SELAMA satu bulan, mulai 15 September hingga 14 Oktober 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan UKM menggelar kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PL-KUMKM2023) di 32 Provinsi di Indonesia. Di NTB, PL-UMKM2023 dilakukan di Lombok Utara dan Sumbawa Barat, melengkapi pendataan lengkap serupa yang sudah dilakukan di delapan kabupaten/kota tahun 2022 lalu.
PL-UMKM tahun 2023 ini memiliki arti yang sangat krusial, terutama dalam mewujudkan basis data tunggal koperasi dan UMKM untuk memperbaiki tata kelola data yang sudah ada. Ketersediaan data tunggal tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan pada semua level.
Bagi pemerintah, data tunggal ini sangat diperlukan untuk dapat membantu para pengelola koperasi dan pelaku UMKM dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM, termasuk untuk keperluan perencanaan dan evaluasi. Pemerintah daerah juga membutuhkan data tunggal ini untuk mengukur kemajuan ekonomi daerah dan menjadi panduan dalam mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan merancang program-program yang sesuai kebutuhan riil.
Bagi para pelaku usaha koperasi dan UMKM, data tunggal yang berkualitas akan membantu dan memandu mereka dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Dengan basis data tunggal tersebut, mereka dapat menganalisis tren pasar, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Data tunggal juga dapat membantu pelaku koperasi dan UMKM dalam pemasaran dan strategi penjualan yang lebih baik, sebuah hal yang acap menjadi titik krusial keberlanjutan sebuah unit usaha.
Data tunggal UMKM juga diperlukan untuk membuka akses ke sumber daya keuangan. Bank dan lembaga keuangan seringkali memerlukan data yang akurat untuk memberikan pinjaman atau layanan keuangan kepada unit usaha. Ketersediaan data tunggal yang lengkap dan akurat, secara tidak langsung akan dapat meningkatkan akses koperasi dan UMKM ke sumber daya finansial yang mereka butuhkan untuk terus tumbuh dan berkembang. Hal yang sama juga berlaku bagi para investor swasta. Ketersediaan data tunggal koperasi dan UMKM dapat meningkatkan kepercayaan investor swasta untuk berinvestasi pada sektor ini karena mereka memiliki data akurat tentang potensi bisnis dan pasar yang relevan.
Khusus bagi BPS, hasil pendataan PL-KUMKM ini akan sangat bermanfaat sebagai dasar perencanaan Sensus Ekonomi yang akan digelar 2026 mendatang. Pendataan ini juga merupakan bagian dari kontribusi nyata BPS dalam program prioritas nasional. Pendek kata, ketersediaan data tunggal mengenai pengelola koperasi dan pelaku UMKM akan memiliki peran krusial sebagai akselerator program-program pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM yang tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Data tersebut juga sangat dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana dampak dari intervensi yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pengelola koperasi dan pelaku UMKM.
Data Mutakhir
BPS mencatat ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,17 persen pada Triwulan II-2023. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2023. Pertumbuhan ekonomi triwulan II ini didorong oleh performa sektor industri pengolahan dan juga sektor perdagangan. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari ekspektasi pasar dan ini menunjukkan resiliensi aktivitas ekonomi nasional di tengah perlambatan global di mana banyak negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonominya. Pada periode yang sama, tanpa sektor tambang, BPS NTB mencatat ekonomi Bumi Gora tumbuh 4,8 persen yang menandakan sektor ekonomi di luar tambang terus menggeliat positif.
Sudah pasti, sektor UMKM memberi andil besar terhadap tren positif pertumbuhan ekonomi tersebut. Hasil Sensus Ekonomi BPS tahun 2016 mencatat bahwa 99 persen keseluruhan unit usaha merupakan UMKM. Dengan tiga sektor andalannya yakni perdagangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta industri pengolahan; mengutip penegasan Direktur Statistik Harga BPS RI Windhiarso Putranto, UMKM telah menjelma sebagai critical engine perekonomian karena kontribusi besarnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Begitu besarnya kontribusi UMKM untuk menggerakkan ekonomi nasional maupun daerah, dengan sendirinya menempatkan UMKM sebagai entitas yang mendapat perhatian besar dari pemerintah. Alhasil, berbagai program pemberdayaan dari Kementerian dan Lembaga pun digelontorkan yang dalam pelaksanaannya, program-program pemberdayaan UMKM yang beragam tersebut tentu membutuhkan dukungan satu data yang akurat dan mutakhir.
Dari kajian tim Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), setidaknya terdapat 21 program pemberdayaan UMKM di bawah 19 Kementerian dan Lembaga dan telah berjalan dalam kurun waktu cukup lama. Sedangkan berdasarkan kajian Kementerian PPN/Bappenas melalui matriks Pembangunan RKP 2021, tercatat bahwa program pengembangan UMKM berdasarkan alokasi anggaran tersebar di 29 Kementerian dan Lembaga.
Melihat begitu gencarnya program-program pemberdayaan UMKM yang terus dan sedang diupayakan oleh pemerintah, basis data tunggal yang sifatnya berkelanjutansudah barang tentu menjadi sangat diperlukan. Basis data tersebut akan sangat bermanfaat sebagai evidence-based dalam perencanaan pembangunan ekosistem UMKM dan penetapan sasaran penerima manfaat sebagai ukuran tingkat efektivitas program pemberdayaan UMKM, dan sebagai dasar analisis perkembangan dan kemajuan UMKM.
Partisipasi Aktif
Secara teknis, program PL-KUMKM ini dilaksanakan secara berturut-turut dari tahun 2022 hingga 2024 dengan cakupan wilayah dan cakupan usaha yang berbeda-beda. Tahun ini, pendataan lengkap dilaksanakan di 215 kabupaten/kota di seluruh provinsi kecuali Jogjakarta dan Bali yang pendataannya telah tuntas tahun lalu. Pendataan yang dilakukan mencakup usaha yang sifatnya menetap maupun tidak menetap seperti usaha keliling dan usaha kaki lima.
Dalam pelaksanannya, petugas lapangan akan melakukan pendataan secara door-to-door menggunakan moda pendataan Computer Assisted Personal Interviewing. Petugas pendataan juga akan melakukan geotagging dan foto khusus untuk bangunan UMKM dan koperasi. Dengan demikian, akan diperoleh satu basis data yang komprehensif by name by address yang memuat informasi yang terkait unit usahayang meliputinama usaha dan alamat lengkap lokasi usaha. Selain itu memuat pula informasi tentang pelaku usaha yang meliputijenis kelamin, usia, hingga tingkat pendidikan, serta informasi karakteristik usaha yang meliputi kategori usaha, tenaga kerja, pasokan dan pasar, izin usaha, struktur pendapatan dan pengeluaran, permodalan, dan digitalisasi usaha.
Sebagai penyedia statistik dasar, BPS menyadari bahwa pelaksanaan PL-KUMKM 2023 yang terintegrasi dengan penyediaan basis data tunggal merupakan pekerjaan besar dan tidak mudah. Hal yang amat sebanding dengan manfaat data ini setelah tuntas dan rampung. Untuk mewujudkannya, BPS memerlukan kontribusi dan dukungan terbaik dari seluruh pemangku kepentingan. Para pengelola koperasi dan pelaku UMKM, terimalah kedatangan petugas lapangan kami dan mohon berikanlah data yang lengkap nan akurat. (*)