Kesejahteraan Bangsa yang Tergadaikan

Kimda Farida • Dipublikasikan Sabtu, 24 Mei 2025 | 09:06 WIB

M Chairul Imran, SE
M Chairul Imran, SE

oleh: M Chairul Imran, SE (Imran Said)

Business & Financial Advisor

LombokPost--Rencana Presiden Prabowo untuk membangun 3 juta unit rumah untuk rakyat middle low class, yang akan menghabiskan anggaran lebih dari 500 triliun rupiah sebenarnya cukup bagus dan realistis.

Program tersebut selain dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga sekaligus dapat menjadi multiplier efect terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun ada beberapa kendala yang cukup signifikan bila program tersebut tetap dijalankan, kendala terbesarnya adalah faktor anggaran.

Hampir setiap tahun APBN selalu mengalami defisit, karena kesimbangan primer yang bermasalah.

Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi pengeluaran (belanja) negara, di luar pembayaran bunga utang.

Apabila total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang, maka keseimbangan primer akan positif.

Demikian pula sebaliknya dapat menyebabkan negatif atau defisit anggaran.

Selama ini untuk mengatasi defisit anggaran, pemerintah menciptakan utang.

Bahkan pembayaran bunga utangnyapun dilakukan dengan menciptakan utang baru, alias gali lobang tutup lobang.

Utang ibarat dua sisi mata pisau, bila digunakan dengan optimal dan tepat sasaran serta tidak ada korupsi, maka akan menjadi multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Namun disisi lain, bila utang tidak dikelola dengan baik, tidak tepat sasaran dan dikorupsi, maka utang itu akan menjadi bencana bagi perekonomian nasional, karena dapat menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan kemiskinan.

Saat ini beberapa proyek mercu suar Prabowo, juga membutuhkan anggaran yang sangat besar, seperti program makan siang gratis dan pembangunan IKN.

Anggaran proyek proyek tersebut juga bersumber dari utang.

Kendala lainnya saat ini adalah kondisi perekonomian nasional yang sedang tidak baik baik saja, karena sedang menglami kelesuan.

Hal ini ditandai dengan terjadinya deflasi selama lima bulan berturut turut.

Hal tersebut membuktikan bahwa saat ini daya beli masyarakat sedang melemah.

Tentunya masyarakat sedang mengencangkan ikat pinggang dan cenderung melakukan penghematan, dengan mengerem pengeluarannya yang bersifat konsumtif.

Utang pemerintah yang diciptakan di era pemerintahan presiden Jokowi, yang saat ini telah mencapai sekitar Rp 8.500 triliun, juga menjadi beban yang sangat berat bagi pemerintahan saat ini dan perekonomian nasional di masa yang akan datang.

Utang yang sangat besar tersebut, tentunya menjadi beban yg sangat berat bagi APBN, karena akan mengurangi alokasi anggaran pembangunan, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang setiap tahunnya.

Alokasi dana APBN untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2024 saat ini, telah dianggarkan sebesar Rp 497 triliun, atau setara dengan 17,7 persen dari total nilai pendapatan negara dalam APBN 2024 sebesar Rp 2.802 triliun.

Salah satu solusi instan yang biasa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan APBN, adalah dengan menaikan pajak.

Salah satu pos tarif pajak yang telah dinaikan adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Tarifnya secara bertahap telah dinaikan menjadi 12 persen.

Pada tahun 2022 tarifnya naik menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen dan pada tahun 2025 menjadi 12 persen.

Dampak dari kenaikan pajak tersebut, menyebabkan perekonomian lesu, daya beli melemah dan pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi berkisar diangka 5 persen - 5,5 persen selama tiga tahun terahir.

Dengan kenaikan tarif pajak tersebut, memang meningkatkan APBN.

Namun di sisi lain dapat menyebabkan terjadinya deflasi, menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat, serta menggerus penghasilan masyarakat.

Di sisi lain, secara teoritis setiap terjadi kenaikan tarif pajak, maka pajak tersebut akan dibebankan keharga jual barang dan jasa, sehingga harga jualnya akan naik pula.

