Vaksinasi dan Harapan Ekonomi

Administrator • Dipublikasikan Senin, 29 Maret 2021 | 07:35 WIB
ilustrasi.
ilustrasi.
Oleh:

Suci Purnamawati

Fungsional Statistik Madya BPS Provinsi NTB

 

PADA tahun 2020 hampir seluruh wilayah Indonesia bahkan sebagian negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi. Penyebab kontraksi ekonomi 2020 adalah pembatasan aktivitas sosial masyarakat yang bertujuan mencegah meluasnya penularan virus Covid-19. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi bergantung pada normalisasi aktivitas sosial masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 terkontraksi 2,07 persen dengan kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi di kategori transportasi dan pergudangan sebesar 15,04 persen. Pada tahun yang sama perekonomian NTB juga mengalami kontraksi sebesar 0,64 persen, Sama halnya dengan kondisi nasional, kontraksi terdalam untuk perekonomian NTB juga bersumber dari kategori transportasi dan pergudangan yakni sebesar 31,39 persen.

Walaupun secara keseluruhan perekonomian NTB terkontraksi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan negatif, tetapi ada beberapa kategori lapangan usaha yang tetap tumbuh positif. Terdapat 8 kategori yang mengalami pertumbuhan positif, bahkan tiga kategori tumbuh di atas 10 persen, yaitu pertambangan dan penggalian yang tumbuh 27,65 persen sejalan dengan tingginya produksi pertambangan bijih logam, kategori informasi dan komunikasi tumbuh 12,40 persen karena meningkatnya kebutuhan internet saat penerapan bekerja dan sekolah dari rumah, serta kategori jasa keuangan yang tumbuh sebesar 11,12 persen.

Kategori lain yang masih tumbuh adalah pengadaan listrik, pengadaan air, real estate, administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan. Sedangkan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian NTB justru mengalami kontraksi sebesar 043 persen. Salah satu penyebab kontraksi pada kategori ini adalah penurunan luas panen padi pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yang berimbas pada penurunan produksi padi .

Dibandingkan dua provinsi yang berada di wilayah Nusa Tenggara, kontraksi perekonomian di Provinsi NTB merupakan yang terendah dibandingkan Provinsi Bali dengan kontraksi sebesar 9,31 persen dan Nusa Tenggara Timur sebesar 0,83 persen. Kedalaman kontraksi terbesar dialami oleh Provinsi Bali akibat terhantamnya sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19. Pada era pandemi Covid-19 ini, kategori ekonomi sektor primer, terutama yang berbasis sumber daya alam seperti kategori pertambangan dan penggalian menjadi kategori perekonomian yang dapat diandalkan dalam bertahan dari gelombang krisis, akan tetapi tidak bisa dijadikan tumpuan ekonomi untuk jangka Panjang.

 

Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi di masa pandemi merupakan ‘Pekerjaan Rumah” yang cukup berat bagi semua wilayah di Indonesia. Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menyebut meski Indonesia terjerat resesi ekonomi pada 2020 akibat pandemi Covid-19, bukan berarti harapan menuju pemulihan ekonomi akan tertutup. Walaupun akan berlangsung panjang dan berat, menurut Kahkonen, peluang pemulihan ekonomi terbuka lebar pada tahun 2021. Setidaknya, ada tiga kunci atau hal yang perlu diperhatikan pemerintah jika ingin pemulihan berjalan sesuai harapan. Pertama, pemerintah harus mengutamakan kesehatan publik. Karena, untuk dapat membuka perekonomian yang aman dan cepat, kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah. Kedua, pemerintah harus memastikan bantuan kepada rumah tangga dan masyarakat rentan tetap dilanjutkan. Ketiga, menyiapkan strategi mumpuni untuk bisa memenuhi kebutuhan fiskal. Selain itu syarat utama pemulihan ekonomi adalah kondisi pandemi yang tidak semakin memburuk.

Ditemukannya vaksin Covid-19 merupakan harapan baru untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Pelaksanaan program vaksin nasional diharapkan mampu mencegah gelombang kedua Covid-19 serta membuka kesempatan yang besar bagi kebangkitan iklim usaha. Program vaksinasi diharapkan mampu meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat terhadap pandemik Covid-19 sehingga mempercepat  normalisasi aktivitas sosial .

Sebagai upaya menciptakan kekebalan masyarakat, pemerintah melaksanakan program vaksinasi secara massal di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi NTB. Program ini ditargetkan mampu mencegah dan/atau meminimalisasi penyebaran virus Covid-19. Kegiatan vaksinasi diharapkan selesai dalam rentang waktu paling cepat 1 tahun atau paling lama selama 15 bulan. Sehingga diharapkan aktivitas sosial masyarakat kembali berjalan normal, dan imbasnya perekonomian nasional bergerak cepat ke arah pertumbuhan ekonomi positif.

Untuk provinsi NTB, Vaksinasi Tahap I menyasar tenaga kesehatan pada bulan Januari-Februari. Selanjutnya Tahap II akan menyasar para petugas pelayanan publik, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Wartawan,  Pengelola dan pelayanan publik di sektor Pariwisata, jasa transportasi maupun sektor pelayanan publik lainnya pada bulan Maret-April. Dan terakhir tahap III, vaksinasi akan menyasar Masyarakat Umum pada bulan Mei-Desember.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan destinasi wisata nasional dan internasional yang sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Dengan keindahan kondisi alam yang ada di NTB, pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu mempercepat pemulihan ekonomi. Pada masa pandemi ini, kerjasama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata sangat berpengaruh terhadap pulihnya kegiatan pariwisata.

Pemberian prioritas vaksinasi kepada pengelola dan pelayanan publik di sektor pariwisata termasuk jasa transportasi diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan pada pasar wisata tentang kesiapan NTB membuka destinasi wisatanya.Interaksi dan Mobilitas yang tinggi para pelaku pariwisata sangat rentan terpapar Covid-19, sehingga vaksinasi menjadi harapan besar untuk mewujudkan kawasan yang sehat untuk berwisata.

Dalam kondisi sekarang ini kesehatan harus dijaga, penghambatan penyebaran virus Covid-19 tetap dilakukan namun perekonomian juga harus terus berjalan. Selain vaksinasi, penerapan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Enviroment Sustainablility) di kawasan wisata diharapkan mampu memperkuat keyakinan wisatawan bahwa lokasi yang dikunjungi aman dan nyaman. (*) Editor : Administrator
Ekonomi Vaksinasi Opini