Hak Asuh di Era Modern: Memahami Hadhanah Dalam Dinamika Keluarga

Rury Anjas Andita • Dipublikasikan Selasa, 1 Oktober 2024 | 09:30 WIB
Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq
Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq

DALAM ilmu sosiologis, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia dalam hidup dan kehidupan ini tidak bisa hidup sendiri; manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, mengembangkan diri, dan saling cinta mencintai. Dalam dimensi sosial diperlukan sebuah bingkai untuk merekatkan hubungan pria dengan wanita, bingkai itu bernama pernikahan.

Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Sungguh itu lebih menentramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya.” (HR. Bukhari No.4779)

Pernikahan sejatinya merupakan lembaran baru bagi kehidupan seorang laki-laki dan perempuan yang telah sah menjadi pasangan suami istri. Maka, makna sebenarnya dari saling mengenal atau taaruf adalah pasca pernikahan. Di sinilah kemudian pasangan suami istri akan menghadapi realita kehidupan, di mana pernikahan itu tidak selamanya indah; akan selalu ada problematika yang akan dihadapi dan dilalui. Kehidupan berumah tangga laksana mengarungi bahtera di tengah luasnya lautan. Walau lautan kehidupan seakan tiada akhirnya, namun medan perjuangan kehidupan seringkali berubah secara tiba-tiba.

Kehidupan rumah tangga yang sebelumnya didambakan acapkali harus berakhir pada perceraian. Menurut Willis (2009), perceraian disebabkan oleh beban psikologis yang berat, emosi yang tidak terkontrol, komunikasi yang kurang antar keduanya, tidak adanya kepercayaan antar pasangan, dan adanya perselingkungan. Agama memang membenarkan perceraian namun perceraian juga merupakan perbuatan yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Swt, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya: “Perbuatan yang halal yang paling dimurkai Allah adalah thalaaq.” (H.R. Abu Daud dan Hakim)

BPS mencatat dalam 3 tahun terakhir di Indonesia angka perceraian mengalami peningkatan yang drastis. Pada tahun 2021 ada sekitar 447.000 kasus perceraian, kemudian tahun 2022 sebanyak 500.000 kasus, dan pada 2023 sebanyak 463.000 kasus. BPS juga mencatat bahwa kasus perceraian terbanyak disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus, kemudian faktor finansial dan juga faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Data kuantitatif dan kualitatif tersebut mencerminkan perlunya pemahaman secara substantif mengenai hak asuh melalui perspektif hukum keluarga islam sehingga dapat meminimalisir  terjadinya perceraian.

Hadhanah Dalam Hukum Keluarga Islam

Hadhanah berasal dari kata hadhana-yahdhunu-hadhanatu yang memiliki makna mengasuh atau memeluk anak.  Secara syariat, mengasuh anak dimaknai sebagai menjaga orang yang belum mampu secara mandiri mengurus dirinya sendiri, mendidik, dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya. Artinya bahwa hadhanah tidak hanya kaitannya dengan pemelihaaran aspek fisik, seperti tempat tinggal tetapi juga mencakup aspek emosional dan spritual.

Pasca perceraian keputusan mengenai hak asuh anak tidak boleh dilakukann secara sembarangan. Dalam hukum Islam, ibu dianggap sebagai pemegang hak asuh utama sampai anak mencapai usia tertentu. Menurut Imam Syafi’i hak atas asuh atau hadhanah memiliki urutan dari ibu, ibunya ibu, dan seterusnya sampai ke atas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya anak. Baru sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan sampai ke atas dengan syarat mereka pewarisnya pula. Lalu dilanjutkan ke kerabat-kerabat dari pihak ibu dan disusul kerabat-kerabat dari ayah.

Dinamika Keluarga Modern

Perubahan sosial dan ekonomi telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dan perceraian. Pernikahan tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya pilihan hidup, namun menjadi salah satu dari beberapa pilihan hidup. Beberapa kasus perceraian khususnya dikalangan public figur dapat kita jadikan pembelajaran, seperti kasus Tsania Marwa dengan Atalarik Syach. Keduanya bercerai pada tahun 2017. Pasca keduanya bercerai, pada 2019 Tsania Marwa menggungat di Pengadilan Agama Cibinong. Hasilnya, hak asuh anak pertama jatuh ke Atalarik Syach, sementara hak asuh anak kedua jatuh ke Tsania Marwa.

Kepentingan Anak

Pengambilan keputusan mengenai hak asuh, sejatinya harus mengedepankan prinsip “kepentingan anak jauh lebih utama”. Artinya jangan kemudian karna ego masing-masing baik itu ayah atau pun ibu membuat anak menjadi bingung mau mengikuti ayahnya atau ibunya. Maka keputusan hak asuh harus mengedepankan dan mempertimbangkan apa yang paling baik untuk anak secara emosional, fisik, dan psikologisnya.

Tantangan dan Peluang

Perceraian masih dianggap tabu dan bukan suatu hal yang baik di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Artinya stigma negatif terhadap orang yang bercerai masih sering terjadi, bahkan anak-anak yang orang tuanya bercerai memiliki tantangan dalam integrasi sosial dan kesehatan mentalnya. Maka, orang-orang disekitar perlu memberikan dukungan moril kepada anak-anak dan keluarga yang mengalami perceraian.

Akademisi, pemerintah, dan para pemuka agama memiliki tanggung jawab moril untuk meningkatkan pemahaman tentang hak asuh dan hadhanah kepada masyarakat. Dengan semakin meningkatnya angka perceraian penting bagi hukum untuk beradaptasi dan memastikan bahwa keputusan mengenai hak asuh tidak hanya adil, tetapi juga mendukung kesejahteraan anak. Di era modern ini, tantangan dan kesempatan dalam menentukan hak asuh memerlukan pendekatan yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan anak, serta memperhatikan perubahan sosial yang terjadi. Dengan demikian, hadhanah bukan hanya sebuah istilah hukum, tetapi juga komitmen bersama untuk menjamin masa depan anak-anak dalam lingkungan yang penuh kasih dan perhatian. (*)


*) Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq, Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Mataram

Editor : Rury Anjas Andita
keluarga Hadhanah hak asuh