Oleh: Jannus TH Siahaan
(Doktor Sosiologi, Dosen, Peneliti, dan Konsultan)
Secara politik, kemenangan pasangan Bambang Firdaus ( BBF) dan Syirajuddin
LombokPost--Pada Pilkada Kabupaten Dompu 2024 bukan saja sebagai buah dari perjuangan politik yang cukup panjang dan berliku, tapi juga akibat dari kegagalan pemerintahan petahana selama lebih kurang 3,5 tahun ke belakang.
Di satu sisi, memburuknya performa ekonomi daerah yang berpadu dengan tidak membaiknya pelayanan publik di tingkat lokal terbukti menyuluk ketidakpuasan pada mayoritas pemilih Dompu pada Pilkada 2024 lalu.
Sementara di sisi lain, agresivitas Bambang Firdaus di dalam melakukan penetrasi politik selama setahun lebih sebelum Pilkada dilangsungkan, mulai dari kehadiran alat peraga yang masif dan berkelanjutan, sampai pada kemampuannya dan tim untuk mengkapitalisasi popularitas Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, membuatnya menjadi satu-satunya calon alternatif yang paling berpotensi secara elektoral untuk melengserkan petahana di laga Pilkada tempo hari.
Dan terbukti, upaya tersebut akhirnya terbayar oleh kemenangan yang cukup meyakinkan.
Namun demikian, kemenangan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan politik BBF untuk lima tahun mendatang, mengingat masih tersisa beberapa masalah dan faktor yang sejatinya masih menggelantung sebagai kendala sekaligus tantangan di saat ini dan masa mendatang, terutama masalah kultural, struktural, dan tantangan fiskal yang muncul akibat kebijakan pemerintahan pusat.
Pertama, secara politiko-kultural, terpilihnya Bambang Firdaus sebagai Bupati Kabupaten Dompu merupakan anomali politik dan semua orang di Dompu menyadari hal itu.
Pasalnya, beliau tidak berasal dari suku dominan di Dompu. Sebagaimana diketahui, belum pernah dalam sejarah pemerintahan di Kabupaten Dompu, kepala daerah berasal dari suku minoritas, seperti suku Donggo, suku di mana Bambang Firdaus berasal.
Sehingga, mau tak mau dan terima atau tidak terima, Bambang Firdaus akan menjadi etalase bagi sukunya sendiri, suku Donggo, di mana sukses atau tidaknya beliau menjadi pemimpin Nggahi Rawi Pahu ini akan menentukan persepsi dan cara pandang masyarakat Dompu terhadap suku Donggo di masa mendatang.
Keberhasilan Bambang Firdaus tentu akan memperbaiki citra suku Donggo di mata masyarakat Dompu yang selama ini cenderung kurang terlalu positif dan apresiatif.
Begitu juga sebaliknya, jika Bambang Firdaus dianggap gagal, atau menelurkan satu dan dua kebijakan yang dianggap buruk, maka secara langsung akan dikaitkan kepada suku Donggo oleh publik Dompu.
Bahkan, keterkaitan kultural tersebut akan berpotensi dinarasikan secara kurang menyenangkan tentang suku Donggo yang menjadi latar belakang kultural Bambang Firdaus sendiri.
Terkesan kurang adil memang. Tapi memang begitulah risiko sosio-kultural yang biasa terjadi di manapun. Tantangan berat semacam itu memang biasa diemban oleh pemimpin yang berasal dari kelompok minoritas.
Barack Obama, Presiden ke 44 Amerika Serikat misalnya, sebagai presiden berkulit hitam pertama Amerika Serikat, mengalami hal yang sama.
Persepsi publik Amerika terhadap kelompok masyarakat kulit hitam sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintahan Obama selama kurun waktu delapan tahun.
Dan kondisi makrokultural tersebut bagi sang pemimpin pun sangatlah tidak menyenangkan.
