Bupati Bima Kerja Tanpa Target

Administrator • Dipublikasikan Kamis, 9 Juni 2022 | 00:19 WIB
Dr. AlfisahriN, M.Si
Dr. AlfisahriN, M.Si

Oleh 

Dr. Alfisahrin, M.Si.

(Antropolog Politik/ Wakil Direktur III Politeknik Medica Farma Husada Mataram dan Dosen Fisipol Universitas 45 Mataram. 


   

 

Akhir-akhir ini situasi sosial, keamanan, dan politik di Kabupaten Bima dapat dikatakan  tidak cukup kondusif lagi. Banyak sekali persoalan kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak lagi merepresentasikan dan menjawab harapan publik yang tinggi kepada bupati IDP-Dahlan.

Beberapa diantara tuntutan fundamental publik adalah soal peningkatan kualitas infra struktur jalan yang tidak aspal di beberapa kecamatan seperti di Monta, Woha dan Donggo. Akibatnya masyarakat merasa jengah tidak diperhatikan padahal bertahun-tahun terus disuarakan untuk segera diperbaiki.

Bupati Bima IDP_Dahlan dinilai tidak memiliki komitmen dan political will untuk memenuhi semua janji-janji politik semasa kampaye pilkada lalu. Hal ini berimbas pada visi  misi Bima RAMAH yang  oleh sebagian masyarakat dianggap hanya sebagai lip service (basa basi), macan kertas dan retorika politik semata tetapi tidak sungguh-sungguh sakti mewujud sebagai realitas.

Penanganan atas sejumlah tuntutan masyarakat tersebut, oleh pemerintah Kabupaten Bima kerapkali berakhir dengan konflik sengit dan benturan langsung antara masyarakat dengan pihak pemerintah daerah maupun masyarakat dengan aparat keamanan terutama dalam menyikapi aksi aksi demonstrasi mahasiswa dan petani. 

Dalam konteks relasi kuasa antara pemerintah dengan masyarakat Bima umumnya, Menurut saya gaya komunikasi politik yang digunakan oleh Bupati Bima IDP-Dahlan untuk meredam kerasnya aksi protes masyarakat tidak cukup kreatif bahkan masih sangat konvensional. 

Sebut saja soal penanganan demonstrasi  petani bawang, petani jagung bahkan protes mahasiswa beberapa bulan lalu, pemeritah daerah lebih cenderung memilih strategi represif membenturkan aparat kepolisian dengan massa aksi. Mengapa tidak mendahulukan konsep dialog, musyawarah, negosiasi, persuasi bahkan akomodasi sebagai jalan dan saluran budaya politik khas indonesia. 

Banyaknya aksi tuntutan demonstrasi, seperti blokir jalan di banyak kecamtan hingga puncaknya penangkapan sepuluh orang aktivis yang menuntut perbaikan infra struktur jalan di kecamatan Monta 19 Mei 2022 lalu. 

Menurut saya menggambarkan adanya masalah serius dalam tubuh pemerintah daerah seperti lemahnya kapasitas, kompetensi dan kemampuan kepala daerah  dalam mencari solusi atas masalah publik. 

Saya melihat ada semacam antagonisme, konfrontasi, bahkan ketegangan internal birokrasi yang menghambat terciptanya proses komunikasi eksternal Bupati Bima yang hangat, simpatik, dan egaliter dengan masyarakat. Harusnya Jangan terkesan membiarkan bupati dan wakil bupati menjadi satu-satunya pihak yang paling bertanggung jawab sendirian.

Oleh karena itu, Dinas, badan, dan OPD (organisasi perangkat daerah)terkait harus pro aktif turun ke lapangan memastikan semua urusan vital masyarakat terlayani dengan baik bukan hanya duduk di meja tunggu laporan. Buat target dan perencanaan berapa lama diperlukan waktu agar krisis anjloknya harga jagung dan bawang dapat di atasi.

Bupati-IDP- Dahlan seperti orang yang  bekerja tanpa peta dan kompas dalam membangun tata kelola harga, produksi dan distribusi komoditas pertanian di kabupaten Bima. Seharusnya dengan kompleksnya SDM dan dukungan teknologi di Birokrasi soal standar harga jagung bisa cepat diatensi dan tidak sulit di atasi. Eksekutif dan legislatif harus terus menguatkan kolaborasi dengan menyiapkan regulasi yang memihak kepada kepentingan petani sebagai penyumbang PAD Kabupaten Bima.

