Ekonomi Kerakyatan dan Program Jumat Belondong

Rury Anjas Andita • Dipublikasikan Jumat, 1 Desember 2023 | 16:38 WIB
Photo
Photo

PROGRAM Jumat Belondong yang diluncurkan oleh PJ Gubernur NTB menarik ditarik benang merahnya dari sisi pandangan ekonomi kerakyatan. Program Jumat Belondong diyakini  dapat mampu mendorong peningkatan penjualan sarung lokal NTB.

Berbicara terkait ekonomi Kerakyatan maka yang ada dibenak kita adalah Bung Hatta. Sebelum Indonesia merdeka, Bung hatta telah mengenalkan konsep ekonomi kerakyatan sebagai landasan membangun perekonomian Negara.

Dalam daulat rakyat (1931), Bung Hatta menulis artikel berjudul “Ekonomi Kerakyatan Dalam Bahaya”. Artikel Bung Hatta mengenai konsep Ekonomi Kerakyatan kala itu, sebagai kritikan terhadap sistem ekonomi kolonial belanda yang menjerat rakyat pribumi.

Ekonomi kerakyatan menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat tanpa terkecuali secara demokratris untuk melakukan kegiatan ekonominya demi memperoleh kesejahteraan tanpa melakukan eksploitasi berlebih terhadap suatu golongan masyarakat. Menurut swasono (2020), sistem ekonomi kerakyatan merupakan wujud dari perekonomian yang berbasis rakyat yaitu perekonomian yang fokus pada kepentingan rakyat dan merupakan inti dari pasal 33 UUD 1945.

Mengutip penjelasan pasal 33 UUD 1945, “tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua dibawah pimpinan atau kepemilikian anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuan orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan  orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi  adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasi oleh Negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat

Prinsip dasar ekonomi yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 adalah prinsip kekeluargaan, prinsip keadilan, prinsip pemerataan pendapatan, prinsip keseimbangan Antara kepentingan pribadi dan umum, dan prinsip kerjasama. Koperasi dan UMKM adalah cerminan dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

UMKM dan Potensi Lokal

Secara ekonomis, dalam perekonomian kerakyatan, income masyarakat diperoleh dari penjumlahan antara penerimaan upah tenaga kerja + penerimaan dividen atau bagi hasil usaha + tingkat sewa modal (deposito) + jumlah tabungan atau endowment yang disewakan. Dengan demikian dalam tata ekonomi kerakyatan, masyarakat bukan hanya sebagai buruh dalam perekonomian, tetapi juga pemilik atau memiliki saham di sektor produksi (Hasmawati, 2018).

Perilaku ekonomi seperti ini tergambar dalam usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun Industri Kecil Menengah (IKM). Kepemilikan modal oleh sekelompok masyarakat dan mengelola sendiri usahanya sehingga laba yang diperoleh akan dinikmati oleh sekelompok masyarakat pemilik modal.

Pemberdayaan UMKM dapat diwujudkannya dengan mengangkat potensi lokal. Mayoritas UMKM bergerak di sektor pertanian, perkebunan, kerajinan, perikanan dan olahan makanan khas daerah. UMKM yang bergerak mengelola sumber daya lokal dan dimainkan oleh masyarakat lokal akan memberikan dampak langsung terhadapa perekonomian daerah.

Keuntungan produksi dari UMKM akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Apalagi dengan kenyataan bahwa UMKM dimainkan oleh masyarakat menengah kebawah harusnya menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dalam upayanya melaksanakan berbagai program pemberdayaan.

Merujuk dari NTB Satu Data, jumlah UMKM di NTB tahun 2022 sebanyak 103.284 dengan didominasi oleh jenis usaha mikro. Tumbuhnya UMKM akan mendorong terjadinya pemerataan pendapatan. UMKM memiliki daya responsif dan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan iklim ekonomi dan pangsa pasar.

Hal tersebut dikarenakan UMKM merupakan usaha yang dibangun atas dasar potensi lokal dan kearifan masyarakat lokal. Dengan demikian UMKM diharapkan mampu mengatasi kesenjangan tingkat pendapatan, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan tentunya meningkatkan perekonomian daerah.

Jumat Belondong

Tumbuh kembangnya UMKM salah satunya dipengaruhi oleh keberpihakan pemerintah daerah melalui berbagai program kerjanya. Baru ini masyarakat NTB diperkenalkan oleh program jumat salam dan Jumat Belondong.

