Menyiasati Populisme Dagang Donald Trump

Kimda Farida • Dipublikasikan Rabu, 16 April 2025 | 09:51 WIB

Ronny P Sasmita
Ronny P Sasmita

Oleh: Ronny P Sasmita

(Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution/ISEAI)

Setelah mengalami era “prosperous American” sekira 30 tahunan setelah perang dunia kedua, ekonomi Amerika mulai mengalami anomali di tahun 1970an. Inflasi mulai menggila dan pengangguran juga mulai mengalami hal yang sama, baik karena efek krisis minyak dunia maupun karena efek moneter (versi Milton Friedmand), yakni peredaran uang yang terlalu banyak.

Era stagflasi mendatangi Amerika

Walhasil, selain melepaskan kaitan (convertability) dolar terhadap komoditas emas (bermulanya uang fiat), Ricard Nixon juga mengumumkan pengenaan tarif tambahan kepada barang-barang impor kala itu. Namun hasilnya sangat tak memuaskan. Obat untuk menjinakan inflasi ketika itu adalah suku bunga supertinggi ala Paul Volker, gubernur the Fed yang ditunjuk oleh Jimmy Carter.

Buah dari tarif Nixon dan suku bunga tinggi Paul Volker adalah resesi, meskipun akhirnya inflasi berhasil ditekan sampai 4 persen dan berlangsung sampai krisis finansial 2008. Imbasnya kala itu, output manufaktur dan pendapatan masyarakat tertekan rata-rata sebesar 10 persen dan pengangguran naik hingga hampir 11 persen. Perusahaan otomotif Chrysler harus di-bail out.

Selain Meksiko yang sedang banyak utang luar negeri kala itu juga langsung dihantam krisis, Jimmy Carter yang mengangkat Volker pun gagal terpilih kembali pada pemilihan selanjutnya. Jimmy harus takluk di hadapan inspirator Donald Trump yang ia khianati, yakni Ronald Reagan.

Namun, Ronald Reagan justru mengambil kebijakan yang sangat berbeda dengan Donald Trump, sekalipun keduanya sama-sama mengusung “MAGA” (Make America Great Again). Reagan yang mengaku empat kali memilih Franklin D. Roosevelt di dalam empat kali pemilihan yang dialami oleh FDR (alias pendukung New Deal), justru pelan-pelan membongkar warisan “New Deal” dan memulai era yang kita kenal hari ini dengan istilah “Neoliberalisme”.

Pada pidatonya di bulan April tahun 1987, Reagan menolak berbagai bentuk pengenaan tarif tinggi di dalam perdagangan internasional, karena imbasnya justru akan ditanggung oleh konsumen dalam negeri Amerika di satu sisi dan membuat dunia usaha semakin tergantung kepada pemerintahan di sisi lain, sebuah imbas yang sangat dibenci oleh kalangan neoliberal.

Fakta empirisnya hari ini nampaknya tak jauh berbeda dengan asumsi Ronald Reagan. Tarif tinggi yang diterapkan Donald Trump di periode pertama, yang memicu perang dagang jilid satu dengan China, adalah salah satu sebab inflasi yang menggila di era pemerintahan Joe Biden, yang berpadu dengan limpahan likuiditas imbas dari kebijakan ekonomi pandemik.

Asumsi Donald Trump yang mengatakan bahwa negara mitra dagang yang mengalami surplus dagang dengan Amerika harus membayar kepada Amerika, nyatanya tak berdasar. Karena pengenaan tarif tinggi akan dibayar oleh importir dan konsumen Amerika, bukan oleh negara asal barang impor, yang pada ujungnya memang membuat barang impor tersebut menjadi mahal dijual di pasar domestik (kurang kompetitif). Artinya, taruhan (stakes) dari kebijakan tersebut justru adalah taraf hidup rakyat Amerika sendiri.

Risiko lanjutannya, industri dalam negeri Amerika juga berpotensi terkontraksi, baik karena pelemahan permintaan maupun karena peningkatan biaya produksi akibat biaya impor bahan baku dan bahan setengah jadi naik. Ujungnya, akan menambah pengangguran. Sehingga cukup bisa dipahami mengapa reaksi pasar di Amerika cukup brutal setelah pengumuman kenaikan tarif dari Donald Trump tersebut.

Baca Juga: Kasus Dugaan Pungli Sewa Lapak Pasar Sila, Pedagang Dimintai Uang Rp 45 Juta

Sehingga, asumsi lainnya yang terkait dengan penyelamatan tenaga kerja Amerika yang terimbas oleh “trade policy” (deindustrialisasi) juga tak sepenuhnya didukung oleh data ilmiah. Selain kebijakan tarif berpotensi menyebabkan kontraksi sektor industri, hasil berbagai riset di Amerika menunjukkan bahwa technological advances (disrupsi teknologi) justru memiliki efek yang jauh lebih distruptif terhadap pengangguran dibanding dengan efek kebijakan dagang (tarif). Artinya, tingginya tingkat PHK di Amerika dalam dua dekade ke belakang lebih banyak disebabkan oleh perkembangan teknologi ketimbang perpindahan investasi ke China dan Meksiko atas nama tenaga kerja murah.