Pemerintah daerah yang efektif harusnya  kreatif menyusun inovasi dalam bentuk lobi dan diplomasi politik tingkat pusat maupun regional untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Saya kira perlu pemerintah daerah mengembangkan strategi dan pola komunikasi politik yang elite dalam rangka memudahkan realisasi anggaran dan program kerja Bupati.

Akan tetapi dalam konteks menyikapi tuntutan petani dan elemen mahasiswa Bupati Bima harus menciptkan atmosfir komunikasi politik publik yang  lebih cair berbasis relasi kekerabatan dan kearifan budaya lokal. Hampir setiap minggu demonstrasi terjadi di kabupaten Bima menunjukan adanya diisfungsi kekuasaan politik pemerintah daerah.

Mengapa intensitas protes masyarakat semakin tinggi di periode kedua Bupati IDP-Dahlan salah satunya ada jarak kekuasaan yang makin jauh dengan masyarakat. Bupati dan  wakil bupati hanya rajin turun menyapa masyarakat hanya saat kampanye dan menjelang kampanye saja. Akan tetapi sepanjang tahun Bupati dan Wakil Bupati jarang intensif berinteraksi dengan masyarakat. 

 Kekuasaan yang makin berjarak dengan basis dan inti masalah masyarakat menjadi variabel antropologis yang meningkatkan ketegangan relasi bupati dan masyarakat kabupaten Bima. Bupati IDP-Dahlan harusnya intensif memetakan mana visi dan program kerja yang sudah terealisasi dan tidak.

Kenyataannya tidak dilakukan secara baik sehingga masyarakat merasa pemerintah tidak serius mengurus masalah publik. Pertanyaannya, lalu di mana peran humas dan dinas kominfo selama ini sebagai media dan corong informasi pemerintah daerah yang menjembatani kepentingan birokrasi dan masyarakat.

Harusnya di tengah derasnya arus tuntutan masyarakat soal aspal jalan, kelangkaan pupuk, anjloknya harga jagung dan bawang petani  pihak humas dan Dinas kominfo pemda lantang bicara  memberikan informasi, keterangan bahkan edukasi kepada publik mewakili sikap, komitmen dan kebijakan bupati.  

Sehingga bupati tidak menjadi satu-satunya ‘korban‘yang tertuduh  karena  dianggap oleh public  gagal mewujudkan visi Bima ‘RAMAH’ secara nyata. Menurut saya, Lemah sekali kapasitas komunikasi politik yang diperlihatkan oleh pemerintah daerah dalam merespon protes masyarakat. 

Wajar masyarakat Kabupaten Bima kecewa terhadap pemerintah daerah karena sudah hampir tiga tahun paket IDP-Dahlan jilid II belum menampakan adanya kemajuan signifikan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perwujudan empiris  dari visi misi BIMA RAMAH masih jauh dari realitas bahkan cenderung hanya megah di atas kertas dan mewah dalam retorika. Di sinilah  seluruh organ pemerintah daerah terutama  humas, dinas PUPR, Dinas pertanian, Badan Penanaman modal dan Bupati-IDP Dahlan  sebagai aktor sentral kekuasaan, harus efektif berjalan membangun dialog, menyerap aspirasi, menciptakan kolaborasi segera wujudkan gagasan melangit Bima “RAMAH” agar segera membumi sehingga bisa mengakhiri tanda tanya dan keraguan masyarakat bahwa bupati memang ‘tidak bisa bekerja

Tugas  bupati  dipilih dan gaji mahal untuk mencari solusi serius soal rakyat bukan senyum sana sini tebar sensasi pencitraan.  Selama ini yang saya amati, Bupati Bima IDP-Dahlan seperti bekerja seorang diri, bicara sendiri, dan menanggung beban dan tekanan besar publik pun sendiri tanpa dukungan birokrasi pemeritahannya.

Sehingga potret dari keseluruh morfologi kualitas dan kapasitas kepemimpinan bupati akhir-akhir ini terus menunjukan grafik performa yang menurun drastis di mata publik. , Saya menilai komunikasi politik Bupati tidak cukup kapable untuk menciptakan sinergisitas dengan semua kelompok seperti  aktivis, intelektual, petani, nelayan dan  elemen penting lainnya.

