Fundamental Pangan Kita

Kimda Farida • Dipublikasikan Selasa, 29 Oktober 2024 | 18:47 WIB
Ronny P Sasmita
Ronny P Sasmita

Oleh: Ronny P Sasmita

(Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution/ISEAI)

Berdasarkan data yang ada, luas daratan Indonesia mencapai 1,9 juta kilometer persegi. Jika dibagi jumlah penduduk sebanyak 278 juta jiwa, luasan per kapita hanya 0,70 hektare (ha).

Bila hanya menghitung lahan yang bisa ditanami, luasnya ternyata hanya sebesar 26,3 juta ha.

Sehingga ketersediaan lahan per kapita akan jauh lebih kecil lagi, yakni 0,096 hektare. Jumlah ini, dilihat dari sisi manapun, tentu terbilang sangat kecil. Jauh tertinggal dari negara lain seperti Thailand dengan tingkat lahan 0,23 ha/kapita.

Apalagi, sekitar 70 persen lahan di Indonesia bersifat masam.

Risikonya jika ingin tetap digarap, biayanya akan lebih mahal, yang ujungnya biaya produksinya pun akan tinggi.

Dengan lain perkataan, dibutuhkan input yang lebih mahal, jenis dan varietas yang lebih spesifik, dan pun boleh jadi dengan teknologi yang juga spesifik. Lagi-lagi, hitungan ini adalah hitungan rata-rata.

Faktanya tak demikian, karena nyatanya distribusi lahan di Indonesia sangat timpang.

Sehingga mayoritas petani kita justru hanya berstatus sebagai buruh tani, bukan sebagai petani pemilik lahan yang bisa diajak untuk bertanam salah satu jenis komoditas, jika pemerintah membutuhkannya.

Artinya, jumlah petani yang menggantungkan kehidupannya kepada sektor pertanian memang tinggi, tapi bukan sebagai produsen komoditas pertanian, hanya sebagai pekerja di lahan milik pihak lain.

Situasi lahan dan pola distribusi kepemilikan lahan ini turut menjadi salah satu penyebab berkurangnya kontribusi sektor pertanian kepada pertumbuhan ekonomi nasional dari waktu ke waktu, karena proses regenerasi petani tak berjalan sebagaimana diharapkan.

Anak-anak dari petani dan buruh tani akan lebih cenderung memilih pekerjaan di sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan dari sisi perndapatan.

Pun hal ini berjalan beriringan dengan pengurangan lahan pertanian itu sendiri, karena alih fungsi lahan untuk sektor lain, seperti sektor properti residensial, untuk perluasan fasilitas infrastruktur, atau untuk sektor pertambangan, dan peruntukan lainya.

Tentu pada akhirnya cukup bisa dipahami mengapa kondisi ketahanan pangan kita dari hari ke hari juga semakin mengkhawatirkan.

Produktifitas menurun, luasan lahannya pun menurun, bersamaan dengan jumlah petani yang juga kian berkurang.

Sementara di sisi lain, jumlah penduduk bertambah, pendapatan perkapita penduduk naik, tingkat konsumsi pangan berlipat, tingkat konsumsi gizi bertambah, dan lainya.

Walhasil, Indonesia mengalami ancaman kekurangan pasokan alias keharusan untuk bergantung kepada pasar internasional untuk komoditas-komoditas pokok semakin pasti.

Dalam kacamata ketahanan pangan, tentu kondisi ini akan membuat kualitas ketahanan pangan nasional menjadi semakin buruk dan rentan.

Boleh jadi pemerintah tetap berkemampuan untuk memenuhi ketersediaan pangan (availability), tapi tidak lagi didukung oleh produksi di dalam negeri atau dari petani-petani kita.

Pasokan dari impor mau tak mau ditingkatkan, yang akan mendatangkan banyak imbas negatif ketimbang imbas positif.

Semakin pasar pangan nasional bergantung kepada pasar global, sektor pertanian dan pangan kita akan semakin menderita.

Secara ekonomi, komoditas yang dikonsumsi dari pasar impor akan memperkecil lapangan pekerjaan di sektor pertanian kita, karena bahan pangan tersebut dikerjakan oleh tenaga-tenaga kerja atau petani di negara lain.

Risikonya, peluang petani kita memperoleh pendapatan yang cukup dari sektor yang mereka kerjakan sendiri juga menipis.