Jika Bambang Firdaus, misalnya, memberikan ruang yang cukup besar di dalam pemerintahannya kepada SDM-SDM yang berasal dari sukunya sendiri, maka biasanya suku mayoritas akan merasa terzalimi, karena selama ini posisi-posisi penting di dalam pemerintahan sudah terbiasa berada di tangan suku mayoritas, yakni orang Dompu.
Sementara di sisi lain, jika Bambang Firdaus, misalnya, membiarkan komposisi elite-elite di dalam pemerintahan bertahan sebagaimana biasanya alias tidak melakukan dekomposisi elit-elit, maka suku minoritas di mana Bambang Firdaus berasal, dalam hal ini suku Donggo, justru akan merasa terkhianati.
Ucapan-ucapan seperti “percuma punya bupati dari suku sendiri, tapi buktinya tak memperjuangkan orang-orang dari suku sendiri”, akan lazim keluar dari mulut masyarakat Donggo. Serba salah, memang.
Oleh karena itulah tantangan Bambang Firdaus di tataran politiko-kultural tidaklah mudah. Bambang Firdaus akan dituntut untuk bersikap , bertindak, dan berkebijakan atas pertimbangan kearifan dan kematangan tingkat tinggi, selain atas pertimbangan keilmuan (scientific based) yang presisi yang didapat dari para pihak yang kompeten.
Dengan kata lain, setiap sikap, tindakan, dan kebijakan harus berdasarkan latar belakang masalah yang jelas dan pertimbangan yang bisa diterima (acceptable) oleh semua pihak.
Kedua, imbas dari latar kultural tersebut adalah kepada persoalan struktural. Karena selama ini tampuk kekuasaan terbiasa dipegang oleh suku Dompu di satu sisi dan suku Dompu memang sebagai suku mayoritas di sisi lain, maka komposisi kultural di dalam pemerintahan Kabupaten Dompu pun didominasi oleh SDM-SDM yang berlatar suku Dompu.
Maka terima atau tidak terima, akan potensial muncul resistensi kultural di dalam birokrasi daerah atas kehadiran kepemimpinan baru non Dompu.
Sehingga, kebijakan dari Bambang Firdaus yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan kelompok mayoritas di Dompu akan berpotensi “diamputasi” di lapangan alias di tataran birokrasi, yang membuat kebijakan tersebut berpotensi untuk tidak terealisasi atau terimplementasi sebagaimana yang diharapkan.
Walhasil, Bambang Firdaus dalam lima tahun ke depan akan menghadapi dilema di tataran teknis, di mana kebijakan-kebijakan tertentu akan sulit untuk diwujudkan lantaran dikerjakan secara setengah hati oleh bawahannya. Untuk itu, lagi-lagi, semua kebijakan yang akan diambil sebaiknya terhindar dari kepentingan parsial atau kepentingan sekelompok orang.
Solusi untuk hal ini adalah menyandarkan kebijakan kepada pertimbangan umum di satu sisi dan harus berbasiskan pertimbangan ilmiah di sisi lain.
Sebagaimana diketahui, pertimbangan kepentingan umum seperti kepentingan untuk mendatangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kepentingan pemberantasan kemiskinan, penurunan ketimpangan, ketertiban umum, dan keadilan sosial ekonomi, pemberantasan korupsi, misalnya, akan cenderung bisa diterima oleh publik, tanpa memakai prasangka kultural.
Pun pertimbangan berbasiskan keilmuan dan data yang jelas juga cenderung bisa diterima oleh publik yang terbilang cenderung majemuk, di mana terdapat relasi mayoritas dan minoritas. Pasalnya, hasil kajian ilmiah biasanya melampaui prasangka budaya dan cenderung berlaku umum di satu sisi dan objektif serta rasional di sisi lain.
Tak lupa juga, pertimbangan rasional-objektif juga bisa digunakan untuk menjustifikasi seleksi SDM di daerah.