Program ini dilaunching pada tanggal 27 Oktober 2023 dan seketika memenuhi pemberitaan media cetak lokal akhir-akhir ini. Jumat salam merupakan singkatan dari Jumpai Masyarakat Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat.

Jumat Belondong merupakan program dimana para ASN Pemprov NTB yang turun ke desa/kelurahan dalam balutan jumat salam, diharuskan menggunakan londong buatan lokal dalam melaksanakan shalat jumat bersama masyarakat. Londong dalam bahasa Indonesia bermakna sarung.

Tembe Nggoli dari Bima dan Dompu, Kre Alang dari Sumbawa dan kain sesek dari Lombok merupakan berbagai jenis sarung khas NTB. Bagi para perajin sarung lokal, program Jumat Belondong menjadi menarik karena adanya iming-iming akan peningkatan jumlah penjualan sarung lokal. Melalui program jumat belondong, sarung lokal NTB akan lebih dikenal oleh masyarakat luar bahkan kepada mereka generasi muda NTB yang belum mengenal sarung lokal NTB.

Program Jumat Belondong seakan menjadi angin segar bagi para perajin dan sektor usaha yang menjual sarung lokal. Dalam bayangan mereka, akan ada peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh adanya program Jumat Belondong.

Dampak akhirnya tentu pada peningkatan kesejahteraan. Dengan peningkatan permintaan pasar terhadap sarung buatan lokal, mendorong munculnya inovasi dan kreativitas. Perilaku tersebut merupakan hal positif bagi ketersediaan barang di pasar.

Sarung lokal NTB bukan tidak mungkin akan menjadi ikon baru NTB, daya tarik baru NTB bagi dunia luar. Maka pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan bahan baku pembuatan sarung lokal dengan harga yang rasional.

Ada optimisme yang muncul dari program Jumat Belondong sebagai langkah mengurangi ketimpangan pendapatan. Para perajin sarung lokal yang berdomisili di desa dan berproduksi di desa, berkontribusi terhadap peningkatan transfer uang langsung menuju desa.

Peningkatan pendapatan yang diperoleh perajin sarung lokal berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah perputaran uang di desa. Hal tersebut tentu dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah pedesaaan dan perkotaan.

Semangat Jumat Belondong adalah semangat penerapan ekonomi kerakyatan. Salah satu program yang dapat mendorong tumbuhnya UMKM yang bergerak di sektor kerajinan sarung lokal. Merupakan program yang berpihak kepada masyarakat desa khususnya pelaku produksi sarung lokal.

Epilog

Berdasarkan data BPS NTB per September 2023, gini ratio Provinsi NTB berada di angka 0,374. Angka gini ratio menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk.

40 persen kelompok penduduk NTB berpenghasilan rendah share pengeluarannya berada di angka 18,30 persen. 40 persen kelompok penduduk NTB berpenghasilan menengah share pengeluarannya berada di angka 36,56 persen. 20 persen kelompok penduduk NTB berpenghasilan tinggi share pengeluarannya berada di angka 45,14 persen.

Data tersebut menempatkan NTB berada pada tingkat ketimpangan rendah karena share pengeluaran kelompok penduduk berpenghasilan rendah berada di atas 17 persen. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, NTB berada pada urutan kedelapan tertinggi dari 34 Provinsi.

Tentu bukan suatu capaian yang menggembirakan. Sedangkan gini ratio Indonesia berada di angka 0,381, lebih tinggi dari gini ratio NTB. Semakin tinggi nilai gini rasio menggambarkan semakin tingginya tingkat ketimpangan penduduk.

Nilai gini ratio NTB per September 2022 berada di ambang klasifikasi ketimpangan sedang. Intervensi pemerintah daerah melalui program pemberdayaan masyarakat perlu diintensifkan. Program Jumat Belondong dan program pemerintah lainnya diharapkan mampu terimplementasi dengan baik memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah.

Perlu adanya penelitian mendalam bagaimana hubungan program Jumat Belondong terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku produksi sarung lokal. Namun dari analisa kebermanfaatannya, kita patut optimis terhadap capaian dari program jumat belondong.

Penulis mengakronimkan Jumat Belondong sebagai JUMpai MasyarakaT Berikan soLusi kONkrit DOrONG UMKM MAJU MELAJU. (*)

*Penulis:

Muhamad Syaekhurrsiddin,S,STP

(Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Unram)

Editor : Rury Anjas Andita
Ekonomi Kerakyatan jumat belondong Pj Gubernur NTB