Pun imbas kepada harga jual komoditas pertanian dari petani-petani kita akan tertekan, terutama jika komoditas yang sama diimpor dari negara yang memiliki daya saing pertanian lebih tinggi.

Biaya produksi komoditas pertanian di negara asal impor yang rendah akan membuat komoditas impor tersebut dijual di dalam negeri juga dengan harga yang rendah. Walhasil, harga komoditas pokok akan semakin sulit naik, bahkan sering berada di bawah harga layak bagi petani, yang mau tak mau kemudian akan berimbas kepada pendapatan petani kita.

Sebagaimana diketahui, selama ini, selain harga pupuk dan beberapa masalah lainya, masalah harga jual gabah petani juga menjadi salah satu kendala yang membuat petani sulit  mendapatkan kesejahteraan.

Di saat masa tanam dimulai, harga pupuk dan biaya tenaga kerja cenderung tinggi, di saat panen justru biaya transaksi juga ikut tinggi.

Namun harga jual gabahnya sendiri kerap kali rendah, karena faktor keserentakan panen secara nasional yang membuat kondisi pasokan domestik mendadak berlimpah.

Jadi, dari persoalan dan kendala di atas, tentu intervensi pemerintah sangat dibutuhkan. Dari sisi penurunan biaya produksi pertanian, misalnya.

Harga pupuk harus bisa dibuat terjangkau, sehingga petani tidak mengalami pembengkakan biaya produksi di saat musim tanam dan masa perawatan.

Dari sisi infrastruktur dasar pertanian juga sangat perlu dibenahi, terutama infrastruktur dasar untuk menjamin kelancaran air.

Termasuk infrastruktur jalan dari sentra produksi ke pasar, agar biaya transportasi yang ditanggung petani tidak terlalu mahal.

Kemudian dari sisi harga juga perlu diperhatikan. Harga komoditas pokok, pun komoditas pertanian penting lainya, cenderung tergantung musim dan momentum.

Jika musim panen raya padi, misalnya, bertemu dengan momentum lebaran, maka harga akan cenderung stabil dan petani mendapatkan harga jual yang cukup memuaskan. Sayangnya, musim dan momentum tak selalu bertemu.

Di tahun ini memang ramadan dan lebaran hampir bersamaan dengan musim panen.

Tapi beberapa tahun lalu tidak demikian dan tidak ada jaminan di tahun-tahun mendatang antara musim panen dan momentun peningkatan permintaan terjadi secara hampir bersamaan.

Sehingga, mau tak mau, pemerintah pun harus melakukan intervensi dari sisi manajemen pencadangan.

Di sinilah peran Bulog sangat dibutuhkan. Di saat kapasitas produksi nasional berlimpah, Bulog harus mampunmenyerapnya secara baik dengan harga yang juga baik, tidak merugikan petani.

Dan di saat masa panen raya telah lama berlalu, Bulog mengeluarkan cadangan tersebut untuk menutupi kondisi pasokan yang langka, agar tidak terjadi kenaikan harga yang terlalu tinggi di satu sisi, karena faktor kelangkaan, pun agar harga pangan tetap affordable di mata konsumen (rakyat Indonesia) di sisi lain.

Dan terakhir revitalisasi program food estate juga masih sangat diperlukan, karena sebagaimana dijelaskan secara sistematis di atas, pun oleh tulisan saya terdahulu, kapasitas produksi nasional terancam menurun di satu sisi dan ada batasan maksimal jika dipaksakan melalui mekanisme pasar di sisi lain.

Pemerintah tidak bisa mewajibkan para pemilik lahan untuk menanam komoditas tertentu, karena lahan tersebut tidak dikuasai oleh pemerintah.

Sehingga untuk tetap bisa meningkatkan produksi pangan, pemerintah harus ikut terlibat langsung di dalamnya, yakni dengan program khusus bernama food estate. Namun selama ini realisasinya masih jauh dari sempurna.

Masih banyak masalah dan kendala yang terjadi, sehingga hasilnya cenderung sangat mengecewakan.

Kendati demikian, program ini secara ideal sangatlah diperlukan. Sehingga diharapkan pemerintahan yang baru nanti bisa merevitalsiasi program ini, merumuskan ulang, dan menyiapkan infrastruktur dan perangkat institusionalnya, dan melibatkan publik sebagai mekanisme kontrolnya. Semoga (*)

 

 

 

Editor : Kimda Farida
ronny sasmita