Bupati sepertinya lupa bagaimana  menjangkau  dan membaca peta pikiran (kognisi) kolektif publik yang menaruh harapan besar agar sejumlah masalah  pelik yang menjadi PR di periode pertama seperti kelangkaan pupuk, mahalnya harga pupuk, kacaunya distribusi pupuk, jual beli jabatan, kasus-kasus hukum yang menggunung dapat segere diselesaikan di penghujung periode kedua.

Namun, kenyataannya, justru akumulasi masalah makin menumpuk sebut saja tata kelola harga jagung, bawang merah, dan gabah harganya makin merosot turun dan anjlok tanpa kendali kekuasaan. Bupati Bima harus menyadari bahwa ongkos pilkada yang mahal harusnya menghasilkan bobot dan kualitas pemimpin yang juga ikut  bermutu dengan mencatatkan banyak prestasi.

Saya justru melihat banyaknya protes dan kerawanan sosial yang terjadi di kabupaten Bima menggambarkan bahwa ada  ketidakpuasan dan kekecawaan masyarakat yang mendalam terhadap Komunikasi politik dan kebikan Bupati Bima yang lemah dalam penyelesaian masalah mendasar masyarakat. Kenapa terjadi ketegangan, prasangka, dan disharmoni hubungan antara Bupati dengan masyarakat di Bima misalnya. 

Psikolog dan Profesor antropolog Politik Belanda Hendrik Hofstede menjelaskan itu, terjadi sebagai akibat adanya ‘jarak kekuasaan’ (power distance) yang membatasi penguasa dan yang dikuasai (rakyat).

Orang-orang yang dulu bekerja setia, total bahkan sukarela sebagai perancang (panggita) tim kemenangan Bupati dan wakil Bupati seperti ketua tim sukses, penasehat tim, penyusun visi misi, perancang program kerja dan koordinator tim kecamatan, desa hingga dusun.

Semakin banyak yang menjauh dan menjaga jarak karena tidak puas dengan kebijakan bupati, alokasi pembagian proyek, gagal jadi kepala dinas, kepala badan dan kepala sekolah, kepala UPT dan kepala bidang menjadi alasan mengapa kekuasaan politik bisa  semakin menjauh jaraknya dengan masyarakat. Secara konseptual  politik situasi inilah yang disebut dengan power distance atau jarak kekuasaan. Kelas penguasa(ruller class) meminggirkan peran dan kontribusi vital masyarakat tanpa kuasa (classless society) meminjam istilah Filsuf besar jerman Karl Marx.

 Secara geografi dan politik harus diakui bahhwa salah satu Kabupaten yang memang paling dinamis bahkan problematik di NTB adalah Kabupaten Bima. Sejumlah masalah patologi sosial cukup tinggi seperti pembacokan dan  konflik komunal perang antar kampung yang memakan korban sering terjadi.  

Dapat dikatakan bahwa saluran ekspresi politik publik di Bima apabila mereka kecewa dan tidak puas kepada pemerintah, pilihan utama mayoritas publik adalah melakukan  demonstrasi  dan blokir jalan. Saya menilai sikap kritis masyarakat Bima terhadap persoalan kebijakan pemerintah daerah sangat tinggi yang menandakan partisispasi dan budaya politik -meminjam istilah Gabriel Almond efektif berjalan.

Hanya saja harus diakui secara objektif bahwa ada ketimpangan dan ketidakcakapan Bupati Bima IDP-Dahlan  mengelola potensi dan sumber daya kekuasaan politik yang ada. 

Terbukti setiap tahun masyarakat di seluruh kabupaten Bima  dibuat gusar dan cemas nyaris sepanjang tahun oleh sejumlah masalah periodik yang terus terjadi, sebut saja masalah mahalnya harga pupuk,  kelangkaan pasokan pupuk, penjualan pupuk paketan, dan penjarahan pupuk.

Pihak yang paling dirugikan  dari peliknya deretan masalah tersebut adalah petani. Komitmen, kapasitas dan kompetensi Bupati dan Wakil Bupati Bima Umi Dinda dan Babe sapaan akrabnya pun ditagih dan ditanyakan publik.

Salah satu indikator bahwa ada persoalan serius yang dialami pemerintah daerah Kabupaten Bima adalah besarnya otoritas yang dimiliki sebagai bupati Bupati terpilih yakni mandat publik politik. Sayangnya tidak ditopang oleh kompetensi pribadi yang memadai berupa kecerdasan intelektual, kecakapan manajerial, ketegasan sikap dan minimnya pengalaman politik.