Misalnya, mendudukkan satu atau dua orang dari suku Donggo yang memiliki kompetensi dan latar keilmuan yang jelas di pos penting di dalam pemerintahan daerah, akan cenderung bisa diterima oleh publik, ketimbang mengangkat orang Donggo hanya karena kedekatan politik apalagi hubungan kekerabatan.
Bahkan lebih dari itu, juga akan lebih baik jika kepemimpinan Bambang Firdaus di-back up penuh oleh akademisi dari berbagai bidang, baik dari komunitas ilmiah lokal maupun nasional, yang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan scientific atas kebijakan-kebijakan pemerintah daerah ke depannya. Pun pada aras yang lain, pelibatan komunitas ilmiah ini juga akan menjadi pembeda secara strategis kepemimpinan Bambang Firdaus dengan kepemimpinan sebelumnya yang cenderung abai terhadap komunitas ilmiah.
Dan tantangan ketiga, sebagaimana dihadapi oleh pemerintahan daerah lain, adalah tantangan fiskal sebagai imbas dari kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Kebijakan efisiensi ini, mau tak mau, mengharuskan pemerintahan Kabupaten Dompu di bawah kepemimpinan Bambang Firdaus untuk lebih kreatif dalam berkebijakan. Pemerintahan Bambang Firdaus di Dompu dituntut untuk tetap bisa mewujudkan janji-janji politiknya di tengah keterbatasan fiskal yang ada saat ini. Tidak mudah tentunya, tapi bukan berarti tidak mungkin.
Bagaimana pun, petumbuhan ekonomi harus lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sektor-sektor unggulan harus lebih produktif dan kontributif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Dompu. Dan tak lupa, pelayanan publik harus lebih prima dibanding sebelumnya.
Untuk mencapai itu, karena kapasitas fiskal Pemda semakin berkurang, maka pelibatan swasta mau tidak mau harus didorong sedemikian rupa, agar kontribusi investasi bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu diperlukan bukan saja untuk menggantikan (menyubstitusi) kapasitas fiskal daerah yang semakin menurun akibat efisiensi, tapi juga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan baru dan aktivasi faktor-faktor produksi yang terbengkalai selama ini di Dompu.
Misalnya penataan pengelolaan sektor pertanian untuk komoditas jagung, mulai dari penataan penggunaan lahan sampai pada rekayasa “supply chain” (rantai pasok), agar tidak terjadi kejatuhan harga secara serentak di saat masa panen. Kebijakan ini sangat diperlukan karena akan sangat menguntungkan untuk petani jagung.
Atau contoh lainnya, memberikan dukungan, baik regulatif maupun insentif pada pengembangan pertanian kemitraan untuk komoditas tebu, antara petani tebu dan perusahaan gula, akan berpotensi besar untuk menyejahterakan ribuan petani tebu, yang kemudian akan memberikan kontribusi besar kepada pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian di satu sisi (petani mitra) dan dari sektor industri di sisi lain (industri gula).
Begitu juga dengan penataan relasi antara peternak dengan pelaku komoditas tebu dan gula di daerah Calabaik, agar lebih harmonis dan saling mendukung, akan sangat kontributif terhadap kehidupan ekonomi kedua belah pihak, baik untuk komunitas peternak di satu sisi maupun untuk pelaku pertanian kemitraan tebu serta industri tebu di sisi lain.
Ujungnya, tentu akan memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi Dompu secara umum dari ketiga komoditas utama daerah Kabupaten ber-mottokan Nggahi Rawi Pahu tersebut, yakni pertanian (komoditas tebu), peternakan (komoditas daging), dan industri (komoditas gula).
Dan yang tak kalah penting, hal itu akan mempercepat Dompu menjadi sentra produksi gula untuk NTB dan kawasan Indonesia Timur di satu sisi dan akan membuat Dompu menjadi kabupaten yang memberikan kontribusi sangat nyata kepada program swasembada pangan Prabowo Subianto via Swasembada Komoditas Gula. Semoga terwujud, Insya Allah. (*)
Editor : Kimda Farida