Tak terkecuali secara fiskal, efeknya pun akan cenderung netral. Sebagaimana diketahui, secara ekonomi “revenues” adalah juga salah satu motivasi Trump untuk mengenakan tarif, karena defisit anggaran pemerintahan federal yang sangat lebar dan utang yang kian menggunung. Namun dengan pengenaan tarif tinggi, kapasitas importir Amerika untuk mengimpor akan berkurang, karena selain kenaikan biaya produksi pada industri berbasis bahan baku impor, daya beli konsumen Amerika juga menurun drastis akibat kenaikan harga yang tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan. Walhasil, kenaikan tarif berkemungkinan besar tidak akan berimbas linier kepada kenaikan pendapatan negara, karena volumenya diperkirakan akan turun, meski pengenaan tarifnya naik.

Lantas pertanyaanya, jika secara ekonomi makro dan perdagangan kebijakan tarif resiprokal dari Trump kurang berdasar, sebagaimana dijelaskan oleh Edward Prasad di majalah Foreign Affair versi online tanggal 3 April 2025, “The Age of Tariff”, lantas apa alasan fundamental Donald Trump menerapkan itu? Dalam hemat saya, memang dalam perspektif ekonomi perdagangan (internasional), aksi “cowboy” Donald Trump sulit untuk dijelaskan, karena cenderung irasional. Sehingga dalam hemat saya, jawabannya nampaknya ada pada perspektif ekonomi politik internasional, yakni “populisme” Donald Trump.

Di dalam artikelnya di Foreign Affairs tersebut, Edward Prasad menyebut bahwa basis argumentasi Donald Trump hanya semata karena negara lain telah dianggap memanfaatkan atau bahkan menipu (cheat) Amerika, sehingga harus diberikan balasan yang setimpal. Tentu alasan semacam itu tak memiliki justifikasi teoritis di dalam ilmu ekonomi.

Tapi dalam perspektif populisme, di mana Donald Trump ditempatkan di barisan teratas dalam kajian-kajian  populisme yang sedang tenar dalam sepuluh tahun terakhir, bersama dengan Putin, Vicktor Orban, Bolsonoro, Duterte, Erdogan, dan bahkan Prabowo Subianto, hal tersebut justru masuk akal dan bisa diterima.

Kent John, dalam bukunya “Populism and Trade. The Challanges to World Trade Organisation (2021)”, menyebut bahwa motivasi utama pemimpin populis adalah kemarahan (anger) di satu sisi, sebagaimana disebut Edward Prasad,  dan antikemapanan (anti-establishment) di sisi lain. Tujuannya memang untuk melemahkan institusi perdagangan internasional, sehingga langkah-langkah yang diambil pun cenderung berlawanan dengan tatatan institusional perdagangan internasional.

“Populism is by its very nature anti-astablishment, once it undermines a trade regime with protectionst measures, domestic and global institutions of trade may weaken”, tulis Kent. Selanjutnya, “populism, with its inherent distrust of international cooperation, tends to worjk againts stable trade relation”, tulisnya.

Jadi, dengan perspektif ini, Jusuf Kalla nampaknya ada benarnya. Donald Trump memang ingin diajak bicara secara bilateral, sebuah mekanisme yang sangat disukai Trump sejak periode pertamanya berkuasa (bukan multilateral). Kejutan tarif ini, nampaknya memang digunakan oleh Donald Trump untuk mendapatkan atensi dunia (sebagaimana sering ia lakukan, he loves attentions), lalu membawa negara-negara yang terpengaruh olehnya untuk duduk satu meja dengan Donald Trump di Gedung Putih dalam rangka membicarakan ulang aturan main baru perdagangan dunia dengan jalur bilateral.

Tendensi bilateral Donald Trump tersebut bukan tanpa preseden. Lihat saja, setelah Donald Trump dan Kim Jong Un perang urat syaraf, ujungnya justru cenderung manis ketika kedua tokoh bertemu langsung di Singapura. Begitu juga saat Donald Trump pertama kali membuka front perang dagang dengan China di tahun 2018 lalu. Pada akhirnya berujung dengan Trade Deal Phase One setelah China mengajak Trump bicara, di mana China akhirnya bersedia membeli komoditas pertanian Amerika sekira 200 miliar dollar, walaupun tak sempat terealisasi karena Donald Trump gagal terpilih kembali pada pemilihan 2020.

Dengan kata lain, keberhasilan Indonesia dalam mempengaruhi kebijakan dagang Trump terhadap Indonesia sejatinya sangat bergantung pada pendekatan bilateral Prabowo (personal) terhadap Trump, bukan tim atau utusan khusus. Orang marah harus diajak bicara pelan-pelan. Akan sangat efektif, misalnya, jika Prabowo menelepon langsung Donald Trump dan membuat janji untuk bertemu langsung, lalu mulai menataulang perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika secara bilateral. Kalau dilakukan oleh utusan, justru akan memperlama proses. Apalagi jika sampai melakukan perlawanan, yang akan diterima justru jurus “double down” dari Trump, seperti yang diterima China. (*)

 

Editor : Kimda Farida
Amerika Serikat Donald Trump