Bupati IDP-Dahlan sepertinya sulit beradaptasi dengan jabatan publik yang diemban.   Nasib tragis pun kini dalami dan keluhkan oleh mayotitas petani karena anjloknya  harga jagung di pasaran yang hanya 3.650.  

Pemimpin berkualitas sejatinya tercermin dari kreativitas, kebaharuan gagasan, kemewahan narasi dan padatnya rencana aksi konkrit bukan banyaknya retorika belaka. Kepala daerah yang produktif menyiapkan dirinya dengan sejumlah program kerja yang tersusun secara sistematis dan terukur untuk mengelola secara maksimal semua sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia di daerah. 

Oleh karena itu, Bupati misalnya tidak boleh hanya bermodalkan tampang, paras cantik dan  janji-janji politik yang irasional. Tantangan sebagai kepala daerah di banyak sektor pelayanan publik, saat ini semakin tidak mudah, sehingga  diperlukan kecerdasan intelektual tinggi dan kemampuan praksis agar sukses menjadi pemimpin politik yang transformatif dan visioner di era modern yang kompleks dengan beragam masalah sosial yang pelik.

Banyak bukti sejumlah besar kepala daerah mengalami kesuksesan atau bahkan kegagalan sama sekali dalam menciptakan misalnya birokrasi handal dan profesional, memajukan sektor ekonomi, meningkatkan PAD, membangun kesejahteraan publik, menciptakan infrastruktur, menegakan supremasi hukum yang adil, menyelenggarakan pembangunan yang merata, menciptakan lapangan kerja,  menaikan indeks pendidikan, menurunkan angka kemiskinan, membangun dam dan irigasi petani, meningkatkan hasil produksi dan harga komoditas pertanian seperti jagung, gabah dan bawang yang terus anjlok.  Deretan panjang masalah tersebut, masih menjadi gunung es dan belum sepenuhnya bisa diatasi oleh pemerintah daerah  Kabupaten Bima. 

Saya menduga bahwa gunungan masalah yang ada bukan tidak dapat diselesaikan oleh Bupati Bima tetapi memang karena ada alasan dan hambatan politik. Pertama, memang tidak terlihat ada political will yang kuat dan kedua, ada hambatan  inkompetensi kepala daerah terpilih yang tidak memadai.

Umumnya kepala daerah tanpa peta konsep akan mengalami kesulitan untuk menemukan jalan keluar atas  sejumlah akar masalah kronis yang terjadi di masyarakat kabupaten Bima yang sudah berurat berakar.

Dalam konteks demokrasi lokal di Kabupaten Bima. Secara personal saya kecewa karena belum sepenuhnya menemukan adanya  Pemimpin politik ideal yang benar-benar  efektif dan transformatif yang dapat membawa kemajuan juga perubahan menuju kemajuan daerah di banyak sektor pelayanan publik di Kabupaten Bima.

Sebut saja di dua bidang utama yang strategis dan esensial peratama, bidang Pendidikan sebagai sumber dan poros penting kemajuan peradaban, kedua, bidang pertanian sebagai tulang punggung ketahanan ekonomi lokal. Harus diakui terhadap sejumlah masalah yang ada nampak sekali adanya rasa kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja dan capaian kepemimpinan Bupati Bima di awal periode kedua.

Demontrasi dan desakan publik yang luas semakin menggambarkan gagapnya Bupati Bima menyelesaikan sejumlah masalah mendasar yang menjadi tuntutan publik. Pemerintah daerah tampaknya sudah dikepung oleh lilitan masalah yang memang tidak serius mau diselesaikan. Sebut saja aksi penyerbuan sejumlah aliansi dan kelompok petani bawang ke kantor Bupati yang menuntut pemerintah daerah menetapkan standar harga bawang akan tetapi hingga kini tidak ada  ujung realisasinya.  

Saya menilai mengapa, tekanan dan keraguan masyarakat kepada IDP-Dahlan makin harin semakin memuncak karena ada problem demokrasi yang mendasar. Pertama, yakni ‘ otoritas kekuasaan politik yang besar sebagai bupati  yang tidak ditopang oleh  kompetensi pribadi yang handal.

