Kutukan Rente dan Resesi Demokrasi

Kimda Farida • Dipublikasikan Senin, 6 Januari 2025 | 09:22 WIB

Ronny P Sasmita
Ronny P Sasmita

Oleh: Ronny P Sasmita

(Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution/ISEAI)

Awal tahun 2024, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti pernah menyatakan bahwa dutch disease adalah penyebab munculnya gejala deindustrialisasi di Indonesia .

Hal tersebut disampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023 yang digelar Bank Indonesia di Jakarta, belum lama ini.

Ia mengakui, Indonesia telah terpapar dutch disease pasca 2002, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB mengalami penurunan secara bertahap, tapi terus-menerus.

Yang dimaksud oleh Amalia dengan Dutch Disease adalah pengabaian pemerintah pada sektor manufaktur, yang disebabkan oleh keterlenaan pada penemuan komoditas ekspor baru, seperti batu bara, CPO, nikel, atau dikenal dengan istilah “commodities booming”.

Jadi Amalia lebih cenderung melihat hasil akhir, ketimbang proses mengapa deindustrialisasi terjadi.

Hasil akhirnya adalah penurunan kontribusi sektor manufaktur. Padahal, kinerja dutch disease sebenarnya tidaklah demikian, meskipun hasil akhirnya sama

Pertama, beliau tidak menjelaskan penyakit Belanda dengan baik, sehingga kurang berhasil pula dalam menjelaskan relasinya dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama kondisi sektor manufaktur di dalam ekosistem ekonomi politik nasional.

Lalu kedua, Dutch Disease sebenarnya sebuah proses deinsdutrialisasi akibat penguatan nilai tukar yang mengakibatkan daya saing produk manufaktur sebuah negara menjadi menurun tajam, terutama di mata negara-negara importir produk manufaktur.

Jadi Belanda di tahun 1950an menemukan cadangan migas yang sangat besar, bahkan sempat tercandra terbesar di Eropa Barat kala itu.

Lalu Belanda mengekplorasi, memproduksi, dan mengekspornya, yang mengakibatkan sektor pertambangan dan refinery migas menjadi sektor andalan Negeri Bunga Tulip tersebut.

Namun di tahun 1970an akhir,  karena jumlah produknya tinggi dan banyak, maka ekspornya pun tercatat sangat besar, sehingga Belanda ketiban devisa yang juga sangat besar dalam bentuk dollar.

Tak pelak,  mata uang Belanda menguat tajam. Nah, karena mata uangnya menguat tajam, otomatis ekspor dari sektor manufakturnya mendadak tidak kompetitif karena mendadak menjadi mahal akibat apresiasi mata uang Negara Belanda.

Sebagaimana diketahui bahwa risiko mata uang sebuah negara menguat adalah produk ekspor negara  tersebut menjadi mahal dan tidak kompetitif di satu sisi serta biaya investasi bagi investor asing juga ikut menjadi mahal di sisi lain.

Gejala ini disebut oleh Majalah Economist sebagai Dutch Disease.

Walhasil, pelaku industri manufaktur Belanda kehilangan banyak permintaan, karena negara-negara importir yang awalnya mengimpor dari Belanda beralih ke negara lain yang mata uangnya lemah atau produk manufakturnya lebih kompeitif dari sisi harga, seperti Jerman dan Jepang, misalnya, yang sering melakukan devalusi mata uang di era tahun 1970-1980an.

Dan hasil akhirnya, banyak pelaku manufaktur negeri kincir angin tersebut yang gulung tikar. Risiko lanjutanya, kontribusi manufaktur terhadap PDB pelan-pelan mengalami pengecilan  alias terpapar gejala awal deindustrialisasi (premature deindustrialisastion).

Sementara Indonesia secara faktual tidak demikian. Munculnya gejala deindustrialiasi di Indonesia tidak disebabkan oleh kutukan apresiasi mata uang rupiah.

Toh mata uang Indonesia semakin melemah dari waktu ke waktu alias nyaris tak pernah menguat tajam.

