pengolahan, hingga peluang penyerapan tenaga kerja justru lebih banyak dinikmati daerah lain.
Kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang disoroti Muslim, dalam kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Daerah dalam rangka Penyusunan Grand Design dan Strategi Pengembangan Industri Udang Indonesia, digelar di Jakarta belum lama ini.
Di forum tersebut, Muslim menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mendorong investasi dan hilirisasi sektor perikanan. Namun, upaya tersebut masih menghadapi persoalan regulasi sektoral yang belum terintegrasi serta koordinasi perizinan yang belum optimal.
Regulasi sektoral yang belum terintegrasi dan koordinasi perizinan yang belum optimal berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
“Kondisi ini juga bisa membuat investor ragu untuk mengembangkan usahanya,” kata dia.
Padahal, pengembangan hilirisasi udang di daerah telah memiliki landasan kebijakan. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan, mengamanatkan agar setiap komoditas strategis, termasuk udang, didorong memiliki kegiatan hilirisasi di daerah.
Baca Juga: Kunker ke Sumbawa, Gubernur Iqbal Temukan Tambak Udang Langgar Ketentuan
Selain persoalan regulasi, keterbatasan infrastruktur dan rantai pasok juga menjadi hambatan.
Rantai pasok yang belum terintegrasi, terbatasnya unit pengolahan lokal, serta fasilitas rantai dingin yang belum memadai.
“Ini jelas menyulitkan upaya menjaga mutu, dan kontinuitas pasokan bahan baku untuk industri pengolahan,” kata dia.
Persoalan lainnya datang dari sisi permodalan. Muslim memaparkan, kebutuhan modal untuk satu siklus usaha tambak udang intensif diperkirakan mencapai Rp 380 juta - Rp 450 juta.
Sementara itu, akses pembiayaan melalui perbankan masih terkendala persyaratan agunan. Besarnya kebutuhan modal tersebut menjadi tantangan bagi pelaku usaha budidaya untuk mengembangkan skala produksi.
Terlebih, pengembangan industri pengolahan juga membutuhkan dukungan pasokan bahan baku yang terjaga dari sisi mutu maupun kontinuitas.
Menyikapi berbagai kendala tersebut, Muslim mendorong Bappenas dan kementerian terkait melakukan kajian untuk menyederhanakan regulasi serta memperbaiki pelayanan publik.
“Langkah itu dinilai penting agar kebijakan pengembangan industri udang dapat menjawab persoalan yang dihadapi pelaku usaha di daerah,” bebernya.
Baca Juga: Pengiriman Benih Udang Vaname Diangkut Mobil Boks yang Tabrak Lapak Tak Langgar Aturan
Melalui koordinasi tersebut, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat hilirisasi sektor udang. Dengan begitu, NTB tidak hanya menjadi daerah pemasok bahan baku, tetapi juga berkembang sebagai basis industri pengolahan.
“Ini bisa memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Rury Anjas AnditaSumber : Liputan