Padahal, efektifitas dan keberhasilan kepemimpinan seorang Bupati sangat di tentukan oleh adanya  linearitas  antara mutu kemampuan  intelektual dengan otoritas yang dimiliki sebagai syarat mengelola birokrasi pemerintahan.  Permasalahan  kedua, yang mencolok dan menyita perhatian publik selama kepemimpian IDP-Dahlan adalah buruknya  tata Kelola pertanian dan komoditasnya turunannya.

Bupati Bima harusnya memiliki pengetahuan dasar yang  komprehensif soal geografi sosial dan ekonomi masyarakat Bima yang mengandalkan  bertani sebagai sumber pendapatan utama dan jantung ekonomi keluarga. Menjadi petani bagi orang Bima bukan sekedar aktivitas bercocok tanam biasa melainkan di dalamnya ada makna intrinsik kebudayaan yang melekat.

Dengan bertani orang-orang Bima dapat  menyelami  seni kehidupan, menghargai dan memakmurkan alam, bertani adalah manifestasi dari ketinggian etos, simbol harmoni manusia dan alam, mode produksi ekonomi, sistem ketahanan pangan, perlawanan atas kemiskinan, perjuangan mengubah nasib dan takdir untuk sejahtera. 

Mengapa potensi petani yang begitu besar dalam cara pandang kekuasaan politik Bupati IDP-Dahlan tidak dianggap sebagai sumber pendapatan produktif daerah. Karena dalam penilaian saya, Bupati Bima gagal dan justru tidak mampu melakukan inovasi dan terobosan  dalam menyelesaikan sengkarut fundamental yang  menimpa seluruh petani di kabupaten Bima.

Salah satunya soal pupuk mengalami kelangkaan luar biasa dan harga yang mahal. Setiap tahun petani harus cemas, was-was bahkan depresi karena harga pupuk yang melangit mencekik. Persoalan tidak hanya berhenti dan terus mengakar pada buruknya sistem admnistrasi, distribusi, supervisi melainkan juga maraknya spekulan pupuk yang tidak berijin yang menjual pupuk dengan harga yang sagat mahal 3-4x lipat  di atas harga het. Lalu pertanyaanya.

Kemana larinya otoritas dan sejumlah diskresi yang dimiliki pemerintah daerah IDP-Dahlan.  kok tidak mampu mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga pupuk dengan memperbaiki manajemen proses distribusinya. Harusnya birokrasi sebagai sistem kekuasaan politik mampu menaklukan arogansi pengusaha pemilik korporasi seperti distributor agar tidak semena-mena tanpa nurani mendzolimi petani. 

Selama ini penyelesaian sengketa kelangkaan dan mahalnya harga pupuk lebih cenderung dihilir  dengan menindak dan mengancam  pengecer kecil bukan di hulu dengan memberantas distributor pupuk nakal yang menimbun pupuk dan membuat sejumlah aturan sumbang dan diskriminatif yang merugikan petani kecil. Nyaris tidak ada Langkah tegas dan konkrit  Bupati IDP-Dahlan dalam mereformasi sistem tata kelola distribusi pupuk yang carut marut. 

Alasan klasik dan klise selalu jadi pembenaran atas kegagalam kepala daerah mengurus petani. Mulai dari dalih  rasio petani dengan jumlah ketersediaan pupuk yang tidak berimbang dengan luas lahan, pembatasan kuota dan jatah pupuk secara nasional dan pertambahan jumlah lahan yang tidak tercatat dalam RDKK.  Seringkali dalil-dalil normatif tersebut, ramai-ramai diucapkan oleh penjabat hingga Bupati untuk meredam protes masyarakat.

Bagi Saya kelangkaan dan mahalnya harga pupuk rasanya tidak logis diterima akal karena bagaimana mungkin 76 tahun kita merdeka pememrintah daerah tidak punya solusi di tengah kecanggihan teknologi dan gemerlapnya zaman. Masalah utamanya terletak pada rendahnya kapasitas dan kompetensi kepala daerah memperjuangkan harkat, martabat dan kesejahteraan petani.  

Bulan Maret hingga September tahun 2022 ini  menjadi ujian massal bagi seluruh  petani jagung di seluruh Kabupaten Bima karena hasil panen jagung tidak cukup menggembirakan selain karena defisit hasil produksi, petani pun dibuat pusing karena anjloknya  harga jagung ke titik terendah yakni  4. 250-4.350 / kilo.