Saat ini bahkan belakangan sering bermain di level antara Rp 15 ribu dan level Rp 16 ribu per dollar. Yang dialami oleh sektor manufaktur kita adalah persis seperti Amerika, kehancuran "domestic supply chain"  karena pertumbuhannya terlalu bergantung (berfokus) pada konsumsi di satu sisi dan ketertinggalan secara teknologi di sisi lain.

Jika kembali melihat sejarah ke belakang, sebenarnya penyakit seperti ini dialami oleh Imperium Ottoman di era pertengahan. Kepentingan untuk menjaga konsumsi domestik dan memperbesar basis pajak menjadi sebab rapuhnya kapasitas produksi domestik Imperium Ottoman.

Impor tekstile dari India dan teknologi dari Eropa membuat Imperium ini menjadi semakin rapuh, sebelum akhirnya benar-benar kalah bersaing dan kalah dalam peperangan (Prasannan Parthasarathi, Why Europe Grew Rich and Asia Did Not, 2011, Kenneth Pomerantz, The Great Divergence, 2000).

Untuk menyenangkan konsumen dengan barang murah, barang-barang manufaktur impor pun akhirnya dibiarkan mendominasi karena dianggap lebih murah dan lebih affordable bagi konsumen domestik.

Risikonya, sektor manufaktur kita kalah bersaing dari sisi harga karena ketertinggalan teknologi dalam berproduksi, lalu gagal menghasilkan produk yang lebih kompetitif dan murah.

Produk manufaktur Indonesia tidak saja kalah bersaing di level regional dan global, di level domestik pun babak belur. Tak sedikit yang gulung tikar. Habis-habisan dihajar produk impor

Dengan kata lain, mengimpor dari Indonesia sejatinya tidak mahal, la wong rupiahnya lemah sekali.

Hanya saja, Indonesia belum mampu memproduksi barang manufaktur yang bisa bersaing dengan produk China, Jepang, Malaysia, bahkan Bagladesh (khusus tekstil), misalnya.

Artinya, penyakit dunia industri kita bahkan jauh lebih akut dan struktural ketimbang Dutch Disease.

Namun yang jelas, buktinya mata uang Indonesia sudah sangat lemah dan dilemahkan sejak lama (dengan tujuan mengerek ekspor dan investasi asing, walau tak maksimal), tapi deindustrialiasinya jalan terus. Jadi artinya, penyakitnya bukanlah dutch disease, tapi penyakit lain yang lebih parah

Selain Dutch Disease, ada juga yang memakai teori Resource Curse atau kutukan SDA untuk memandang masalah buruknya performa industri  Indonesia.

Teori Kutukan Sumber daya alam ini dicetuskan oleh Richard Auty di dalam bukunya di tahun 1993, di mana negara-negara pemilik SDA berlimpah ternyata gagal mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang mengakibatkan angka kemiskinan juga tidak berhasil ditekan secara signifikan.

Sayangnya, istilah Resource Curse juga kurang pas, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 20 tahun terakhir relatif cukup bagus.

Apalagi kalau dilihat secara komparatif, raihan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kompetitif, bahkan sering dipuji-puji oleh pemerintah sendiri. Memang tidak tinggi, tapi tetap masih bisa dikatakan bagus.

Tapi di tahun 2019 lalu, Richard Auty sendiri merevisi teorinya di buku barunya di tahun itu, yakni menjadi "Rent Curse" alias kutukan rente yang sekaligus menjadi judul buku baru tersebut.

Nah, dalam hemat saya,  inilah penyakit yang tepat buat Indonesia yang membuat negara ini akhirnya terpapar gejala deindustrialiasi, yakni kutukan Rente.

Sistem ekonomi rente berhasil membuat Indonesia tidak maju secara ekonomi, tertinggal secara teknologi, sebagai imbas dari praktek ekonomi politik rente di mana-mana.

Karena rente di mana-mana, investasi menjadi mahal, inovasi kian mandeg,  lalu kalah bersaing, dan sektor manufaktur akhirnya tak maju-maju.