Bila daya beli masyarakat kuat, konsekuensinya dapat mengakibatkan terjadinya inflasi.

Untuk meredam inflasi, tentunya pemerintah akan menaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

Dengan kenaikan suku bunga acuan tersebut, otomatis bunga kredit dan simpanan juga akan naik pula.

Suku bunga yang tinggi, akan menyulitkan perbankan untuk menyalurkan kreditnya, karena pihak debitur akan menahan ekspansinya untuk meminjam uang dari bank.

Suku bunga yang tinggi juga dapat menyebabkan terjadinya kredit macet di sektor industri keuangan, serta dapat menyebabkan meningkatnya harga jual barang dan jasa, karena meningkatnya biaya produksi.

Bila suatu negara memiliki utang yang besar, namun tidak ditopang dengan cadangan devisa yang besar pula, maka setiap saat akan mengancam stabilitas perekonomian negara tersebut, serta rentan terhadap gejolak perekonomian global.

Cadangan devisa dalam mata uang asing tersebut, selain dibutuhkan untuk menstabilkan nilai rupiah dan membayar utang luar negeri, juga digunakan untuk membiayai impor.

Salah satu penyebab sering terjadinya fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar, antara lain disebabkan karena minimnya pasokan dolar ke dalam sistim keuangan.

Valuta asing tersebut digunakan BI untuk menstabilkan nilai rupiah, dengan melakukan intervensi apresiasi dolar dan mata uang asing lainnya.

Cadangan devisa Indonesia saat ini relatif kecil, sebesar USD 149,9 miliar atau setara dengan 6,6 bulan nilai impor.

Cadangan devisa tersebut digunakan untuk menstabilkan nilai rupiah, mata uang pembayaran hutang luar negeri Indonesia, serta untuk membiayai impor yang nilainya rata rata sebesar USD 22 miliar atau setara Rp 330 triliun per bulan.

Cadangan devisa Indonesia tersebut cukup rendah, bila dibandingkan dengan cadangan devisa negara ASEAN seperti Singapore sebesar USD 383,7 miliar dan Thailand sebesar USD 216,4 miliar, sehingga mereka kebal terhadap gejolak krisis ekonomi global.

Semakin besar cadangan devisa suatu negara, maka akan semakin stabil dan kuat pula fundamental perekonomiannya dari gangguan krisis ekonomi, baik regional maupun global.

Bila pemerintah tidak hati hati dalam mengelola APBN dan tidak menghentikan proyek proyek mercusuarnya, serta hanya mengandalkan instrumen hutang sebagai sumber pendanaan APBN, maka hutang yang besar tersebut dapat menjadi bom waktu yang berpotensi menyebabkan terjadinya krisis ekonomi.

Pemerintah harus berupaya keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan nilai investasi (capital in flow) baik dari dalam maupun luar negeri, menciptakan program kerja yang padat karya, meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta pemerataan pembangunan.

Krisis ekonomi pernah menimpa perekonomian Indonesia pada tahun 1998 yang lalu, yang menyebabkan terjadinya revolusi, hingga menyebabkan tumbangnya pemerintahan Presiden Soeharto.

Krisis tersebut disebabkan oleh utang, karena pemerintah tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo, karena pemerintah tidak memiliki cadangan devisa yang cukup.

Kondisi tersebut menyebabkan kurs dolar melambung hingga lebih dari Rp 16.000 per dolar, inflasi lebih dari 75 persen dan pertumbuhan ekonomi -13,3 persen.

Utang yang besar identik dengan menggadaikan kesejahteraan rakyat, karena anggaran untuk membayar utang akan diimbangi pula dengan kenaikan tarif pajak, kenaikan harga energi seperti BBM, tarif listrik dan gas, pengurangan subsidi, serta kenaikan harga barang dan jasa. Konsekuensinya akan berdampak pula pada berkurangnya kesejahteraan rakyat. (*)

 

Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post Online
Chairul Imran Pembangunan 3 Juta Rumah