Bupati Bima harusya dari awal terpilih kembali di periode kedua harusnya sudah menyusun sejumlah langkah antisipasi yang efektif juga konkrit untuk membela dan berpihak kepada petani.

Salah satunya membuat perda standar harga atau mengintervensi standar harga yang berlaku di Gudang agar para  spekulan tidak seenaknya memai nkan trik sehingga harga jagung terus turun di pasar.  Sehingga petani terus merugi karena harga jagung dengan biaya produksi tidak sepadan, jangankan untuk modal pun tidak Kembali.  

Pengalaman pahit yang dialami para petani di Kabupaten Bima yang terancam dihimpit hutang karena harga jagung anjlok, Harusnya menaikan kecerdasan dan kedasaran politik masyarakat Bima untuk teliti dan kritis memilikh pemimpin politik.

Kebiasaan memilih pemimpin karena motif uang dan tampilan fisik harus sudah bergeser ke budaya politik yang rasional dan transformatif sehingga daerah kita bisa lebih maju, unggul, produktif dan sejahtera. Menjelang pilkada serentak tahun 2024 masyarakat Kabupaten Bima harus lebih selektif menjatuhkan pilihan politiknya jangan asal memberi dukungan perhatikan kulaitas  intelektual bukan uangnya, ukur kecerdasasan emosional- spiritual, dan uji  integritasnya. Kecerdasan civil society menjadi kunci dan strategi memangkas rantai kepemimpinan.

Rumitnya persoalan petani di Kabupaten Bima seharusnya sejak 100 hari kerja pasca dilantik pada periode pertama lebih -lebih di periode kedua bupati IDP-_Dahlan sejatinya sudah  memiliki solusi dan  peta kebijakan strategis untuk membangun kesejahteraan dan kemandirian seluruh  petani di 18 kecamatan dan 191 desa di kabupaten Bima.

Kebijakan politik pemerintah daerah sangat viltal perannya untuk mengurai masalah klasik petani  terutama petani jagung, bawang merah, dan padi yang beberapa tahun terakhir sangat dirugikan dengan tidak adanya standar harga yang dibuat pemerintah sebagai mekanisme proteksi  agar nasib  petani tidak dirugikan oleh para spekulan. Pememrintah turun tangan misalnya yang konkrit dan mendesak adalah membuat regulasi tentang sertifikasi alat timbang, proses timbang dan spesifikasi alat timbang. 

Selama ini hampir semua pembeli jagung kecuali di gudang punya jenis timbangan yang berbeda-beda parahnya lagi tidak ada otoritas yang dibuat untuk mengecek dan mengawasi kelayakan alat timbang. Petani sangat dirugikan karena banyak pembeli jagung yang sudah melakukan modifikasi alat timbangnya sedemikian rupa. Sudah harga jagung rendah timbagan pembeli juga curang.

Di sinilah negara hadir sebagai regulator (pengatur) dan supervisor(pengawas) bagi kepentingan para petani. karena ketiga komoditas pertanian ini memberi kontribusi besar pendapatan daerah.

Harusnya  sebagai komoditas unggulan yang menjadi benchmark Kabupaten Bima ada  kebijakan yang terukur yang menunjukan political will, komitmen tegas dan keberpihakan langsung Bupati IDP-Dahlan   menjaga martabat, etos dan produktivitas petani sebagai pahlawan pangan.

Tetapi tampaknya Bupati IDP-_Dahlan selama lima tahun berkuasa di periode pertama tidak cukup mengambil pelajaran dari kisruh masalah pupuk dan anjloknya harga komoditas jagung Petani. Kekacauan alokasi dan distribusi pupuk pun terjadi berulang setiap tahun padahal waktu  tujuh tahun berkuasa  tentunya  sudah cukup faham dan memiliki pengalaman yang cukup untuk mengatasi  akar dan sumber masalah petani. 

Pertanyaanya, mengapa Bupati IDP-Dahlan tidak mengatur jauh-jauh hari dan menyiapkan sejumlah rencana strategis misalnya jatah, alokasi, ketersediaan pasokan pupuk. lalu apa kebijakan makro dan turunanya untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan dan ada jaminan efektifitas kemudahan distribusinya seperti di tahun sebelumnya. Sehingga petani merasa puas dan terlayani oleh pemerintah. Selama ini hampir tiap tahun tahun pupuk langka, mahal dan rantai distribusinya carut marut terjadi penjarahan di banyak tempat. 