Praktek rente menyasar sektor-sektor yang sedang seksi, yakni sektor-sektor di mana hanya segelintir pihak yang menguasainya, seperti hilirisasi dan pertambangan, misalnya, yang membuat sektor manufaktur lain tidak menarik lagi.

Tapi jejaring pelaku ekonomi rente ini tetap menikmati banyak keuntungan ekonomi dari situasi yang seperti itu, sehingga akhirnya melahirnya jejaring oligarki, sekelompok elite yang itu-itu saja yang mendapatkan kue ekonomi paling banyak, sementara masyarakat umum hanya menjadi penonton.

Untuk membuktikannya, silahkan dibandingkan data kenaikan UMP pekerja dengan data pertumbuhan kekayaan orang kaya, misalnya, sembari disandingkan dengan angka gini ratio yang justru kian memburuk.

Pun model pembangunan sisa Orde Baru juga masih berjalan sampai hari ini, meski mengalami liberalisasi secara setengah hati. Di era Orde Baru, Soeharto berupaya meniru model Pembangunan Negara-Negara Asia Timur, yang dimotori oleh Jepang, diikuti oleh Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan sejak 1992 nampaknya juga oleh China.

Negara melakukan intervensi secara sektoral pada sektor-sektor yang dianggap akan dijadikan sektor unggulan sekaligus untuk pasar ekspor. Seperti Jepang di tahun 1960an mengintervensi sektor otomotif dan elektornik, misalnya. Namanya secara teoritik dikenal dengan sebutan Developmental State, diperkenalkan oleh Charles Johnson.

Namun Suharto tidak sepenuh hati mengadopsi model tersebut, sehingga hasilnya pun tidak seperti Jepang, Korsel, atau Taiwan.

Hari ini pun di era Jokowi juga melakukan hal yang sama. Intervensi sektoral pada komoditas nikel misalnya atas nama kendaraan Listrik dan batrai kendaraan Listrik. Tapi hasilnya pun tak maksimal.

Singkat cerita, hasilnya seperti Brazil, yang juga berusaha mengadopsi model Developmental State ala Asia Timur, tapi juga tak sepenuhnya menyerupai Jepang. Dalam bukunya tahun 2020 lalu, Matthew M. Taylor, menyebut Developmental State ala Brazil tersebut dengan istilah “Decadent Developmental State”, karena menyuburkan oligarki dan hanya mengenyangkan elite-elite di dalam lingkaran pemerintahan.

Lantas mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena ekosistem ekonomi politik kita, meminjam istilah Francis Fukuyama, adalah ekosistem ekonomi politik neopatrimonial di mana setiap upaya untuk mengimplementasikan kebijakan, hasilnya justru tak pernah efektif karena eksistensi praktek rente di mana-mana.

Pemerintah memang dibentuk berdasarkan prinsip dan proses demokratis, tapi kebijakan-kebijakan tak berjalan secara efektif di satu sisi dan ditujukan untuk menyenangkan segelintir elit ekonomi saja di sisi lain. Tingkat “Governmentability” pemerintah sangat rendah.

Nah, menurut Larry Diamond, inilah awal terjadinya resesi demokrasi (democracy ressession), sebagaimana telah kita saksikan belakangan, di mana terjadi pengendoran kepercayaan publik kepada institusi demokrasi karena tidak berhasil bekerja secara efektif, sehingga memunculkan harapan baru kepada model kepemimpinan baru, misalnya kepemimpinan populis seperti Donald Trump, Bolsonoro, Duderte, Viktor Orbhan, termasuk Jokowi dan Prabowo.

Tak lupa pula ada Vladimir Putin dan Xi Jinping. Jadi tidak heran jika belakangan banyak yang berteriak ingin “menyelamatkan demokrasi Indonesia”.

Hal tersebut tentu bukanlah kebetulan yang jatuh dari langit. Ya toh. Semoga tidak demikian. (*)

Editor : Kimda Farida
Ronny P Sasmita