Saran saya bahwa sebenarnya Bupati Bima bisa menyusun sejumlah kebijakan fundamental yang populis untuk membuat harga jagung stabil.   Pilihan pertama, Sebagaimana rencana strategis kementrian pertanian RI adalah menetapkan standar harga  jagung minimum dan maksimum daerah.

Ada dasar hukum untuk melakukan ini misalnya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2020 tentang harga acuan pembelian (HAP) di tingkat Petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen secara nasional perkilo yakni 5.960. Pertanyaan, krtitisnya kalau sudah ada acuan nasional standar harga, mengapa itu tidak dijadikan sebagai acuan penetapan harga standar jagung terlepas ada faktor supply dan demand, jarak distribusi dan rendahnya kapasitas serap korporasi menampung jagung petani sebagai varibel yang mempengaruhi naik turunnya harga jagung.untuk menetapkan standar harga jagung petani di Kabupaten Bima. 

 Kalau bupati IDP -Dahlan hanya berdalih bahwa harga jagung mengikuti harga pasar, dan Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mengintervensi tentu ini perseden buruk yang menunjukan watak dan sikap kapitalis kepala daerah. Kesannya dari gaya komunikasi politik mereka lebih memihak korporasi ketimbang memperjuangkan aspirasi membela petani. 

Pernyataan Bupati tidak punya kewenangan menetapkan harga standar jagung tentu dapat dinilai  sebagai lemahnya kemampuan(kapasitas) pemerintah dalam mengatur tata Kelola jagung. Di tengah jeritan kesulitan petani tetapi mengucapkan pernyataan yang hanya bersifat’diplomatis’ bukan solutif tentu sangat tidak terpuji dan terkesan lepas tanggungjawab.

Harunsya cari akar masalah mendasar mengapa harga jagung naik turun bahkan terus turun hampir setiap hari, bisa jadi itu ulah para spekulan yang sengaja memainnkan harga jagung petani untuk menangguk untuk lebih banyak. Bupati harus ambil sikap tegas lakukan operasi pasar kunjungi semua Gudang jagung ambil sikap tegas dan beri sanksi kalua tidak patuh kepada regulasi dan standar harga yang dibuat pemerintah.

Parahnya lagi kalau bupati hanya sering mengulang-ulang  dalam penyataannya yang sama di beberapa media bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan  bisa mengiintervensi soal harga, itu artinya Bupati IDP-dahlan  sewenang-sewenang mengadopsi prinsip ekonomi  ‘Neo-liberal yang menyerahkan seluruh aktivitas dan transaksi ekonomi publik kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Tentu ini  sangat beresiko membahayakan kepentingan jangka pendek dan panjang kehidupan petani. 

Saran kedua, bupati Bima dapat memaksimalkan peran bumdes di seluruh kecamatan dengan menyuntikan dana desa untuk diinvestasikan secara periodik selama masa panen jagung berlangsung. BUMDES diberikan kewenangan minimal untuk membeli jagung-jagung petani lokal dengan harga standar yang ditetapkan pemerintah daerah selain prospek pasar yang besar, keuntungan di depan mata dan kontribusi buat PAD. 

Mekanismenya unit-unit bisnis BUMDES ini dapat dikelola oleh perusahaan daerah sebagai  sayap dan unit-unit  bisnisnya. Sebut saja PD. Wawo perusaan daerah milik Pemda Bima dapat menjadi induk dari seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan bisnis. Rugi kalau BUMDES yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa-desa di Kabupaten Bima kalau hanya menjadi semacama “koperasi simpan pinjam’. BUMDES harus inovatif, kreatif dan tentu saja produktif membaca peluang usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha dan valuasi pasarnya. 

Saya kira masing-masing-kepala desa cukup menggelontorkan 200-250 juta per-BUMDES  untuk langka awal membeli jagung petani selama musim panen dua samap tiga bulan maka, keuntungan yang diperoleh Kembali BUMDES selain pokok modal di tambah keuntungan jauh lebih besar dibandingkan hanya sebagai pengelola simpan pinjam seperti praktek BUMDES di banyak desa sekarang. Hal penting dari implementasi ide ini adalah manifestasi dari keberpihakan, pembelaan, dukungan juga komitmen pemerintah daerah memajukan dan mensejahterakan kualitas hidup petani di Babupaten Bima.

‘ Petani Sejahtera Negara kuat, Pemimpin hebat.’

  Editor : Administrator